Pendidikan Iptek Humaniora

Meraih Gelar dengan Skripsi Pesanan

2010-02-19T17:13:00.001+07:00

Jumat, 19 Februari 2010 | 03:56 WIB

Oleh Irene Sarwindaningrum

Di sebuah kafe di Jalan Ir H Juanda, Bandung, Jawa Barat, seorang mahasiswi terlihat serius menyimak teman bicaranya, seorang lelaki berumur sekitar 45 tahun. Siang itu, ia sedang mendapat ”kursus” mengenai isi skripsi yang sudah selesai dibuat atas nama dirinya.

Bab demi bab dijelaskan secara detail. Begitu pun tabel dan grafik, diterangkan secara rinci. Sesekali, mahasiswi fakultas ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung itu mengajukan pertanyaan. Terkadang ia mengangguk-angguk.

”Saya memang minta bantuan orang untuk membuatkan skripsi,” kata mahasiswi itu berterus terang. Untuk jasa pembuatan skripsinya itu, ia menyediakan uang jasa Rp 7 juta dan skripsi selesai tak sampai dua bulan.

Masa pembuatan dilakukan setelah draf skripsi yang diajukan sang mahasiswi disetujui dosen pembimbing. Draf skripsi hanya berisi bab I yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metodologi penelitian. ”Draf juga kami yang membuat setelah dikonsultasikan dengan pemesan,” kata Shr (45), yang sudah 12 tahun menerima pesanan pembuatan karya akhir mahasiswa, mulai dari skripsi hingga disertasi.

Biaya pembuatan bergantung pada tingkat kesulitan, tetapi umumnya satu paket lengkap berharga Rp 4,5 juta hingga Rp 10 juta. Artinya, mulai dari pemilihan judul, pembuatan draf, penulisan, hingga pencetakan lima buah skripsi hard cover, semua dilakukan pembuat. Hanya pada kasus-kasus tertentu, terutama kasus yang spesifik, mahasiswa pemesan diminta menyerahkan data lapangan.

”Pangsa pasar pembuatan skripsi tidak pernah habis, apalagi sekarang guru harus sarjana dan pegawai pemerintah daerah juga banyak yang mengambil pascasarjana,” kata Shr.

Dalam mencari pelanggan, sarjana ilmu sosial lulusan perguruan tinggi di Bandung ini bekerja sama dengan pegawai fotokopi di sekitar kampus perguruan tinggi.

Terang-terangan

Di Yogyakarta, jasa pembuatan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, bahkan disertasi, lebih terang-terangan. Iklan jasa layanan pembuatan skripsi dan disertasi menghiasi media massa, dalam bentuk selebaran pun banyak yang ditempel di pinggir jalan. Delapan hingga sepuluh iklan bisa ditemukan di koran setiap harinya. Iklan ini umumnya menyebut sebagai penjual jasa konsultasi atau bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi.

Dibandingkan dengan di Bandung, biaya pembuatan di Yogyakarta relatif lebih murah. Biayanya berkisar Rp 2,5 juta untuk skripsi yang tidak memerlukan perancangan software atau alat, Rp 3 juta untuk skripsi yang membutuhkan pembuatan software atau alat, dan Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta untuk pembuatan disertasi. Harga itu masih bisa berubah, bergantung pada tingkat kesulitannya.

Menurut Rht, salah seorang penyedia jasa pembuatan skripsi, biaya itu sudah mencakup pemilihan topik, penyusunan karya ilmiah, hingga pembuatan software ataupun alat. Para penjaja jasa menjamin keamanan skripsi, tesis, dan disertasi yang mereka buatkan. Mahasiswa yang telah membayar juga akan dibekali melalui les atau pembelajaran tentang materi yang dipesan untuk skripsinya agar lulus ujian.

”Jadi, nanti kalau proses pengujian tidak akan ketahuan. Sudah 10 tahun saya membuatkan skripsi, belum ada yang tidak lolos,” katanya.

Untuk jasa ini, Rht membuka kantor di kawasan Gedong Kuning, Yogyakarta. Sebelum transaksi, penyedia jasa biasanya bertanya jurusan calon pemesan skripsi dan jenis penelitian yang diinginkan. Rata-rata karya ilmiah dijamin selesai dua bulan.

Hmw, penyedia jasa pembuatan disertasi di kawasan Maguwo, Sleman, mengatakan, sejumlah pengguna jasa pembuatan disertasi adalah pegawai pemerintah daerah yang tengah menyelesaikan kuliah pascasarjana. Para pengguna jasa diharuskan menyuplai data yang diperlukan untuk disertasinya.

”Kalau data sudah ada, soal penyusunan nanti beres. Dari bab I sampai halaman akhir kami yang mengerjakan,” ujarnya.

Berlangsung lama

Jasa pembuatan karya ilmiah merupakan praktik yang telah lama berlangsung. Rata-rata penyedia jasa telah menggeluti usaha lebih dari 10 tahun. Mereka pun tak ragu mencantumkan diri sebagai alumnus perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.

Praktik ini membuat sejumlah perguruan tinggi memasang kewaspadaan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) mewajibkan keterangan orisinalitas untuk karya ilmiah atau disertai yang akan diuji. Mahasiswa juga harus menyertakan data dengan bukti keaslian data. ”Di tingkat dosen, kami juga punya koordinator jurnal dan tim khusus untuk memeriksa karya ilmiah dosen asli karya sendiri,” ujar Rektor UAJY A Koesmargono.

Menurut Koesmargono, jasa pembuatan karya ilmiah tergolong tindakan penipuan dan pemalsuan yang melanggar etika pendidikan. Akan tetapi, seperti halnya tindak penjiplakan, praktik-praktik sejenis sulit dibuktikan karena membutuhkan kecermatan tinggi.

Bagi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta Wuryadi, fenomena ini menandakan pendidikan telah dianggap sebagai komoditas yang punya harga dan bisa diperdagangkan. Pemalsuan skripsi disebutnya sebagai bagian dari budaya instan pendidikan yang lebih mengutamakan kemudahan dibandingkan dengan moral dan proses. Mereka berambisi meraih gelar meski dengan skripsi pesanan. (THY)

Kejujuran Semakin Memudar

2010-02-19T17:11:00.000+07:00

Penjiplakan, Puncak Gunung Es

Jumat, 19 Februari 2010 | 03:49 WIB

Jakarta, Kompas - Kegiatan jiplak-menjiplak karya ilmiah merupakan puncak gunung es ketidakjujuran dalam jagat pendidikan. Skripsi mahasiswa yang sebagian merupakan jiplakan dengan cara copy/cut and paste, serta contek-mencontek dalam ujian, sudah dianggap lumrah.

Dengan demikian, ketidakjujuran itu sudah merambah hampir ke semua jenjang pendidikan. ”Ketidakjujuran ini sudah holistik, mengakar, merambah keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dan pemerintahan. Ini cermin dekadensi moral,” ujar Dr William Chang, pakar etika sosial, alumnus Universitas Gregoriana dan Universitas Lateran (Roma), saat dihubungi Kompas, Kamis (18/2).

Pepatah mengatakan, Non scholae sed viate discimus (Seneca, Epist. 106.11), manusia belajar bukan untuk sekadar memperoleh nilai berupa angka-angka yang kadang bersifat relatif dan subyektif, tetapi manusia belajar untuk hidup. Yang utama adalah nilai-nilai untuk mendukung hidup manusia.

Dia menambahkan, plagiat adalah tindak kebohongan dan akan cepat diketahui. Maka, pendidikan formal perlu mengambil langkah edukatif bagi para plagiator. Komersialisasi di bidang karya ilmiah sudah semarak. Akhirnya, lahir sarjana-sarjana bertitel panjang, tetapi bobot ilmiahnya rendah. Plagiat termasuk tamparan tragis dunia pendidikan formal kita jika kasus ini dibiarkan.

Masyarakat sering bertanya, kapan pejabat itu kuliah dan membuat tesis, kok, mendadak bergelar doktor.

Sanksi

Menanggapi kasus penjiplakan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menegaskan perlunya pengetatan aturan dan penjatuhan sanksi lebih serius di perguruan tinggi hingga pemerintah. ”Penjatuhan sanksi tergantung tingkat kesalahan dan sudah dilakukan tiap perguruan tinggi. Kementerian hanya bisa menunda atau tidak memproses kenaikan pangkat atau permohonan guru besar,” ujarnya.

Fasli mengakui, kasus-kasus penjiplakan dengan mengutip jurnal luar negeri sudah berlangsung lama. Saat diketahui, Kementerian Pendidikan Nasional otomatis menolak permohonan pengangkatan guru besar atau kenaikan pangkat dosen.

Sementara itu, pendiri dan Direktur Eksekutif Yayasan Warisan Luhur Indonesia (Indonesia Heritage Foundation) Ratna Megawangi menyatakan, maraknya plagiat adalah bukti kegagalan sistem pendidikan dan pola asuh dalam keluarga, terutama karena belum adanya pendidikan karakter.

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan moral yang dituangkan dalam pelajaran dan harus dihafal. ”Kita tahu bohong dan mencontek itu salah, tetapi dibiarkan. Pemahaman atas benar-salah tidak dipraktikkan dalam perbuatan,” tuturnya.

Batasan penjiplakan

Guna mencegah berkembangnya penjiplakan, Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri mengusulkan agar perguruan tinggi lebih gencar menyosialisasikan pengertian dan batasan penjiplakan.

”Selama ini banyak anggapan mencontek karya ilmiah sebagai hal lumrah. Maka, sosialisasi harus terus dilakukan karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang penjiplakan,” papar Gumilar.

Untuk mencegahnya, mahasiswa dan dosen UI harus memublikasikan karya ilmiahnya di kalangan internal dan umum agar diketahui jika terjadi plagiat.

Cenderung ditutupi

Guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bambang Purwanto, menambahkan, selama ini penjiplakan karya ilmiah cenderung ditutup-tutupi, berlangsung terus tanpa sanksi. Kondisi ini mendorong kian merebaknya penjiplakan dan akan menjadi budaya buruk pendidikan kita. Padahal, menjiplak karya ilmiah merupakan pelanggaran kode etik utama seorang ilmuwan.

”Selama ini, pengaduan atas penjiplakan karya ilmiah belum pernah ditanggapi. Ada banyak alasan, mulai dari ewuh-pakewuh, tenggang rasa antarkolega, sampai takut diancam,” kata Bambang menambahkan.

Selama beberapa tahun ini, Bambang menemukan dua karya ilmiahnya dijiplak dosen dari perguruan tinggi lain. Meski telah disertai bukti-bukti kuat, laporan kepada perguruan tinggi asal dosen yang menjiplak tidak pernah diproses dan ditanggapi.

Kata Bambang, ada banyak teknik dalam menjiplak dan mudah dilakukan dengan komputer.

”Seharusnya penjiplak dikenai sanksi tegas tanpa toleransi karena menyangkut mental dan moral bangsa. Apa jadinya bangsa ini jika para calon pemimpin bangsa ini dididik oleh pencuri?” ujar Bambang.

Terkait dugaan penjiplakan karya ilmiah dua calon guru besar perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta Budi Santosa Wignyosukarto mengatakan, berkas pengajuan guru besar dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing untuk klarifikasi.

Hasil analisis terakhir, karya dosen IPA dicurigai menjiplak skripsi mahasiswa S-1 sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Kemiripan terlihat mulai dari tabel data, analisis, hingga gambar grafik. Analisis setebal 12 halaman itu dikirim reviewer yang kebetulan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang karyanya dijiplak.

Untuk antisipasi, Budi berharap perguruan tinggi meningkatkan kontrol sosial antardosen. ”Akibat perbuatan satu dosen, seluruh PTS itu akan malu.”

Gagal

Maraknya penjiplakan karya ilmiah merupakan cermin kegagalan sistem pendidikan nasional. Kini, pendidikan lebih berorientasi pada produk, kurang menghargai proses, dan rasa malu pada kode etik kian terkikis. ”Demi tunjangan profesi, gelar kehormatan di lingkungan pendidikan diraih dengan cara curang,” tutur Wuryadi, Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta.

Sejak tunjangan profesi dosen dan guru besar ditetapkan, pengajuan gelar guru besar memang meningkat. Dalam setahun, ada delapan pengajuan guru besar di Kopertis V DI Yogyakarta. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum tunjangan profesi dosen dan guru besar diberlakukan.

Sementara itu, Prof Dr Moh Mahfud MD, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, menilai penjiplakan berpotensi melakukan korupsi.

”Penjiplak karya orang lain berpotensi melakukan korupsi. Diri sendiri saja dibohongi, apalagi orang lain. Orang-orang seperti ini berbahaya jika kelak menjadi pemimpin,” kata Mahfud. (WHY/IRE/LUK/TON)

Dua Juta Diploma dan Sarjana Menganggur

2010-02-19T17:09:00.000+07:00

Keterampilan Nonakademis Faktor Penentu

Jumat, 19 Februari 2010 | 03:19 WIB

Jakarta, kompas - Sedikitnya dua juta lulusan perguruan tinggi, baik lulusan program diploma maupun sarjana, menganggur. Hal itu, antara lain, terjadi karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keterampilan nonakademis.

Padahal, dunia kerja atau industri justru menjadikan keterampilan nonakademis itu sebagai salah satu faktor penentu dalam penerimaan karyawan atau tenaga kerja.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi ”Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja dengan Pendidikan Berfokus Karier”, Kamis (18/2) di Jakarta. Berbicara pada diskusi tersebut konsultan pengembangan sumber daya manusia dari Daya Dimensi Indonesia, Aditia Sudarto, dan CEO International College School of Informatics (Inti) Indonesia Sudino Lim.

”Nilai indeks prestasi kumulatif boleh saja tinggi. Tetapi, tanpa soft skill itu tidak akan ada artinya. Barangkali, paradigma pendidikan kita yang harus diubah sehingga perguruan tinggi bisa ikut memacu soft skill ini dan mengakomodasi kebutuhan dunia kerja,” kata Aditia.

Keterampilan atau keahlian nonakademis yang dimaksud itu, antara lain, adalah keterampilan presentasi, manajemen konflik, berbicara di depan publik, dan kerja sama dalam satu tim. Tanpa keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja ini, kualitas lulusan perguruan tinggi pun tidak maksimal berkembang. Akibatnya, 4,1 juta atau sekitar 22,2 persen dari 21,2 juta angkatan kerja terpaksa menganggur (hasil survei tenaga kerja nasional 2009 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional).

”Banyak perusahaan yang setiap tahun mencari karyawan baru yang memiliki motivasi yang kuat dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia kerja. Sayangnya, faktor-faktor ini yang sering menjadi kendala bagi para lulusan perguruan tinggi,” kata Aditia.

Selain karena tidak memiliki keterampilan, sejak awal langkah untuk memasuki dunia perguruan tinggi juga sudah keliru. Berdasarkan hasil riset Inti Indonesia, menurut Sudino Lim, banyak calon mahasiswa yang cenderung memilih program studi hanya berdasarkan tren yang ada. Jika tidak karena tren, faktor pemilihan perguruan tinggi lebih karena atas permintaan orangtua atau keluarga dan pengaruh teman sebaya. ”Ini yang menjadi awal penyebab ketidaksiapan mereka untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dunia kerja,” kata Sudino. (LUK)

Mengatasi Kebuntuan UN

2010-01-13T06:22:00.000+07:00

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat tentang ujian nasional atau UN terus meruncing, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung, akhirnya Presiden dalam sidang kabinet terbatas harus memutuskan adanya dua opsi penyelesaian polemik UN.

Agak mengkhawatirkan memang kalau UN harus dipertentangkan dan harus diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi. Artinya, kita belum memiliki sistem penilaian kelulusan yang tepat untuk sistem pendidikan yang selama ini kita jalankan.

Tanpa sistem penilaian yang tepat, sistem pendidikan yang kita jalankan selama ini hampir pasti tidak jelas arahnya dan tidak pernah meningkat mutunya. Bagaimana kita dapat mengetahui mutu kita kalau kita tidak mempunyai sistem penilaian yang tepat.

Hakikat penilaian

Penilaian dilakukan terhadap suatu capaian yang dibandingkan dengan kondisi awal atau kondisi sebelumnya. Dengan penilaian yang tepat, kita dapat mengetahui berapa besar nilai tambah capaian seseorang, artinya seorang peserta didik dinilai lebih dahulu kondisi akademik awalnya, setelah itu dinilai kembali kondisi akademiknya pada saat menyelesaikan masa belajar.

Kalau tingkat capaiannya terlalu rendah berarti ada yang salah dengan proses pendidikannya. Sebaliknya, kalau tingkat capaiannya terlalu tinggi, maka sistem pendidikannya kurang tepat untuk kategori usia belajar tertentu. Penilaian seperti ini hanya mungkin dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan karena harus dilakukan secara berkala dan untuk setiap individu, tidak dapat dilakukan secara massal.

Peran guru atau pendidik sangat penting dalam penilaian ini karena mereka yang paling mengetahui kondisi peserta didik secara terus-menerus selama masa belajar.

Hakikat kelulusan

Setelah diketahui capaian peserta didik selama masa belajar, maka kemudian ditentukan apakah capaian tersebut memenuhi syarat untuk kelulusan atau tidak. Artinya, kita memerlukan suatu kriteria mengenai kelulusan dan umumnya kriteria tersebut sangat terkait erat dengan tingkat kebisaan yang dimiliki peserta didik. Untuk itu, kita biasanya merujuk kepada salah satu standar kebisaan yang sifatnya mendasar dan universal, atau kalau ingin meningkatkan mutu biasanya kita merujuk kepada standar kebisaan yang lebih tinggi yang digunakan oleh negara maju.

Salah satu contoh standar kebisaan yang mendasar adalah kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan berhitung bagi peserta didik tingkat sekolah dasar. Dengan dipilihnya standar kebi- saan yang akan dirujuk, maka kita dapat menentukan kelulusan peserta didik, yaitu apabila peser- ta didik mencapai atau melebihi standar kebisaan yang berlaku.

Pemilihan standar kebisaan seyogianya disesuaikan dengan perkembangan global karena kita hidup bermasyarakat dengan dunia internasional dan kita mempunyai harapan untuk di kemudian hari mampu berkiprah di forum internasional setelah terlebih dahulu menciptakan masyarakat yang madani dan demokratis di Indonesia.

Solusi untuk UN

Proses penilaian kelulusan sepenuhnya dilakukan oleh sekolah atau institusi pendidikan melalui guru atau pendidik serta kepala sekolah atau pimpinan institusi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)-nya, menetapkan standar kebisaan yang berlaku nasional dan menetapkan kisi-kisi soal ujian yang disesuaikan dengan standar kebisaan tersebut.

Seandainya ada sekolah yang belum mampu menyusun soal ujiannya sendiri karena kebetulan memang berada di daerah terpencil sehingga kondisinya sangat lemah, BSNP membantunya dengan memberikan contoh atau format soal sesuai kisi-kisi BSNP. Untuk mencegah adanya penyimpangan oleh sekolah, maka secara berkala dan terus-menerus BSNP melakukan uji petik terhadap sekolah, untuk dilihat apakah sekolah tersebut telah memenuhi standar dan kisi-kisi yang ditetapkan.

Jika terjadi penyimpangan, maka sekolah tersebut masuk dalam kategori pencekalan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Satryo Soemantri Brodjonegoro Guru Besar Universitas Teknologi Toyohashi, Jepang; Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

KOMPAS cetak - Setelah Gempa, Bencana Lain Mengancam

2009-10-06T08:03:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Setelah Gempa, Bencana Lain Mengancam

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - Masalah Bencana Masih di Urutan Nomor Sekian

2009-10-06T07:34:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Masalah Bencana Masih di Urutan Nomor Sekian

Shared via AddThis

Batik Jadi Warisan Budaya Dunia

2009-09-08T12:20:00.000+07:00

Batik Jadi Warisan Budaya Dunia

Selasa, 8 September 2009 | 03:19 WIB

Bogor, Kompas - Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Batik dinilai sebagai ikon budaya yang memiliki keunikan dan filosofi mendalam, serta mencakup siklus kehidupan manusia, sehingga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari kemanusiaan.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menjelaskan hal itu seusai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/9).

”Kami melaporkan mengenai diangkatnya batik Indonesia menjadi representasi dari budaya tak benda warisan manusia,” ujar Aburizal.

Sebelumnya UNESCO menyatakan wayang dan keris sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.

”Yang berikutnya sedang dimasukkan sekarang adalah angklung. Kita terus memperjuangkan satu per satu karya budaya bangsa kita,” ujar Jero Wacik.

Menko Kesra menjelaskan bahwa yang dimaksud budaya tak benda oleh UNESCO terdiri dari budaya lisan, cerita, termasuk bahasa, seni pentas, tari, wayang, adat istiadat kebudayaan masyarakat, kerajinan tradisional, dan semua benda yang terkait dengan lingkungan alam tersebut. Sementara budaya benda terdiri dari monumen, candi, pemandangan alam, dan sebagainya.

”Batik merupakan warisan budaya tak benda dari kemanusiaan. Ini penting. Kata kemanusiaan saya tekankan karena ini bukan hanya menyangkut Indonesia. Batik dianggap sebagai budaya yang asalnya dari Indonesia,” ujar Aburizal.

Turun-temurun

Penetapan kain tradisional batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia antara lain dengan menimbang batik sebagai kerajinan tradisional turun-temurun dari Indonesia yang kaya akan nilai budaya.

Dalam penilaiannya, UNESCO juga meneliti perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap batik. ”Dipertanyakan apakah pemerintah melakukan safeguard (perlindungan dalam perdagangan) terhadap batik? Untuk itulah pemerintah membuat buku dan panduan pendidikan tentang batik yang disebarkan di sekolah-sekolah,” kata Aburizal.

UNESCO juga meneliti apakah Indonesia memiliki masyarakat batik, industri batik, konsumen pemakai, budaya, serta sejarah batik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, UNESCO menyetujui batik sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia. ”Insya Allah peresmiannya akan dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai 2 Oktober di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab,” ujar Aburizal lebih lanjut.

Kenakan batik

Terkait dengan peresmian batik sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia, Presiden Yudhoyono meminta seluruh masyarakat Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 mengenakan batik. Menurut Aburizal, hal itu dimaksudkan Presiden sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap batik.

Pada kesempatan yang sama, Jero Wacik mengatakan, pengakuan UNESCO terhadap batik akan memperkuat tekad untuk terus membudayakan batik di Indonesia. (DAY)

Republika Online - Muhammadiyah Harus Fokus pada Pendidikan

2009-09-01T15:52:00.000+07:00

Republika Online - Muhammadiyah Harus Fokus pada Pendidikan: "Muhammadiyah Harus Fokus pada Pendidikan

YOGYAKARTA -- Memasuki usia satu abad, Muhammadiyah dinilai perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas amal usaha pendidikan. Menurut Dirjen Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto, dunia pendidikan bergerak sangat dinamis sehingga perubahan-perubahan begitu cepat terjadi."

KOMPAS cetak - Kisah Hotel Lambert dan Pangeran Qatar

2009-08-22T07:06:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Kisah Hotel Lambert dan Pangeran Qatar: "Kisah Hotel Lambert dan Pangeran Qatar

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:30 WIB

Nasib sebuah rumah di Quai Anjou, di ujung timur Ile Saint-Louis, Paris, dikhawatirkan warga distrik bersejarah ibu kota Perancis itu.

Bangunan indah rancangan arsitek Louis Le Vau yang dibangun di sebuah pulau di tengah Sungai Seine di Paris antara tahun 1640 dan 1644 itu dikenal bernama Hotel Lambert.

Hari Jumat, para selebriti yang merupakan warga pulau yang termasuk distrik IV Paris itu maju ke pengadilan untuk mencoba menghentikan upaya sebuah keluarga bangsawan Qatar merenovasi rumah besar itu."

KOMPAS.com

2009-08-17T17:18:00.000+07:00

KOMPAS.com: "Edukasi - Senin, 17/8/2009
Mendiknas: Reformasi Pendidikan bisa Dinikmati 2014/2015 Mendatang"

KOMPAS.com - Prof Har, Resmi Menjadi Rektor Binus

2009-08-17T13:17:00.001+07:00

KOMPAS.com - Prof Har, Resmi Menjadi Rektor Binus: "Prof Har, Resmi Menjadi Rektor Binus
shutterstock
Ilustrasi:'World class university tidak sama dengan ranking, tetapi sebuah visi yang harus bisa dirasakan oleh para stakeholder, orang tua, dan mahasiswa untuk menjawab tantangan pendidikan ke depan,' ujar Prof Har, rektor Binus di Jakarta, Sabtu (15/6).
/
Artikel Terkait:

* Kampus Kelas Dunia 2020, Tekad Rektor Terpilih Binus

Senin, 17 Agustus 2009 | 13:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Prof Dr Ir Harjanto Prabowo resmi dilantik sebagai rektor Universitas Bina Nusantara (BINUS) periode 2009-2013, Sabtu (15/8). Ia menggantikan kepemimpinan Prof Dr Gerardus Polla, M.App, Sc yang telah mengabdi selama empat tahun di Binus."

KOMPAS cetak - Lima Figur Terbaik Dapat Penghargaan

2009-08-15T06:05:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Lima Figur Terbaik Dapat Penghargaan: "Lima Figur Terbaik Dapat Penghargaan"

ANALISIS POLITIK Dua Kuburan, Dua Tanda

2009-08-12T07:05:00.001+07:00

Selasa, 11 Agustus 2009 | 03:02 WIB

YUDI LATIF

Apa yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar belasungkawa semiresmi secara membahana saat kematian Mbah Surip, tetapi nyaris tak terdengar ucapannya saat WS Rendra wafat? Apakah hal itu pertanda derajat kaum ”gelandangan” ditinggikan di atas kaum intelektual-budayawan?

Terpujilah jika negara memiliki empati yang lebih besar kepada orang yang lebih menderita. Masalahnya, biografi Mbah Surip berkata lain. Seseorang yang memilih jalan gelandangan sebagai jalan survival, mewakili jutaan gelandangan lainnya yang hidup tidak tergantung dan tanpa perlindungan negara. Sekali negara hadir, hal itu pertanda bencana.

Dalam situasi ordinary, kehadiran negara justru tidak dikehendaki karena menambah beban hidup, tersirat dari kelakar Mbah Surip yang kerap mengaduh, ”Ampun pemerintah!” Dalam situasi unordinary, negara hanya hadir saat prahara menerjang, musim pemilu tiba, atau demam Cinderella melanda, tatkala orang-orang biasa sontak terkenal. Itu pun bukanlah karena kepedulian kepada orang biasa, melainkan demi citra dan popularitas (pejabat) negara.

Sebagian kecil dari kaum gelandangan ini berkat perjuangan pantang menyerah berhasil membangun rumah kehidupan, tetapi lebih banyak lagi yang jatuh dari sarangnya. Tanpa peran negara, pahlawan kaum gelandangan ini mengemban misi penyelamatan, ”menggendong” beban hidup sesamanya.

Apa yang keluar dari hati akan membekas di hati, seperti spontanitas lagu-lagu Mbah Surip yang bergema di jiwa jutaan pendengarnya. Kekuatan senyawa komunitas inilah yang menjadi kompensasi atas ketidakhirauan negara, yang membuat Indonesia masih bertahan hingga saat ini. Meski demikian, tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena tata laksana kenegaraan yang menjamin persamaan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, solidaritas kebangsaan mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan.

”Orang-orang harus dibangunkan,” pekik WS Rendra. Seorang penyair hadir, dalam istilah Wallace Stevens, sebagai the priest of the invisible, untuk mengeluarkan terang dari gelap, membawa matahari kesadaran atas kebebalan kekuasaan. Seperti kata John F Kennedy, ”Tatkala kuasa mengarahkan orang pada kepongahan, puisi mengingatkan akan keterbatasannya. Tatkala kuasa menyempitkan ruang kepedulian orang, puisi mengingatkan akan kekayaan dan keragaman hidupnya. Tatkala kuasa korup, puisi membersihkannya. Karena seni membentuk dasar kebenaran manusia yang mesti menjadi landasan keputusan kita.”

Memang, ”kebanyakan orang melupakan puisi karena kebanyakan puisi melupakan kebanyakan orang”, sindir Adrian Mitchell. Namun, sepanjang sejarah kepenyairannya, seorang Rendra adalah saksi penderitaan dan penindasan banyak orang.

Menurut kredonya, ”Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan.” Ia menjadi artikulator dari suara bisu kaum gelandangan model Mbah Surip: mengingatkan orang yang memanah rembulan serta burung yang jatuh dari sarangnya. Apakah itu dalam ”Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta”, ”Pesan Pencopet pada Pacarnya”, ”Sajak Seonggok Jagung”, ”Sebatang Lisong”, dan banyak lagi yang lainnya, pisau pena Rendra selalu bermata dua: mengiris kezaliman kuasa serta mengupas daya hidup orang biasa.

Ketika negara dan pasar memonopoli tafsir dengan menjadikan subyektivitasnya sebagai standar obyektivitas seraya meminggirkan suara liyan di luar itu. Dalam ketaklukan media dan aparatur pengetahuan pada standar ortodoksi negara dan pasar, keliaran ekspresi artistik sering kali menyediakan wahana tanding bagi warga untuk menemukan kebenaran alternatif. Situasi paradoks pun terjadi.

Sastra sebagai ranah imajinasi malah menjelma menjadi kerajaan obyektivitas; fiksi menjadi pengganti ilmu sosial, dan guru terbaik tentang realitas justru pemimpi, seniman sastrawan. Demikianlah, karya WS Rendra menampilkan deskripsi yang paling genuin dan paling representatif tentang problem riil bangsanya ketika aktor dan institusi pengetahuan lain terbungkam.

Kepergian Rendra (sang artikulator) menyusul kematian Mbah Surip (sang realitas sejati), yang dikubur berdampingan, membersitkan tanda buruk. Kenyataan yang terus-menerus diabaikan oleh kuasa, cuma jadi tumpangan popularitas sesaat, untuk kemudian dikubur di belam narsisme politik. Sementara peran artikulator yang mengganggu kenyamanan kuasa dikesampingkan sebagai sesuatu yang tidak berharga, lantas dikubur dari kesadaran publik.

Namun, ribuan orang yang menyertai mereka ke pembaringan terakhir memberi kita optimisme bahwa kesejatian cinta dan kewarasan pikir tak bisa dikubur. Seperti memenuhi nubuat Antonio Skármeta, sastrawan Cile, ”Jika modernitas bukan sekadar budaya efisiensi, dan jika demokrasi bukan hanya pesta pemilihan dan penjelimetan prosedur politik, akan selalu ada intelektual-sastrawan di seberang struktur politik—berhadapan dengan mereka yang memburu kekuasaan—di luar institusionalisasi akademik dan negara. Akan selalu ada intelektual-sastrawan yang melontarkan pertanyaan jenaka, menafsirkan kembali kontroversi dengan memunculkannya lagi, untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang mungkin diabaikan agenda publik, atau digelapkan oleh media masih absah dipertanyakan.”

”Tuhan menolong pemimpin yang menghargai seni,” tulis Lord Melbourne. Ketika seniman besar wafat, saatnya para pemimpin memuliakan seni agar yang ada di langit mencintai yang ada di bumi.

Yudi Latif Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia)

jBatik, Persembahan Teknologi untuk Batik

2009-07-27T19:42:00.000+07:00

Pixelpeopleproject

Panel sebelah kanan merupakan tempat untuk memasukkan variabel dan rumus. Panel tersebut juga dilengkapi dengan pustaka yang berisi rumus-rumus sederhana untuk menghasilkan desain Batik Fractal. Pada panel bagian atas terdapat alat ukur dimensi fraktal untuk mengukur tingkat fraktal hasil desain Batik Fractal tersebut.

Senin, 27 Juli 2009 | 03:26 WIB

Pertengahan November tahun lalu, pada perlombaan bergengsi teknologi informasi tingkat Asia Pasifik, jBatik memenangi penghargaan utama dalam kategori tourism & hospitality. Batik Fractal merupakan desain batik yang dibuat menggunakan konsep fraktal. Yun Hariadi

jBatik merupakan perangkat lunak untuk menghasilkan desain Batik Fractal. Berdasarkan asal kata, jBatik merupakan gabungan dua kata: java dan batik. Java mengacu pada bahasa pemrograman yang digunakan membuat perangkat lunak jBatik.

Munculnya Batik Fractal tak terlepas dari penelitian penulis dan rekan yang membuktikan hadirnya fraktal dalam batik (Kompas, 10/3). Sifat fraktal pada batik memberi inspirasi untuk menciptakan desain-desain batik secara otomatis dengan menggunakan persamaan atau konsep fraktal melalui alat bantu jBatik.

Fraktal merupakan konsep matematika yang membahas kesamaan pola pada semua skala. Secara sederhana, kehadiran fraktal ditandai oleh adanya perulangan pola atau kesamaan diri (self-similarity) pada skala yang berbeda-beda atas suatu obyek. Pohon cemara merupakan contoh sederhana hadirnya fraktal di alam. Jika kita bandingkan struktur atau pola pohon cemara dengan struktur dahannya, akan didapat pola yang sama.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat fraktal suatu benda adalah dengan menggunakan dimensi fraktal. Perbandingan dimensi fraktal antara batik dan lukisan kubisme karya Picasso menunjukkan sifat yang khas pada setiap karya seni tersebut. Kubisme taat dengan dimensi 3, sedangkan batik taat dengan dimensi 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa motif batik tidak cukup digambarkan oleh benda berdimensi 1, tetapi berlebihan jika digambarkan oleh benda berdimensi 2. Motif batik berada di antara benda berdimensi 1 dan 2—ini menunjukkan, batik mengandung unsur fraktal.

Faktor yang berperan besar menghadirkan fraktal pada batik adalah teknik dekorasi yang berhubungan dengan makna simbolis pada batik, yaitu isen. Dalam membatik, terdapat proses yang disebut isen, yaitu mengisi motif besar dengan motif kecil tertentu yang sesuai.

Alam membentuk fraktal di dalam tubuh manusia (struktur kromosom, susunan DNA) hingga di luar tubuh manusia (bentuk aliran sungai, badai matahari). Namun, manusia juga membentuk fraktal pada hasil budayanya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fraktal secara tidak sengaja telah hadir di artefak-artefak budaya masa lalu (Maya dan Aztec), juga pada masa kini (peralatan suku di Afrika, batik, dan pada lukisan Pollock.

Berkat pemahaman konsep fraktal dalam teori chaos, pada masa kini fraktal digunakan secara sengaja untuk beragam kepentingan, misalnya, untuk menciptakan file gambar berukuran lebih kecil (bidang komputer), untuk membedakan kondisi gagal jantung dengan jantung normal, mendeteksi kehadiran tumor dan parkinson (bidang kedokteran), untuk menandai kemurnian baja dan kemurnian berlian (bidang material), melakukan peramalan saham (bidang keuangan), serta untuk menandai keunikan retina mata (bidang keamanan).

Sengaja fraktal

Sebagai alat bantu, jBatik diciptakan untuk menghasilkan desain Batik Fractal yang berpotensi memiliki variasi desain tak hingga. Untuk menciptakan variasi desain tak hingga ini, jBatik secara sengaja menggunakan konsep fraktal. Ini sejalan dengan penggunaan fraktal secara sengaja pada teknologi-teknologi mutakhir saat ini. Kesengajaan penggunaan fraktal dalam jBatik ditunjang kenyataan bahwa terdapat fraktal pada batik. Dalam hal ini, jBatik berupaya memberi sumbangan teknologi terhadap batik.

Program jBatik versi pertama merupakan hasil kolaborasi PixelPeopleProject dengan IGOS Center Bandung. Untuk kali pertama, jBatik ini dipamerkan pada pameran Batik Fractal pertengahan Mei 2008 di Bandung.

Salah satu hasil desain Batik Fractal tersebut meraih penghargaan UNESCO. Selain itu, jBatik juga mengikuti beraneka kompetisi teknologi informasi. Di tingkat lokal jBatik memenangi INA-ICTA 2008 dan di tingkat Asia Pasifik jBatik memenangi APICTA 2008.

Kemenangan itu mendorong untuk merombak total jBatik versi pertama menjadi jBatik v2.0. Dengan bantuan USAID-Senada, jBatik mengalami perubahan total dan menjadi perangkat lunak Batik Fractal. Kini jBatik mengalami pengembangan dalam menciptakan desain Batik Fractal hingga berdimensi tiga, dilengkapi dengan pengukur dimensi fraktal dan kemampuan untuk membuat desain dalam desain.

Alat bantu

Kebutuhan untuk menciptakan perangkat lunak Batik Fractal berawal dari keinginan untuk memperkenalkan konsep fraktal secara lebih mudah kepada masyarakat dan khususnya pembatik. Dengan ini, jBatik diharapkan dapat memberi sumbangan dalam menghasilkan beraneka variasi desain yang nyaris tak hingga. Dengan mengubah beberapa parameter pada panel jBatik, akan dihasilkan desain batik yang berbeda-beda.

Program jBatik dirancang dan diciptakan secara khusus untuk menghasilkan desain Batik Fractal, yaitu desain yang dibuat semirip mungkin dengan desain batik tradisional menggunakan konsep fraktal. Tentu ada masalah serius dalam penentuan semirip mungkin ini.

Salah satu upaya jBatik agar hasilnya semirip mungkin dengan desain batik tradisional adalah dengan membuat algoritme yang mengandung: penggolongan motif batik (motif: tumbuhan, parang, geometri), mengenali unsur-unsur batik (misal: ornamen utama dan isen), serta perhitungan dimensi fraktal yang berperan sebagai alat ukur terhadap tingkat fraktal batik.

Program jBatik sebagai perangkat lunak desain Batik Fractal sangat berbeda dengan perangkat lunak desain grafis pada umumnya, seperti Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW. Perbedaan terletak pada kekhususan fungsi jBatik untuk membuat desain batik dan kekuasaan otonom pengguna terhadap perangkat lunak itu.

Jika pada Adobe Photoshop dan CorelDRAW pengguna memiliki kekuasaan penuh terhadap perangkat lunaknya—pengguna bisa sesuka hati membuat desain grafis dari kurva atau garis, pada jBatik pengguna tidak memiliki kekuasaan penuh. Lantas siapa yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelesaikan desain batik pada jBatik? Jawabannya adalah: algoritme program jBatik sendiri.

Jika pada perangkat lunak desain grafis pada umumnya menggunakan masukan: titik, garis, dan kurva, tetapi pada jBatik masukan tersebut berubah menjadi bentuk rumus matematika sederhana: L System.

Dengan rumus ini, titik garis dan kurva diterjemahkan menjadi variabel rumus. Selanjutnya hubungan antarmasukan tersebut akan diterjemahkan oleh L System menjadi suatu gambar tertentu.

Ini mungkin terlihat memperumit desain grafis, tetapi langkah ini perlu dilakukan untuk mendapatkan tak hingga variasi desain Batik Fractal.

Secara sederhana, pengguna menuliskan masukan x dan suatu fungsi sederhana f(x) dan selanjutnya jBatik akan menyelesaikan sendiri gambar dari y>f(x). Tentu saja perubahan sedikit pada nilai x akan menyebabkan perubahan drastis keluaran y. Pada tahap ini pengguna tidak memiliki kuasa mengontrol hasil desain Batik Fractal. Namun, hal ini memberi peluang membuat variasi desain fraktal tak hingga.

Mungkin penjelasan dalam tulisan ini terlihat rumit. Dalam praktik di lapangan, penggunaan jBatik tidak serumit yang dituliskan ini. Program ini telah diperkenalkan kepada beberapa pembatik tradisional di Pekalongan. Program ini diluncurkan 27 Mei 2009 lalu di Paris Van Java, Bandung, Jawa Barat, dilengkapi dengan demonstrasi dan diskusi.

Tentu saja jBatik sebagai sebuah upaya memperkaya khazanah batik kita masih jauh dari sempurna. Dibutuhkan peran serta pembatik, seniman, matematikawan, ilmuwan, dan pencipta program untuk bisa menempatkan jBatik sebagai salah satu alat bantu pada batik yang kelak sejajar dengan canting.

YUN HARIADI Peneliti di Pixel PeopleProject

Industrialisasi TV dan Kontrol Sosial

2009-07-27T07:13:00.001+07:00

Fereshti
Dosen UMS Solo

Bagaimanapun juga, era perkembangan industrialisasi pertelevisian nasional memang kian pesat dalam 10 tahun terakhir, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Selain itu, di era otonomi daerah ternyata juga makin marak pendirian TV lokal di berbagai daerah. Meski perkembangan pertelevisian lokal di daerah belum maksimal, namun itu semua bisa menjadi momentum untuk memperkuat basis kinerja perekonomian di daerah melalui tayangan bermuatan lokal yang mengangkat semua potensi internal di daerah yang notabene tidak bisa diangkat oleh TV swasta nasional.

Meski secara umum ada peningkatan kuantitas dan kualitas industrialisasi pertelevisian nasional, namun secara substansif diakui bahwa secara kualitasnya tidak signifikan terhadap kuanitas. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dalam proses laju perkembangan industrialisasi pertelevisian nasional banyak menuai kritik. Selain itu, ada juga yang berani memproklamasikan 'Sehari Tanpa TV' yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Kampanye Hari Tanpa TV telah dimulai sejak 2006 dan kini memasuki tahun ke-4 dan direncanakan berlangsung pada Ahad 26 Juli 2009.

Alasan mendasar
Tentu ada banyak alasan sehingga perlu ada proklamasi terhadap 'Sehari Tanpa TV' yang telah berjalan 4 tahun ini sejak 2006. Adalah Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) dan Komunitas TV Sehat yang peduli terhadap dampak tayangan TV yang makin tidak sehat bagi anak-anak secara umum. Oleh karena itu, penetapan dan juga kampanye 'Sehari Tanpa TV' tidak lain adalah bentuk keprihatinan terhadap tayangan televisi yang tidak aman dan tidak bersahabat untuk anak.

Yang justru menjadi pertanyaan apakah proklamasi gerakan sehari tanpa TV tersebut efektif untuk meredam tayangan negatif TV terhadap kehidupan anak-anak? Entahlah, yang pasti, industrialisasi pertelevisian nasional saat ini semakin berkembang pesat dan bahkan banyak di antaranya yang telah masuk ke bursa untuk menjadi industri TV yang terbuka. Di sisi lain, bagaimana industrialisasi pertelevisian nasional menyikapi adanya proklamasi sehari tanpa TV?

Gerakan Hari Tanpa TV ini diprakarsai YPMA dan Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) dan didukung oleh berbagai institusi yang bersedia bergabung. Gerakan ini tidak bermaksud memusuhi TV tapi lebih membangun kepedulian agar semua pihak, terutama masyarakat dan orang tua, lebih peduli pada dampak tayangan TV bagi anak-anak secara menyeluruh.

Terkait ini, tentu kita masih ingat betul bagaimana dampak dari tayangan Smackdown di salah satu TV yang kemudian dikritik oleh masyarakat karena berdampak serius terhadap perilaku anak-anak. Bahkan, diberitakan perilaku anak-anak di sekolah banyak yang meniru adegan 'Smackdown' dan ada juga korban dari tindakan ala 'Smackdown' tersebut yang sampai meninggal. Ironis sekali.

Di balik argumen proklamasi sehari tanpa TV, merujuk penelitian di Amerika Serikat, negeri biang siaran televisi bahwa pada anak yang menghabiskan waktu tiga-empat jam di depan layar televisi, ditemukan sejumlah fakta: (1) mereka mati rasa terhadap ancaman kekerasan, (2) mereka suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan, (3) mereka menirukan tindakan kekerasan yang tampak di televisi, dan (4) mereka selalu bisa mengidentifikasi diri sebagai pelaku atau korban kekerasan (Tajuk Republika, 22 November 2006).

Di balik itu semua, gencarnya tayangan TV yang dikonsumsi anak-anak jelas membuat khawatir masyarakat, terutama orang tua (Hafidz, 2006). Alasannya karena anak-anak adalah makhluk peniru dan imitatif. Perilaku imitatif ini sangat menonjol pada anak-anak-remaja. Kekhawatiran orang tua juga disebabkan kemampuan berpikir anak masih sederhana. Mereka cenderung menganggap apa yang ditampilkan TV itu sesuai dengan yang sebenarnya. Mereka masih sulit membedakan mana tayangan yang fiktif dan mana yang kisah nyata. Bahkan, kisah nyata pun bisa dan sah didramatisir oleh TV, lihat saja ragam tayangan yang seolah-olah reality show.

Mereka juga masih sulit memilah-milah perilaku yang baik sesuai dengan nilai - norma agama - kepribadian. Adegan kekerasan, kejahatan, dan konsumtif, termasuk perilaku seksual di televisi diduga kuat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak. Akibatnya, terjadi tudingan bahwa TV merusak moral dan perilaku anak-anak.

Tanggung jawab sosial
Para ahli psikologi menegaskan bahwa perilaku manusia pada hakikatnya merupakan proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi bahwa ia makhluk hidup. Sikap dan pola perilaku itu, menurut pandangan behavioristik, dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan lingkungannya. Oleh karena itu, interaksi melalui media, termasuk salah satunya TV menjadi sangat penting, terutama dikaitkan dengan sisi dampaknya.

Bahkan, kuatnya penetrasi informasi global menjadi wacana tentang urgensi keberadaan media sebagai mediator terhadap kebutuhan informasi publik. Artinya, media haruslah proporsional dan menjadi pencerdas bagi kehidupan.

Dalam suatu jajak pendapat yang dilakukan oleh BBC, Reuters, dan sebuah lembaga penelitian di Amerika, The Media Center, tentang kepercayaan dan isu media massa menyimpulkan bahwa keberadaan media sangat penting dalam kehidupan global kini. Jajak pendapat dijalankan oleh Yayasan Globescan, sebuah organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap masalah media dan peningkatan kesadaran pencarian berita melalui internet. Temuan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan TV menjadi perwakilan tentang nilai pentingnya informasi bagi kebutuhan publik. Jadi, alangkah sayangnya jika kemudian TV justru melunturkan kepercayaan publik dengan program tayangan yang dinilai banyak menyesatkan karena mengobral keburukan.

Oleh karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah membangun jaringan penyiaran TV nasional yang bersifat edukatif tanpa harus melecehkan nurani anak-anak bangsa. Bukankah anak-anak adalah generasi penerus?

(-)

MISI APOLLO 11 Manusia Belum Pernah Mendarat di Bulan

2009-07-13T07:35:00.000+07:00

GETTY IMAGES/HULTON ARCHIVE

Juli 1969, astronot Amerika Serikat, Edwin "Buzz" Aldrin, terekam di permukaan Bulan dekat bendera AS dalam misi Apollo 11. Aldrin merupakan orang kedua yang berjalan di Bulan setelah Neil Armstrong.

Oleh Rakaryan Sukarjaputra

Empat puluh tahun telah berlalu sejak dunia dikejutkan oleh kabar keberhasilan pendaratan Apollo 11 di Bulan. Benarkah astronot Neil Armstrong telah menjejakkan kakinya di satelit Bumi tersebut?

Pertanyaan menggelitik itu memang terus menyertai kisah misi Apollo 11 dan pendaratannya di permukaan Bulan pada 21 Juli 1969.

Kemudian astronot Neil Armstrong dan Edwin ”Buzz” Aldrin berjalan di permukaan Bulan. Cuplikan video menggambarkan Armstrong mengibarkan bendera Amerika Serikat dan melompat-lompat. Aksi ini menegaskan keberhasilan pendaratan manusia di Bulan.

Sejumlah pihak menyangsikan pendaratan itu. Cuplikan video tersebut penuh dengan keganjilan. Ada yang menganggap video itu tidak dibuat di Bulan, tetapi di sebuah tempat khusus di sekitar Negara Bagian Arizona, AS.

Astronom Phil Plait termasuk yang sangsi. Dia memberikan penjelasan pada sebuah program radio ”Are We Alone” yang dikelola SETI Institute. Ini adalah lembaga nirlaba di California, AS, yang fokus pada penjelasan keberadaan makhluk pintar lain di jagat raya.

Plait mengatakan, ada pihak yang skeptis dengan mempertanyakan foto-foto Armstrong dan Aldrin yang memperlihatkan langit tanpa bintang. ”Tidak ada atmosfer di Bulan sehingga bintang-bintang seharusnya terlihat lebih terang.”

Pihak yang skeptis juga mempersoalkan bendera AS dalam cuplikan video yang tampak berkibar, padahal di Bulan tidak ada udara.

Mereka juga mengajukan teori bahwa para astronot mungkin sudah terpanggang radiasi ketika menembus sabuk Van Allen dalam perjalanan ke Bulan.

Kepercayaan melemah

Sebenarnya kepercayaan soal pendaratan di Bulan itu sudah semakin lemah dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini mencuat kembali ketika TV Fox pada 2001 menyiarkan sebuah program yang diberi judul ”Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?”

Acara TV Fox itu, kata Dr Tony Philips pada situs Science@NASA, menggambarkan betapa Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) tidak lebih dari sekadar ”produser film yang tolol”.

Semua kesangsian itu telah sering dijawab langsung Armstrong, komandan misi Apollo 11. Tokoh kelahiran Wapakoneta, Ohio, 5 Agustus 1930, itu bersama astronot Buzz Aldrin mengaku telah menikmati permukaan Bulan selama 2,5 jam.

Di Bulan, mereka berdua menancapkan bendera AS dan sebuah spanduk bertuliskan ”Di sini manusia dari planet Bumi menginjakkan kakinya pertama kali. Kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia”.

Mengapa awalnya banyak yang percaya? Bagi AS, pendaratan di Bulan adalah sebuah pencapaian besar yang membuat AS seolah-olah unggul dari pesaing utama ketika itu, Uni Soviet, dalam program luar angkasa.

Bagi salah satu pesaing AS saat ini, Rusia, teori konspirasi mengenai kebohongan pendaratan di Bulan tahun 1969 itu menjadi semakin populer. Rusia membuat sejumlah situs bahkan film-film dokumenter di televisi untuk menyampaikan kebohongan besar pendaratan di Bulan itu.

Konstelasi

Boleh jadi, hal itu pula yang membuat mantan Presiden AS George W Bush memutuskan untuk menghapuskan penerbangan pesawat ulang alik pada 2010 setelah musibah pesawat ulang alik Columbia pada 2003.

Sebagai gantinya, Bush pada 2004 meluncurkan program lebih ambisius, Constellation (Konstelasi), yang bertujuan membawa warga AS kembali ke Bulan pada 2020, dan menggunakan Bulan sebagai tempat peluncuran pesawat luar angkasa berawak manusia menuju Mars.

Michael Griffin, mantan pemimpin NASA yang mendorong program Constellation, menjelaskan, pesawat ulang alik membuat AS bertahan terlalu lama pada penerbangan luar angkasa di orbit rendah, padahal kini muncul pesaing baru dalam program luar angkasa, antara lain China. ”Kita (AS) harus kembali ke bulan karena itu adalah langkah berikutnya. Bulan hanya beberapa hari dari rumah. Mars hanya beberapa bulan dari Bumi,” papar Griffin.

Sayangnya, anggaran NASA tidak cukup untuk membiayai pembuatan kapsul Orion Constellations, kapsul yang lebih maju dan lebih besar ketimbang versi kapsul Apollo. NASA juga kekurangan biaya untuk menyiapkan roket peluncur Ares I dan Ares V yang diperlukan untuk mengirim kapsul itu ke orbit.

Biaya keseluruhan Constellation itu diperkirakan 150 miliar dollar AS. Anggaran eksplorasi luar angkasa AS pada 2009 hanya 6 miliar dollar AS.

Wajar apabila Senator Bill Nelson (Florida) menegaskan, NASA tidak akan bisa melakukan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu berada di Bulan pada 2020. Senator yang mantan astronot itu bahkan mengkhawatirkan, saat program pesawat ulang alik berakhir, AS tak akan bisa mengirimkan astronotnya ke stasiun luar angkasa ISS, kecuali menumpang Soyuz milik Rusia.

Hal itu tentu menjadi kabar buruk bagi NASA dan khususnya Armstrong yang tentu tidak ingin pendaratannya di Bulan menjadi bahan olok-olokan. Meski demikian, ada cara pembuktian lebih sederhana, yaitu menemukan kembali bendera dan spanduk yang ditancapkan Armstrong itu dengan teleskop dari Bumi. Tentu dengan harapan bendera itu masih tertancap di tempatnya. (AFP)

Revolusi Biru Berkelanjutan

2009-06-24T12:05:00.001+07:00

Jonson Lumban Gaol

Meledaknya jumlah penduduk dunia menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Tahun 1960-an dicanangkanlah Revolusi Hijau, tetapi lahan darat belum cukup untuk penyediaan pangan sehingga dekade berikutnya dicanangkan Revolusi Biru untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut.

Beruntung 70 persen wilayah Indonesia adalah laut yang menyimpan sejumlah besar seperti sumber daya ikan, bahan tambang, air mineral, wisata bahari, dan jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Program peningkatan produksi perikanan di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an melalui kegiatan motorisasi penangkapan ikan. Tahun 1973 dioperasikan kapal tuna longline di perairan ZEE Samudra Hindia dan tahun 1974 ratusan kapal purseine di Jawa Timur.

Saat ini terjadi peningkatan jumlah kapal, yakni 790.000 unit, 49 persen di antaranya adalah perahu motor (Statistik, 2007). Produksi dan jumlah nelayan meningkat, tetapi produktivitas masih rendah, sekitar 4,5 kg per nelayan per hari, jauh di bawah nelayan negara-negara maju sekitar 100 kg per nelayan per hari. Dengan demikian, pendapatan nelayan/petani ikan sekitar Rp 15.000 per hari, jauh di bawah upah minimum.

Produksi perikanan tangkap di Indonesia umumnya meningkat sekitar 3 persen per tahun, tetapi di beberapa lokasi, seperti di wilayah selatan Jawa, terjadi penurunan dan perlu diwaspadai. Tidak beroperasinya kapal-kapal akibat naiknya harga bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor penurunan produksi (Kompas, 20/10/2005). Sementara itu, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia baru 22 kg per kapita per tahun lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, 35 kg per kapita per tahun.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (KP) tidak hanya untuk mengejar target produksi karena peningkatan produksi tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, peningkatan produksi yang tidak memerhatikan aspek sustainability juga akan menjadi bom waktu ambruknya kegiatan perikanan, karena itu fungsi pengelolaan berperan. Pedoman pengelolaan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab tertuang dalam Code of Conduct for Responsible Fishing (CCRF) yang diadopsi FAO sejak tahun 1995.

Indonesia telah menuangkan implementasi CCRF dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 3 yang menyebutkan, tujuan pembangunan perikanan antara lain (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan kerja, ...; (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pemerintah Indonesia telah menggariskan aneka kebijakan dan program untuk tujuan itu, tetapi fungsi pengelolaan belum berjalan mulus. Pemerintah kabupaten/ kota yang berwenang dalam pengelolaan garis pantai harus aktif mengoptimalkan potensi secara lestari sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Berdasarkan pengamatan lapangan Kepala PPN Kejawenan Cirebon Ir Jainur, jika fungsi pengelolaan berjalan baik, tujuan pembangunan perikanan akan tercapai.

Garam dan air laut dalam

Ironis. Hingga kini, Indonesia masih mengimpor garam industri sekitar 1,5 juta ton per tahun seharga Rp 600 miliar. Di sisi lain, kini dunia dihadapkan pada krisis air bersih. Menurut World Water Forum, 1 dari 4 orang di bumi kekurangan air.

Laut dalam (> 200 meter) menjadi salah satu sumber air dan garam berkualitas tinggi pada masa mendatang karena kandungan mineralnya tinggi, bebas polusi dan bakteri, serta kandungan NaCl tinggi.

Dengan proses desalinasi, air dan garam dari air laut dalam (ALD) dipisah.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah mencanangkan program pengembangan ALD beberapa tahun lalu.

Upaya pemanfaatan ALD di Indonesia telah dimulai melalui kerja sama antara Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB dan perusahaan Jepang, Kyowa, dirintis Prof Bonar Pasaribu. Kegiatan eksplorasi di beberapa lokasi sudah dilakukan dan kini produksi dengan kapasitas skala kecil telah dimulai di Bali.

Percepatan Revolusi Biru

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya KP tidak lepas dari political will, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia. Kemauan politik di bidang KP terlihat sejak dibentuknya DKP 10 tahun lalu. Dalam usia muda, pencapaian tujuan pembangunan KP belum terlaksana optimal, karena itu diperlukan dorongan khusus.

Terlepas dari kekurangan, program Revolusi Hijau (Bimas) berhasil mencapai swasembada beras. Pengalaman yang sama dapat diterapkan dalam percepatan revolusi biru karena banyak sektor terlibat langsung dengan laut dan harus bersinergi agar tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Iptek dan SDM

Iptek dan SDM akan amat berperan dalam mencapai tujuan Revolusi Biru. Perkembangan iptek kelautan di dunia amat pesat. Mengingat laut yang tidak mengenal batas-batas fisik, teknologi satelit oseanografi berperan penting dalam pemantauan proses oseanografi. Data dari satelit itu mulai dari kelimpahan fitoplankton, ekosistem terumbu karang, mangrove, arah dan energi arus, tinggi gelombang, kecepatan angin, serta suhu. Data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan, pengaturan daerah penangkapan ikan, dan pemetaan distribusi larva ikan. Data satelit altimeter digunakan untuk penentuan anjungan pengeboran minyak dan alur pelayaran yang optimal.

Pelaku kegiatan di sektor KP mayoritas adalah nelayan yang masih jauh dari sentuhan teknologi sehingga perlu bimbingan dan penyuluhan. Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dapat diatasi melalui kerja sama dengan program KKN mahasiswa yang berperan sebagai agen pembaruan. Program ini dapat dilaksanakan berkesinambungan 10 sampai 20 tahun, dengan harapan terjadi peningkatan tarap hidup nelayan.

Jonson Lumban Gaol Lektor Kepala; Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB

Bynkershoek dan Politik Kelautan RI

2009-06-24T11:45:00.000+07:00

Ninok Leksono

”Terrae protestas finitur, ubi finitur armorum vis—Kedaulatan teritorial berakhir di mana kekuatan senjata berakhir. ” (Cornelis van Bynkershoek, De Dominio Maris Desertatio, 1703)

Apa yang disampaikan oleh Bynkershoek di atas mengingatkan pada semua negara yang memiliki wilayah laut, maka kedaulatan suatu negara di laut sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut dalam melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya itu. Artinya, kata Ahli Peneliti Utama LIPI, Syamsumar Dam, di Seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Manado, Maret silam, semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh satu negara, semakin besar pula tanggung jawab negara tersebut untuk mengawasinya.

Indonesia, negara maritim terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan luas laut 5,8 juta km atau tiga perempat dari total luas wilayah, dengan perbatasan laut berimpit dengan 10 negara, jelas memiliki tanggung jawab sangat besar.

Sejauh ini, sebagaimana di perbatasan darat yang berimpit dengan perbatasan tiga negara, pemenuhan tanggung jawab terhadap wilayah laut dirasakan belum memadai.

Pernah satu ketika Laksamana Muda (Purn) Wahyono SK menyampaikan, kebutuhan ideal untuk menjaga wilayah laut kita dapat dihitung dari luas wilayah dibagi dengan kemampuan jelajah kapal. Bila sebuah frigat bisa mengawasi luas 300.000 km, kebutuhan kapal jenis ini adalah hampir 20 unit. Sementara untuk kapal patroli yang masing-masing punya jelajah pengawasan 50.000 km, yang dibutuhkan adalah 116 kapal.

Padahal, sekarang ini, seperti dicatat The Military Balance IISS (2008), jumlah frigat yang kita miliki—tanpa memperhitungkan umurnya—hanya 11 unit, sementara kapal patroli dan kapal yang punya kemampuan tempur pantai hanya 41 unit.

Ketika muncul ketegangan dengan negara lain, misalnya ketika Indonesia dihadapkan pada tumpang tindih klaim teritorial, seperti terjadi di Ambalat, menguatlah kesadaran akan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) laut.

Dipenuhi sendiri

Mengatasi kendala pembelian alutsista yang makin tak terjangkau, semangat yang pernah mencuat—dan sejauh ini banyak dijadikan bahan pernyataan politik—adalah ”penuhi sendiri” kebutuhan yang ada, kecuali yang belum bisa dibuat oleh industri dalam negeri.

Dalam realitas, meski PT PAL telah mencapai kemampuan untuk membuat korvet, bahkan juga kapal selam, belum ada order untuk pembuatan kapal-kapal jenis itu. (Dalam kaitan ini, bisa diwujudkannya order 150 panser untuk TNI AD dari PT Pindad amat membesarkan hati, dengan segala tantangan yang menyertainya.)

Yang lebih memprihatinkan, kabar yang muncul beberapa pekan terakhir dari PT PAL justru bernuansa suram. Industri kapal nasional yang sebelum ini banyak dibanggakan ini justru dilanda kelangkaan dana, merugi, sehingga terpaksa harus menggilir kerja karyawan.

Benturan dengan logika

Ilustrasi PT PAL dewasa ini sekali lagi melukiskan adanya kesenjangan antara penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Kemampuan rekayasa maju pesat diwujudkan dengan bisa memproduksi tanker 30.000 ton dan kapal barang 50.000 ton, juga kapal patroli cepat FPB 57. Sekali lagi, relevan apa yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahwa untuk masalah teknologi, kemampuan bangsa kita tak perlu diragukan. Tapi kemampuan manajemen, yang mencakup keterampilan untuk mengoordinasikan berbagai urusan, tampaknya masih banyak yang harus dipelajari.

Pada masa lalu, mantan Presiden BJ Habibie yang juga pernah memimpin PT PAL sering menyampaikan, menurut teori, kebutuhan akan kapal di Indonesia, mulai dari kapal perang hingga kapal nelayan, tidak akan pernah ada habisnya.

Pendekatan lain

Persoalan laut ini rupanya juga bisa dikaji dari disiplin lain. Dalam studi hubungan internasional dikenal politik kelautan, yang bertumpu pada pandangan kaum realis. Di sini, pemikir kekuatan laut Amerika, Alfred Mahan, menyatakan, potensi kelautan yang dimiliki oleh satu negara harus dapat dijadikan sebagai kekuatan laut yang menjadi unsur utama kekuatan nasional.

Pandangan Mahan di atas, menurut Syamsumar Dam, telah diperkaya oleh ahli teori lain, seperti Hans Morgenthau, Eric Grove, dan Sam Tangredi, yang memasukkan berbagai faktor untuk mendukung kelangsungan hidup satu negara, mulai dari geografis, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiapan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, kualitas pemerintahan, hingga perdagangan maritim internasional.

Dan, ditegaskan, meski tidak akan menjadi kekuatan laut utama dunia seperti AS, Indonesia juga tidak ingin lagi dijadikan mangsa oleh bangsa lain.

Dalam konteks inilah Indonesia membutuhkan peninjauan kembali atas politik kelautan yang selama ini diterapkan. Kelapangan untuk mengakui masih adanya kelemahan dalam implementasi politik kelautan nasional diharapkan bisa menjadi pembuka jalan bagi hadirnya wawasan baru yang lebih progresif dan menjawab tantangan zaman.

Zaman Batu dan Komoditas Unggulan

2009-06-23T11:57:00.000+07:00

Andi Suruji

Zaman batu tidak berakhir karena kehabisan batu, tetapi zaman minyak berakhir jauh sebelum bumi kehabisan cadangan minyaknya.”

Begitulah futurolog James Canton, Chief Executive Officer and Chairman Institute for Global Future, membuka ulasannya, ”A New Energy Age” dalam bab 2 bukunya, The Extreme Future (2006).

Simpel tetapi sarat makna untuk direnungkan. Digambarkan, ada 10 tren ekstrem di bidang energi. Di antaranya, kita tengah berada di era kehabisan energi. Permintaan global akan menghabiskan cadangan energi dalam 25 tahun ke depan, kecuali sumber-sumber energi baru ditemukan. Kekurangan energi akan menurunkan produk domestik bruto (PDB).

Keamanan energi akan menjadi medan perang yang dahsyat di abad ke-21, menjadi ajang kerja sama maupun konflik global pada masa depan.

Bangsa-bangsa akan jatuh bangun dalam menggapai akses ke sumber-sumber energi masa depan. Kekuatan-kekuatan ekonomi baru, seperti China dan India, akan bersaing dengan Amerika dan Eropa dalam pertarungan kekuasaan geopolitis baru.

Ketergantungan dunia pada minyak akan berakhir. Sumber-sumber energi yang bebas polusi dan terbarukan, seperti tenaga surya, hidrogen, pembelahan atom, dan tenaga angin, akan menjadi inti kemakmuran masa depan.

Di manakah kita kini? Dalam konteks Indonesia, ”zaman minyak” tersebut sudah tiba. Indonesia tidak lagi menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Walaupun masih tetap mengekspor minyak, kebutuhan impor bahan bakar juga lebih banyak. Indonesia sudah pengimpor minyak neto.

Subsidi bahan bakar minyak yang ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara membengkak luar biasa akibat dari melonjaknya harga minyak mentah di pasar internasional. Kita babak belur soal minyak, dan akan terus kerepotan. Energi alternatif hanyalah janji kosong pemerintah.

Strategi kebijakan energi dan migas di sektor hulu dan hilir sejak dulu tak pernah tersambung secara baik, bahkan salah arah. Setiap sektor terlepas dari rantai panjang industri besar migas, yang seharusnya justru menjadi kekuatan dahsyat bangsa ini. Produk-produk berbasis migas di hilir produksi industri yang paling ujung, seperti untuk komponen otomotif dan rumah tangga, terlepas antara satu dan lainnya.

Sebagai produsen gas, Indonesia dielus importir, tetapi industri nasional justru merana kekurangan gas. Pemerintah terlalu patuh pada kontrak yang banyak dikritik justru merugikan, setidaknya benefitnya tidak optimal bagi kepentingan nasional.

Di sektor hulu migas, produksi bukannya bertambah cepat; yang terjadi justru sebaliknya, terus menurun. Bahkan sampai sekarang ”perselisihan” antara produsen gas dan produsen pupuk masih selalu terjadi. Padahal, sebagai negara agraris berpenduduk 230 juta, sebagian besar menggantungkan hidup di sektor pertanian, pupuk seharusnya menjadi ”harga mati” yang tak boleh kisruh pengelolaannya.

Inilah bukti adanya mismatch dalam kebijakan energi nasional.

Belum kiamat

Indonesia belum kiamat, tetapi, bangsa ini, setidaknya pemerintah mendatang, harus memiliki keinginan kuat dan keberanian untuk menegosiasikan ulang kontrak-kontrak pertambangan dan energi yang merugikan negara. Selain itu, tidak boleh ada suatu perusahaan asing yang dominan dalam pengelolaan sumber-sumber energi kita.

Hendaknya kita menegakkan ”kedaulatan” bangsa dengan kembali ke UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi dan segala kandungannya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Luar biasa kekayaan negara ini. Masih banyak komoditas yang jadi keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif kita dibandingkan dengan negara lain. Persoalannya, kurang keras upaya memberi nilai tambah komoditas unggulan tersebut.

Di luar migas, bumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke terhampar lahan pertanian dan perkebunan, hutan belantara berikut flora dan fauna tak terkira. Tetapi setelah 64 tahun merdeka, apa yang dicapai dan bisa dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan sumber daya alam itu?

Ini bukanlah sebuah pesimisme, tetapi sebuah realitas yang dihadapi, dan mesti dijadikan dasar pijakan, titik tolak untuk membangun optimisme menghadapi masa depan ekstrem yang penuh persaingan ketat.

Kesalahan manajemen migas janganlah terjadi pada komoditas unggulan lain yang masih dalam genggaman saat ini, seperti batu bara, kelapa sawit, dan kakao. Komoditas itu bisa membuka pintu kemakmuran rakyat apabila dikelola secara baik, sesuai semangat UUD 1945 tersebut.

Indonesia penghasil dan pengekspor biji kakao terbesar ketiga atau keempat di dunia, tetapi tidak pernah diperhitungkan sebagai produsen cokelat. Bahkan kini banyak petani yang menelantarkan kebunnya yang didera penyakit dan usia tua akibat kurangnya perhatian pemerintah. Indonesia memiliki kebun kelapa sawit yang sangat luas dan menjadi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, tetapi masyarakat bermasalah dengan minyak goreng.

Cadangan batu bara begitu besar, tetapi pembangkit PLN kadang mesti istirahat gara-gara bahan bakar tersendat.

Kita paham ada 230 juta perut yang butuh banyak, tetapi kebijakan pangan tambal sulam, termasuk urusan pupuk yang membutuhkan gas. Mengapa rekayasa benih tidak dipercepat untuk mencapai produktivitas tinggi, mengapa pengembangan teknologi pangan cuma sayup-sayup terdengar tanpa gerakan massal dari rumusan kebijakan sampai implementasi? Ironis...!

Lagi-lagi strategi besar pengembangan komoditas unggulan masih bermasalah. Industrialisasi yang ditopang pertanian, berbasis komoditas unggulan itu, tidak berjalan secara ideal.

Apakah kita mau kelak hanya meratapi komoditas unggulan itu seperti kisah ”zaman batu” di awal tulisan ini, atau ingin memasuki masa depan ekstrem dengan kepala tegak dan tersenyum? Kini saatnya berubah secara radikal, sebelum digilas bangsa lain.

Iptek, Kemakmuran, dan Kemandirian

2009-06-23T11:56:00.000+07:00

M Barmawi

Jika mengamati daftar GDP sebagai ukuran kemakmuran, negara-negara berteknologi maju atau yang menganut ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge based economics/KBE) menempati peringkat teratas.

GDP mereka adalah 20.000 dollar AS ke atas. Sedangkan GDP negara-negara yang mengandalkan kekayaan alam ada di bawah 2.000 dollar AS. Data ini menunjukkan, jika hanya mengandalkan hasil bumi, tambang, dan pertanian, kita akan sulit meningkatkan kemakmuran. Cita-cita Proklamasi 1945 adalah kita akan setara dengan bangsa lain, termasuk negara maju. Setelah 60 tahun lebih merdeka, kita sadar, kemerdekaan saja tidak cukup untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian nasional.

Untuk mencapai cita-cita itu, strategi bersama diawali dengan mengurangi kemiskinan, lalu mencapai kemandirian nasional. Untuk mengurangi kemiskinan, kemampuan UKM harus ditingkatkan sehingga lapangan kerja untuk masyarakat lapisan bawah tersedia.

Untuk pengembangan UKM perlu disediakan energi di daerah terpencil. Nelayan tak dapat mengekspor ikan karena tak ada fasilitas pendinginan. Sebelum diekspor, hasil bumi perlu ditingkatkan nilai jualnya. Jalan pintas penyediaan energi untuk pengembangan UKM adalah energi surya. Saat ini Malaysia menawarkan pusat tenaga listrik sel surya berdaya 2.000 MW meski mungkin dengan modal dan teknologi asing. Di sini kita melihat, KBE dimanfaatkan untuk pemberantasan kemiskinan. KBE adalah sistem ekonomi yang menggunakan iptek sebagai pendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Malaysia sudah menganut KBE.

Taiwan sebagai contoh

Negara yang berhasil menggunakan KBE adalah Taiwan. Pada tahun 1950-an, Taiwan adalah negara agraris ber-GDP per kapita 200 dollar AS dengan ekspor pisang dan gula ke Jepang. Tahun 2000 GDP Taiwan naik 100 kali menjadi 20.000 dollar AS. Taiwan membangun UKM dengan kebijakan ”substitusi impor”. Untuk membangun industri, Taiwan membuat perencanaan yang cermat dan konsisten.

Untuk melakukan transformasi dari iptek menuju kemakmuran, Taiwan membangun Sistem Inovasi Nasional, dilengkapi universitas-universitas dan lembaga penelitian andal. Peran universitas tak hanya menyelenggarakan pendidikan S-1, S-2, dan S-3, tetapi juga diberi peran sebagai pusat penelitian, bagian sistem inovasi nasional, dan menjalin kerja sama dengan swasta dalam penggunaan iptek.

Selain itu, dibentuk organisasi seperti ITRI (Indusstrial and Technology Research Institute) dan ERSO (Electronic Research and Service Organization). Misi ITRI dan ERSO adalah membangun pabrik percontohan (pilot plants) untuk ditingkatkan menjadi pabrik yang bersaing. Seusai membuat pabrik percontohan tahun 1980, Taiwan lalu mendorong pembangunan TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Awal 1990-an, ERSO dan ITRI mendorong pembangunan pabrik memori kapasitas tinggi dan membangun pabrik LCD, iptek yang terdepan saat itu.

Taiwan menggunakan elektronik sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan bantuan pabrik-pabrik LCD dan memori kapasitas tinggi, mereka berhasil merebut 30 persen pasaran PC dunia tahun 1993 (OCC Lin, National Innovation System and the Role of Institutes).

Itulah keajaiban ekonomi Taiwan yang juga dialami macan- macan Asia lain. Mereka tumbuh menjadi negara makmur dan mandiri karena Sistem Inovasi Nasional. Padahal, pilot plant Taiwan hanya perlu modal 12,5 juta dollar AS dan salah satu pabrik LCD Taiwan memerlukan investasi 259 juta dollar AS, kurang dari Rp 3 triliun. Sistem Inovasi Nasional Taiwan, khususnya ITRI dan ERSO, patut dicontoh.

Kawasan ASEAN

Di ASEAN, ada dua negara yang commit pada KBE, yaitu Malaysia dan Thailand. (Singapura sudah termasuk macan Asia). GDP per kapita Malaysia 8.495 dollar AS, R&D 0,49 persen GDP. Thailand 4.155 dollar AS GDP per kapita, R&D 0,25 persen GDP. Indonesia 1.918 dollar AS GDP per kapita, R&D 0,01 persen APBD. Adapun GDP/kapita Filipina 1.755 dollar AS, R&D 0,08 persen GDP. Di sini terlihat perbedaan mencolok GDP penganut dan yang tidak menganut KBE.

Dari uraian itu kita melihat korelasi yang kuat antara KBE dan kemakmuran serta kemandirian bangsa. Kita kurang percaya diri dan kurang percaya pada KBE. Tetapi jika kita ingin membangun dengan KBE, anggaran pendidikan 20 persen APBN harus dipertahankan, peningkatan SDM diutamakan dan perlu membangun Sistem Inovasi Nasional, serta sedikit demi sedikit meningkatkan R&D, setidaknya seperti Thailand.

M Barmawi Guru Besar Emeritus ITB; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jejak Naga Silikon dan Masa Depan Ekstrem

2009-06-23T11:35:00.000+07:00

ninok leksono

Tatkala mendengarkan kuliah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tentang ekonomi kreatif di Universitas Multimedia Nusantara, di Serpong, 5 September 2008, tumbuhlah persepsi bahwa inilah jenis ekonomi yang akan dikembangkan di Indonesia. Aktivitas di 14 bidang industri kreatif unggulan diharapkan mampu menggairahkan perekonomian Indonesia, menghasilkan pendapatan dalam orde ratusan triliun rupiah per tahun.

Pemikiran tersebut masuk akal, didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Komparatif, karena bak sumber daya alam, tradisi membatik atau seni kriya, misalnya, telah lama menjadi bagian dari budaya kita. Kompetitif, karena—mengikuti tesis Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat (2006)—dunia kini berada dalam equal playing field akibat globalisasi dan proliferasi teknologi-informasi-komunikasi (TIK).

Berikutnya, seperti diamati para futuris, ekonomi kreatif— sebagian lebih suka menyebut ekonomi inovasi dalam skop lebih luas—merupakan faktor survival kritikal bagi bangsa-bangsa.

Bab ketiga buku The Extreme Future karya James Canton (2006) dikhususkan untuk membahas ekonomi inovasi, khususnya dalam upaya baru menggapai kemakmuran. Di sana antara lain diuraikan 10 tren pembentuk ekonomi inovasi—yang pertama tertulis dalam kutipan di awal tulisan ini—yang penting untuk disimak dan diuji.

Ketika menyinggung kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif, Menteri Mari Pangestu menyebutkan (dalam Ajang Indonesia ICT Awards, Jakarta 8 Agustus 2008) bahwa pasar ekonomi kreatif hanya akan terbentuk jika punya tingkat literasi (TIK) tinggi dan sebesar-besarnya masyarakat mengakses teknologi ini.

Keadaan di Indonesia memang belum sepenuhnya menggembirakan. Kesenjangan digital, yang antara lain ditandai rasio kepemilikan PC/laptop dibandingkan jumlah penduduk, yang lebih kurang baru 10 persen, dan penetrasi akses internet yang baru sekitar 15 persen, termasuk masih lebar. Katakan teknologi mobile/seluler memperbesar potensi di atas, dari segi jumlah pengguna—yang sekarang sekitar 125 juta—mungkin memberi peluang. Namun, tren yang ada memperlihatkan perlengkapan telepon seluler canggih lebih banyak digunakan untuk aktivitas sosial daripada pengetahuan, sampai muncul kekhawatiran meluasnya simptom continuous partial attention atau attention deficiency syndrome, yang merujuk pada kesulitan untuk berkonsentrasi karena tingginya aktivitas multitasking.

Padahal, ketersediaan dan akses TIK baru satu faktor. Menurut Canton, pendirian ekonomi inovasi juga harus diiringi ”kebebasan berpikir, kebebasan pasar, dan kebebasan berusaha”.

Kita tak harus berkecil hati karena China—yang sekarang rakyatnya masih belum bebas akibat masih dianutnya sistem komunis yang membelenggu— ternyata juga bisa mengembangkan ekonomi inovasi. Apabila Canton hanya menjadikan China sebagai satu bab dalam The Extreme Future, jurnalis finansial Rebecca Fannin memperlihatkan upaya China memenangi perlombaan teknologi, khususnya TIK, saat ini (Silicon Dragon, terjemahan BIP, 2009).

Mengomentari tulisan Fannin, Managing Director The Carlyle Group David Rubenstein mengatakan, China kini menjadi penantang terbesar AS sebagai pemimpin inovasi teknologi dan peluang investasi. Sementara penulis Om Malik meyakini China akan menjadi pusat inovasi di masa datang.

Uraian Fannin menyiratkan dunia memang akan hidup di bawah bayang-bayang Naga Silikon, dan masa depan ekstrem yang dikemukakan Canton juga akan kental mewarnai peradaban masa datang. Dalam konteks ini, memadaikah upaya pemerintah sejauh ini?

Daya inovasi

Kalau memang kunci bagi masa depan adalah inovasi, siapkah masyarakat Indonesia memasuki era ini?

Mengintip cetak biru perencanaan iptek nasional seperti yang dilakukan di Dewan Riset Nasional misalnya, memang di sana ada wacana pengembangan pemanfaatan TIK di pedesaan melalui sistem dengan judul yang mantap, yakni Rural—Next Generation Network. Tapi perlu kita pantau bersama apakah sistem ini sudah dicapai tahun 2008, dan dengan itu ”kesenjangan digital” yang ada teratasi seperti dijanjikan dalam Agenda Riset Nasional 2006-2009?

Hal sama bisa dipertanyakan dengan rencana besar seperti Palapa Ring yang ditujukan mengintegrasikan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk menutup wilayah Indonesia bagian timur yang relatif masih banyak yang menganga.

Seiring Palapa Ring, ada pula rencana menyediakan akses telekomunikasi bagi seluruh desa di Indonesia sehingga equal playing field tidak saja berlingkup global, tapi juga diwujudkan dalam lingkup nasional.

Hanya saja, semua yang kita lakukan sejauh ini memang masih menyentuh bagian dasar dari inovasi yang ingin kita rebut, karena yang coba ditanggulangi baru pada sisi fisik dan teknikal. Bagaimana daya inovasi individu—sebenarnya juga pada perangkat pelaksana negara seperti pemerintah—yang akan memainkan peran penting dalam transformasi membangun masyarakat berbasis pengetahuan?

Sebagai catatan, Pemerintah Indonesia sering masih dinilai tidak konsisten, misalnya di satu sisi mempromosikan cita-cita membangun masyarakat berbasis pengetahuan, yang harus ditopang tersedianya akses TIK yang terjangkau, tetapi ternyata tarif internet relatif mahal dibandingkan dengan negara berkembang lain.

Tampaklah, memang ada persoalan besar dalam upaya bangsa Indonesia meraih teknologi dan menjadikannya sebagai daya saing. Teknologi yang sulit— misal teknologi pertahanan, seperti sering disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono—banyak yang telah dapat dikuasai. Yang belum dikuasai di sini adalah ilmu manajemen atau mengelola urusan sehingga semua hal beres seperti dicita- citakan. Dalam kaitan ini pula kita bisa mengingat hambatan inovasi yang dikemukakan M Sahari Besari dalam bukunya, Teknologi di Nusantara—40 Abad Hambatan Inovasi (2008)

Jika kita bangsa pembelajar, sesungguhnya munculnya Naga Silikon di dekat kita, atau peringatan seperti masa depan ekstrem—ditandai antara lain dengan ekonomi jenis baru—mestinya kita sekarang sudah bangkit, gregah-gregah, menyongsongnya. Kita terus bergulat, bagaimana merespons ekonomi yang komponen utamanya adalah bit, atom, neuron, dan gen?

Kalau semua terdengar masih asing—nun jauh di sana (arcane), berarti itu pekerjaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Eranya adalah masyarakat berbasis pengetahuan, ekonominya ekonomi inovasi/ekonomi berbasis pengetahuan, tetapi fenomenanya belum kunjung hadir di sini.

Kalau reformasi belum mampu membangun masyarakat berbasis pengetahuan, menurut Yasraf Amir Piliang (dalam Reinventing Indonesia, 2008), itu karena institusi negara yang terkait pengembangan pengetahuan, sains dan teknologi, seni dan kebudayaan pada umumnya sejauh ini berjalan sekadar memenuhi anggaran, tidak mempunyai ”roh” pengetahuan dan dorongan pencapaian, serta tidak mampu menularkan ”spirit pengetahuan” pada kalangan masyarakat luas.

Tapi, seguimos adelante. Maju terus, kita tidak ingin menyerah pada keadaan.

Plus-Minus Ujian Nasional

2009-06-20T12:29:00.000+07:00

Menyebalkan! Itu ungkapan yang pas menggambarkan ujian nasional. Psikologis anak didik jadi mainan! UN diulang, pengumuman ditunda, bukan karena kesalahan mereka.

Orang Jawa punya ungkapan lebih pas: getem-getem. Menggambarkan kemarahan besar, tetapi tidak punya kemampuan melampiaskan. Hanya bisa makan hati.

Simak saja pion yang dimainkan. Beberapa SMA di Jawa Timur harus mengulang karena kesalahan kunci jawaban. Di daerah lain anak-anak wajib mengulang karena ulah curang guru. Di Jabar dan di Jateng hasil UN SMK belum diumumkan karena takut salah. Ada hasil mata pelajaran tertentu raib.

Sejak awal kehadiran sampai sekarang belum ada kata bulat untuk UN. Argumentasi yang pro dan yang kontra punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mendiknas menegaskan, UN jalan terus. Sampai akhirnya masyarakat mengambil sikap ”membuat yang terbaik dari yang ada”. UN mulai diterima, ditingkatkan bobot kelulusan, ditambah jumlah mata pelajaran yang diujikan.

Akan tetapi, ketika UN tahun ini berjalan semrawut, anak didik dibuat mainan. Sampai-sampai terkesan birokrat pendidikan teknis tak memiliki kepekaan pedagogis. Tidakkah mereka membayangkan psikologis anak merasa jadi mainan orang tua?

Masyarakat tahu kokohnya tembok mengukuhi kebijakan. UN yang gagal ditembus dengan segala argumentasi dipatahkan. Contoh lain Badan Hukum Pendidikan, yang tinggal menunggu paraf Presiden, hingga saat ini masih menunggu uji materi Mahkamah Konstitusi.

Program sertifikasi guru plus janji insentif yang belum diklarifikasi dengan Departemen Keuangan, sekadar menyebut dua contoh, belum lagi dikaitkan dengan kritik praksis pendidikan yang tidak berpihak pada anak didik.

Suasana sebal plus getem-getem dengan mudah dipungut sebagai bahan kampanye gratis. Salah satu capres menjanjikan akan menghapus UN. Wakil Gubernur Jatim berpendapat UN perlu ditinjau ulang.

Ibarat angin segar. Semua meniupkan angin perubahan: hapus UN. Panorama wacana spontan dan ikut arus ibarat wabah yang menular. Tanpa alasan jelas ramai-ramai berseru seragam: tinjau ulang UN.

Sebegitu gampangkah menghilangkan trauma menyakitkan? Seharusnya dalam keadaan genting semacam ini, Mendiknas tampil menjelaskan duduk soalnya. Menangani departemen teknis dengan bahan dasar lembaga kependidikan berbeda dengan utak-atik audit angka rupiah. Kalau memang UN merupakan pilihan strategis meningkatkan mutu, kenapa perlu dihentikan? Kalau UN tidak sesuai dengan kemajemukan dan tidak pedagogis, mengapa dilanjutkan?

Kita tak berharap pengumuman UN SMP hari Sabtu ini ikut menambah kebingungan. Biasakan memprogram kebijakan berdasar argumen, target, dan cara-cara yang bersemangat demokratis dan pedagogis!

Negeri yang Suka Tertawa

2009-06-20T11:50:00.000+07:00

Oleh Indra Tranggono

Dramawan dan sineas Arifin C Noer pernah mengatakan: jangan sepelekan badut atau pelawak (joker) karena badut adalah ”raja kebudayaan”. Predikat itu bisa dimaknai: subyek yang memiliki otoritas kultural untuk membentuk dan membangun jiwa dan mental (karakter) masyarakat. Yakni, dengan estetika lawakan yang cerdas, visioner, dan elegan.

Memahami Srimulat bisa juga di dalam konteks cara pandang Arifin C Noer di atas. Grup lawak Srimulat kini memang sudah tidak berkibar lagi seperti pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Namun, Srimulat tetaplah tonggak grup lawak di negeri ini. Grup yang didirikan Teguh Srimulat pada tahun 1950-an ini telah membuat Indonesia tertawa dan menyadarkan bangsa ini pada nilai kemanusiaan, seperti halnya yang terbaca dalam pesan Anwari dalam kutipan di atas. Dalam konteks itu, menurut Anwari, Srimulat telah menjadi subkultur (baca: kebudayaan khusus yang timbul karena faktor daerah, suku bangsa, agama, profesi, dan seterusnya).

Srimulat tampil di dalam masyarakat urban perkotaan dengan mengusung kultur Jawa Mataraman. Kata ”Mataraman” merujuk pada jejak kekuasaan Kerajaan Mataram Baru sejak era Hadiwijaya di Pajang Jawa Tengah, Panembangan Senopati di Kotagede Yogyakarta, Sultan Agung dan Amangkurat Agung di Pleret dan di Kerta Bantul, hingga Sunan Pakubuwono Surakarta dan Pangeran Mangukubumi/ Hamengku Buwono I di Yogyakarta.

Oase kaum urban

Kultur Jawa Mataraman, selain telah melahirkan kesenian klasik dan kesenian rakyat, juga kesenian lawak dengan genre dagelan mataram (Basiyo dan kawan-kawan) di wilayah Yogyakarta. Spirit dagelan mataram itu ”diadopsi” Srimulat secara populer. Memanfaatkan budaya pop/massa, Srimulat menemukan bahasa ungkap yang artikulatif dan komunikatif sehingga mampu membangun koneksitas yang intens dengan masyarakat urban perkotaan (Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Surakarta).

Lawakan Srimulat menjadi oase di tengah ”gurun pasir” kehidupan kaum urban yang lebih lekat dengan kultur industri daripada kuyup dengan kultur agrarisnya.

Bagi masyarakat urban perkotaan yang berasal dari Jawa, Srimulat adalah ”bilik budaya” yang selalu perlu ditengok untuk melakukan (pinjam istilah Umar Kayam) konfirmasi nilai sekaligus pengukuhan: mereka merasa tetap menjadi bagian dari komunitas Jawa.

Adapun bagi publik di luar etnis Jawa, Srimulat menjadi wahana untuk rileksasi di tengah tekanan kehidupan kota yang keras. Publik Srimulat semakin meluas ketika Srimulat menemukan panggung barunya di televisi. Semula Srimulat tampil rutin di TVRI yang waktu itu menjadi satu-satunya media massa audio-visual; kemudian mulai merambah ke stasiun-stasiun televisi swasta.

Hilangnya tobong

Tobong atau gedung pertunjukan ketoprak atau lawak semacam Srimulat kini telah hilang seiring dengan makin menguatnya pragmatisme. Masyarakat kini semakin individual dan tidak terlalu membutuhkan kultur tatap muka secara langsung. Mereka lebih memilih internet dan televisi, termasuk untuk menyaksikan kesenian.

Seiring dengan keluarnya Srimulat dari dunia panggung maupun studio televisi, Indonesia tetaplah negeri yang suka tertawa. Bahkan untuk hal-hal yang konyol atau sengaja dibuat konyol. Buktinya, paket-paket acara komedi (tepatnya banyolan) cukup diminati penonton. Grup-grup lawak dari anak-anak muda pasca-Prambors DKI dan Bagito bermunculan dari audisi lawak televisi.

Juga muncul dagelan pop Extravaganza, Tawa Sutra, Opera van Java, Suami-suami Takut Isteri, dan lainnya. Pelaku atau pelawak-pelawaknya mencoba menggunakan resep: perpaduan antara humor/dagelan/kelucuan/kekonyolan dengan hal-hal yang sensasional, seperti tubuh wanita.

Lalu di mana Srimulat? Kelompok yang loyal pada jalur ideal sebuah lawakan itu? Secara pribadi pelawak-pelawak eks Srimulat mereka mungkin survive. Namun sebagai kekuatan kelompok yang menggetarkan dan historis, Srimulat kini tinggal kenangan.

Lawakan subversif

Indonesia memang masih menjadi negeri yang suka tertawa. Namun, kini tawa yang muncul benar-benar karena kekonyolan hidup sebenarnya. Bukan kekonyolan artifisial yang muncul karena kreativitas yang dihasilkan pelawak di atas panggung.

Karena itu, kritisisme dunia lawak sebenarnya adalah semacam tindakan ”subversif” para seniman lawak terhadap realitas formal, umum dan mapan yang ada di masyarakat. Tawa yang meledak pun tidak lagi sekadar impuls motorik yang fisikal, dan hanya berisiko mengguncang atau mengencangkan perut. Dalam lawak subversif itu ada gelombang energi yang diam-diam bergerak dan menjalar dalam pikiran, dalam hati, dalam kemanusiaan, sehingga orang bukan hanya mengalami katarsis, tetapi juga tercerahkan.

Krisis lawak

Saat ini, lawak(an) cenderung hanya menjadi komoditas industri yang kurang tertarik pada kritisisme. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kritisisme dalam kesenian, termasuk lawak, tidak lagi dibutuhkan karena sudah ”diwakili” pers yang bebas dan forum-forum lain. Sebagian masyarakat lain menganggap kritisisme dalam kesenian dibutuhkan dalam setting masyarakat.

Kebutuhan itu muncul karena kritisisme dalam kesenian memiliki pola ungkap estetik dan simbolik yang mampu menyentuh emosi dan kognisi publik. Hal itu lahir dari proses transformasi estetik dengan kemampuan atau daya gugah yang tinggi. Kapasitas semacam ini terbukti lebih kuat dan efektif ketimbang misalnya pernyataan-pernyataan sloganistik dari kalangan politik, akademis, atau aktivis sosial.

Maka, ketika politik macet dan hanya menjadi jagat ”jual-beli” kekuasaan, seni lawak perlu tampil dengan semangat dasarnya yang kritis, cerdas, visioner, dan elegan.

Seni lawak mampu menjadi medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemanusiaannya. Pada pemuliaan manusia. Peran semua yang berkepentingan dibutuhkan. Dan mesti segera dimulai. Andakah yang pertama?

Indra Tranggono Cerpenis dan Pemerhati Kebudayaan, Tinggal di Yogyakarta

Sekolah Gratis ibarat Tong Kosong

2009-06-18T16:51:00.000+07:00

Sekolah gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ternyata tak berjalan dengan baik. “Sekolah gratis yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah ibarat tong kosong karena tidak didukung oleh modal yang memadai. Selama ini pemerintah hanya mengunggulkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS hanya dapat meng-cover 30 persen biaya pendidikan,” ujar Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan pada “Diskusi Mengkaji Kebijakan Pendidikan Nasional: Sekolah Gratis vs Sekolah Mahal,” di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, untuk menuju sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar Rp 1,8 juta per siswa SD per tahun dan Rp 2,7 juta per siswa SMP per tahun. Sementara itu, anggaran BOS yang disediakan oleh pemerintah untuk SD di kota baru sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun dan untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun. BOS untuk SMP di Kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun dan SMP di Kabupaten sebesar Rp 570.000 per siswa per tahun.

Ade menambahkan, anggaran untuk pelaksanaan wajib belajar sebesar Rp 31 triliun ini justru menyebar ke hampir seluruh direktorat, seperti ke Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan data yang dihimpun ICW sepanjang tahun 2008, ada 36 kasus korupsi di Depdiknas dengan tersangka sebanyak 63 orang. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 134,2 miliar. “Anggaran yang sudah kecil masih juga dikorupsi berjamaah. Pelaku korupsi paling banyak di dinas pendidikan dengan modus mark up dan penyalahgunaan keuangan,” tambahnya.

Sementara itu, pakar pendidikan Soedijarto mengatakan, di Indonesia sebenarnya belum ada wajib belajar, sebab masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Sekolah masih sangat diperlukan, sebab para pendiri negara ini sudah menetapkannya dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Dia menambahkan, Indonesia telah tertinggal selama 400 tahun. Menurutnya, hanya mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Eropa seperti AMS yang mengenal peradaban modern.

Hal senada juga diutarakan oleh pakar pendidikan HAR Tilaar. Dia menilai, masih ada jutaan anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Saat ini, lanjut Tilaar, malah banyak sekolah dibangun dan diperuntukan bagi anak-anak orang kaya. Karena itulah bermunculan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). (stevani elisabeth)

Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, untuk menuju sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar Rp 1,8 juta per siswa SD per tahun dan Rp 2,7 juta per siswa SMP per tahun. Sementara itu, anggaran BOS yang disediakan oleh pemerintah untuk SD di kota baru sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun dan untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun. BOS untuk SMP di Kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun dan SMP di Kabupaten sebesar Rp 570.000 per siswa per tahun.

“Keadaan ini menunjukkan masih ada sekitar Rp 1,4 juta biaya yang harus ditanggung oleh orang tua,” lanjut Ade. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo agak narsis dalam mengiklankan sekolah gratis di media massa. Sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah justru menimbulkan pertanyaan, apa benar pemerintah sudah insyaf atau ini hanya sekadar janji lima tahunan saja?

Dia menambahkan, Indonesia telah tertinggal selama 400 tahun. Menurutnya, hanya mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Eropa seperti AMS yang mengenal peradaban modern.

Sinar Harapan, Jumat 8 Mei 2009

http://www.sinarharapan.co.id/detail/article/sekolah-gratis-ibarat-tong-kosong/

Pendidikan Nasional Indonesia

2009-06-18T16:50:00.000+07:00

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan lima komitmen yang harus dipegang dalam membangun koalisi. Sungguh merisaukan, pendidikan nasional tidak termasuk dalam komitmen tersebut. Lebih merisaukan lagi bila diingat, di antara ke tiga puluhan parpol peserta pemilu legislatif hanya satu (Gerindra) yang menampilkan pendidikan secara eksplisit dalam program kerjanya. Namun, ternyata tidak digubris oleh rakyat pemilih.

Bila rakyat biasa tidak menaruh perhatian secukupnya pada pendidikan, dapat dipahami. Walaupun pendidikan adalah masalah setiap orang, memang tidak semua mengerti pendidikan. Namun, tidak bisa dimaafkan kalau parpol yang sampai tidak concern pada pendidikan. Bukankah parpol-parpol pada berebutan kekuasaan demi mendapat hak memerintah, hak mengatur hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Sedangkan pendidikan, menurut natur kerjanya, yang membangun masa depan negara dan bangsa, melalui kemampuan berpikir dan berbuat dari para warga yang dibinanya.

Efektivitas pendidikan nasional tidak hanya menyangkut masalah kecukupan anggaran, persekolahan gratis, BHP, sekolah bertaraf internasional (SBI), otonomi sekolah, sertifikasi guru, dan ujian nasional. Jauh lebih penting dan menentukan daripada semua praksis pembelajaran itu, pendidikan nasional memerlukan satu konsep relevan, berarti futuristis. Dengan begitu, bukan hendak melupakan saja masa lalu.

Kita adalah makhluk memori dan imajinasi, sebagian dari kekinian kita adalah juga masa lalu dan masa depan. Kita tidak pernah seluruhnya dalam masa kini, kecuali selaku anak-anak, karena mungkin, pembawaan kita adalah selalu bertransendensi. Kita dapat hidup dalam memori masa lalu, masa lalu kita sendiri, atau masa lalu orang lain melalui memori historis. Kita bisa mengimajinasikan diri sendiri sebagai orang lain, tidak hanya bagai dalam mimpi melek (waking dream), tetapi juga dalam arti lebih substansial. Kita pun mampu memproyeksikan diri ke masa depan. Apa “yang belum” benar-benar merupakan bagian dari diri kita sebagaimana “yang tidak lagi”. “Kekinian” kita terdiri atas hal-hal tersebut plus lain-lain lagi.

Konsep pendidikan perlu berpembawaan futuristis, karena dengan mengambil pelajaran dari masa lalu, setiap gerak pembangunan diarahkan ke masa depan dan setiap orang akan menjalani sisa hidupnya pada masa depan. Maka pendidikan, melalui konsepnya, harus terpanggil menyiapkan masa depan itu.

Manusia Terdidik

Perbuatan transendental ini bukan hal yang baru bagi bangsa kita. Founding fathers dari Republik Indonesia telah melakukan hal ini semasa masih di alam penjajahan dahulu berkat kearifannya selaku manusia terdidik (educated man). Dengan mewujudkan pendidikan yang berkonsep futuristis berarti sebagian dari mereka telah menjalani periode ketika apa yang belum terjadi menjadi lebih riil bagi kehidupan batin dan keyakinan mental daripada apa yang segera ada di tangan.

Jangan lupa bahwa generasi sekarang yang sudah hidup di alam kemerdekaan dan banyak sedikit telah menikmatinya, adalah berkat pendidikan yang diusahakan oleh para pendekar kemerdekaan tersebut. Beberapa orang dari mereka yang belajar di Belanda, sepulang dari sana sejak awal tahun 20-an, abad yang lalu, membangun sekolah berhaluan nasional di kampung halaman masing-masing. Dilihat dari sudut pandang, sa at itu, sekolah-sekolah tersebut melaksanakan konsep pendidikan yang berpembawaan futuristis. Sebaliknya, pihak pemerintahan penjajah mencapnya sebagai “sekolah-sekolah liar” (wilde scholen).

Willem Iskander membuka sekolah guru di Tano Bato, Mandailing. Ki Hadjar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta, Mohammad Sjafei membangun Indonesische Nijverheid School (INS) di Kayutanam, Minangkabau. Drs Mohammad Hatta mengusahakan gerakan politis “Pendidikan Nasional Indonesia” (PNI) yang kemudian dibantu oleh Sutan Sjahrir. Bagi kedua tokoh pergerakan ini, rupanya partai dipikirkan tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik, tetapi sekaligus sebagai sarana pendidikan bagi para kader untuk berpolitik dan berdemokrasi secara correct. Suatu pikiran yang kiranya kurang, bahkan sama sekali, tidak diemban oleh tokoh-tokoh politikus, dewasa ini.

Beberapa pendekar kemerdekaan lainnya, selain tergolong cendekiawan, adalah juga pendidik dengan cara masing-masing, seperti Dr Soetomo, Dr Wahidin Soedirohoesodo, Dr Douwes Dekker, Dr Danoedirdjo Setjaboedi, dan Ki Mangoensarkoro.

Apakah tidak merisaukan, dewasa ini, mengetahui menipisnya tanggung jawab warga terhadap kehidupan publik, tidak hanya di kalangan mereka yang pernah sulit mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga di kalangan mereka yang pernah memperoleh dukungan beasiswa, jadi dana publik, hingga ke studi tingkat doktorat dan di kalangan keluarga berada yang menanggung sendiri seluruh biaya pendidikannya.

Apakah tidak mengkhawatirkan menyaksikan betapa tidak sedikit warga terpelajar yang memperlakukan Tanah Air hanya sebatas artian fisik dan formal, tetapi tidak dalam artian mental. Tanah Air dalam artian fisik adalah tempat berpijak, medan pencarian nafkah dan sumber kehidupan serta taman penguburan jasad yang tidak bernyawa. Tanah Air dalam artian formal, adalah otoritas yang memberikan identitas dan legalitas perbuatan bagi warga. Tanah Air dalam artian mental adalah entitas luhur yang kepastian kelangsungan eksistensinya diharapkan menjadi pemikiran pribadi warga, masalah yang dihadapinya seharusnya menjadi keprihatinan personal dan ada kesediaan pribadi menanggung tanpa pamrih tuntutan solusi masalah tersebut di bidang apa pun.

Mencemaskan

Sungguh mencemaskan melihat betapa otoritas tertinggi di bidang pendidikan, setelah menjadi “Departemen Pendidikan Nasional”, justru memfasilitasi pembentukan “Sekolah Berbasis Internasional” (SBI) dengan anggaran yang relatif lebih besar daripada rata-rata anggaran “sekolah nasional” yang keadaannya semakin memprihatinkan. Sedangkan ukuran keinternasionalan dari SBI itu sendiri cukup ambigu dan pasti sangat kerdil bila ia hanya berupa bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Apakah murid-murid di situ diajari menyanyikan himne nasional “Indonesia Raya” dalam bahasa Inggris supaya kedengarannya lebih afdol?

Sungguh heran melihat departemen ini menghamburkan dana kerja untuk beriklan ria tentang “sekolah gratis” yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tentang “sekolah harus bisa”, padahal sekolah pasti tidak bias, karena yang bisa itu adalah pendidikan yang berkonsep futuristis. Ketimbang meninabobokan rakyat dengan kebohongan dan kekeliruan, bukankah lebih efektif kalau dana itu dipakai untuk memperbaiki sarana fisik pendidikan yang rusak begitu parah (atap sekolah bocor). Bahkan sudah pernah terjadi insiden yang mencelakakan murid (gedung sekolah roboh).

Sekolah perintis guru di Tano Bato Mandailing sudah lenyap. Seperempat abad kemudian (1982) di atas bekas fondasi bangunannya, seorang pengusaha idealis, Siin Irawadhy, membangun sebuah Sekolah Menengah Teknik lengkap dengan peralatan belajarnya. Setelah sang idealis ini meninggal, penduduk setempat tidak mampu mengoperasikannya sebagai lembaga pendidikan teknik unggulan. Sekolah INS Kayutanam masih ada, namun tanpa semangat juang dari pendiri awalnya, ia tidak bisa disebut lagi sebagai sekolah model.

Gerakan “Pendidikan Nasional Indonesia” sudah tidak ada lagi. Demikian pula para pendiri dan pengasuhnya dahulu. Yang masih tetap berkiprah di seluruh Nusantara, tidak tanpa kesulitan, adalah perguruan Taman Siswa.

Kini, para politikus dengan parpolnya hanya berminat pada kekuasaan yang inheren dengan kekuatan parpol, tidak concern pada misi suci (mission sacrée) yang inheren dengan kekuasaan tadi, yaitu kerja mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Taman Siswa terpanggil untuk menanganinya, mengulang kerja bakti Ki Hajar Dewantara.

Dia dahulu telah memelopori pendidikan nasional futuristis bagi generasi mendatang, yang tak lain daripada kita-kita ini, yang berkesempatan menghirup udara merdeka. Kini, Taman Siswa perlu mewujudkan pendidikan nasional futuristis bagi generasi mendatang, penerus kita dalam mengisi kemerdekaan. Seperti halnya pada zaman penjajahan dahulu, kini kelihatannya Taman Siswa harus pula bekerja sendirian. Mais la noblesse oblige!

Daoed Joesoef

Penulis adalah alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

Politik dan Pendidikan

2009-06-18T16:49:00.001+07:00

Tim sukses Mega-Pro mengklaim, IQ capres Megawati tertinggi. Apakah IQ, standar kecerdasan ini memang menentukan sekali derajat kepemimpinan dari seorang kepala negara dan/ atau kepala pemerintahan sebuah republik?

Kalau kita berbicara tentang “republik”, pikiran kita melayang ke “republik” dari Plato. Filsuf besar Yunani Purba ini, dalam pemaparannya di situ, tidak hanya concerned dengan para pemimpin politik, tetapi juga dengan kelayakan pendidikan mereka. “Philosopher Kings” dari negara imajiner Plato ternyata dipikirkan olehnya terutama sebagai pendidik, bukan negarawan atau politikus dalam artian modern. Berarti perolehan pendidikan yang layak, seperti yang dipikirkannya, tidak hanya relevan bagi politikus, tetapi juga bagi seniman. Tidak berlaku melulu bagi ilmuwan, tetapi juga bagi jenderal, pokoknya bagi semua warga yang merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam jalannya kehidupan bersama.

Socrates kiranya berpendapat lain. Setelah menggarisbawahi pentingnya sikap yang alami, sesudah membubuhi kemampuan inheren itu dengan tuntutan pengujian kebugaran jasmani, kecintaan belajar, daya ingat, dan ketegaran intelektual, dia mengemukakan suatu kualitas lain yang tak terelakkan, yang pada tingkat pertama harus dimiliki oleh orang agar menjadi pemimpin yang didambakan dari suatu negara yang ideal. Kualitas yang diniscayakan itu adalah “tanggap terhadap keseluruhan”, a sense of the whole.

Mengingat kualitas kepemimpinan tersebut begitu penting bagi kehidupan bernegara, Socrates menganggap hal ini menjadi urusan pendidikan. Dia yakin, disposisi seperti itu sudah membayang sejak kanak-kanak. Maka, dia menganjurkan adanya suatu pengamatan yang berkesinambungan, bersih dari pemaksaan, terhadap anak-anak guna mendeteksi siapa di antara mereka yang tentu berjumlah sedikit, yang menunjukkan berpotensi punya “tanggap terhadap keseluruhan”.

Pengamatan seperti ini, menurut kesimpulan saya, ada di sekolah elite, Eaton, di Inggris. Hal itu dilakukan terutama ketika murid-murid bekerja menyelesaikan suatu tugas kolektif secara berkelompok, baik di dalam maupun di luar kelas. Maka, bukan kebetulan kalau ada pemeo beredar di Eropa sesudah perang dunia pertama, berbunyi: Engeland win the war at the yard of Eaton. Artinya, usaha Inggris memenangi perang terwujud berkat usahanya di halaman sekolah Eaton, bukan di halaman Akademi Militer Sandhurst. Pengamatan yang sama juga dilakukan di lingkungan kepanduan sebagaimana yang dikembangkan oleh Lord Baden Powell.

Bila dipaparkan dalam bahasa kontemporer, menurut filsuf pendidik J Glenn Gray, kualitas remaja yang disebut sense of the whole adalah kesediaan merespons tuntutan waktu dan situasi yang dihadapinya. Anak-anak yang tanggap terhadap keseluruhan tidak sekadar suka hidup berkelompok, juga yang personalitasnya tidak bertipe eksekutif.

Sebaliknya, dia adalah individu yang mengurus dengan penuh perasaan, yang concern pada kesejahteraan orang lain, dan punya simpati intuitif terhadap perbedaan-perbedaan dengan dirinya, serta membutuhkan pengalaman pendidikan yang berlainan.

Dia cepat menyadari bahwa pendidikan berarti saling berbagi dan bahwa realisasi diri pribadi dapat terjadi hanya dalam fokus pada komunitas. Individualitas adalah tujuan dari sepak terjangnya. Baik individualisme maupun kolektivisme konformis tidak akan dapat menyelewengkannya dari jalur kepentingannya yang murni.

Pendek kata, a sense of the whole berarti sangat peduli pada distingsi orang-orang lain, pada hak-hak mereka mengembangkan diri, menurut cara pilihannya sendiri, tetapi juga punya kaitan dengan dirinya dalam konteks komunitas. Ini adalah suatu kapasitas untuk mengakui bahwa orang yang ingin menemukan dirinya sendiri harus lebih dahulu kehilangan dirinya sendiri, suatu frase yang cocok bagi pendidikan sebagaimana juga bagi pembebasan religius.

Pendidikan Nasional

Bung Hatta yang sangat mendalami alam pikiran Yunani Purba dan menulis buku tentang hal itu, pasti telah memahami buah pikiran Plato dan Socrates, termasuk yang menyinggung kaitan antara politik, kenegaraan, kepemimpinan, dan pendidikan.

Begitu tiba kembali di Indonesia di awal tahun 30-an abad lalu, dia membentuk suatu gerakan yang dinamakannya “Pendidikan Nasional Indonesia” (PNI). Dia sengaja menyebut “pendidikan” dan bukan “politik atau Partai”, walaupun ada yang menertawakan organisasi ini sebagai “sekolahan-sekolahan”. Dia tidak berkecil hati, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa memang kita mau bersekolah dahulu, bersekolah untuk membentuk budi pekerti, bersekolah dalam memperkuat iman karena politik memang memerlukannya.

Melalui pendidikan, Bung Hatta ingin rakyat mendapat keyakinan bahwa tidak saja pemimpin harus tahu kewajibannya, tetapi juga rakyat semuanya. Sebab kemerdekaan Indonesia tidak dapat dicapai oleh perjuangan pemimpinnya saja, tetapi oleh usaha dan keyakinan rakyat banyak. Sudah banyak “isme” yang datang ke Indonesia, tetapi tidak ada yang begitu dirasakan oleh rakyat seperti cita-cita “Kedaulatan Rakyat”.

Melalui pendidikan, Bung Hatta menghendaki agar dalam rapat umum dan rapat kursus kader jangan dilakukan agitasi. Yang diutamakan adalah pemberian petunjuk dengan jalan menganalisis realitas. Sebab dengan agitasi memang mudah membangkitkan kegembiraan hati orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang.

Kerap kali kegembiraan sementara itu lekas lenyap. Demokrasi dan agitasi saja adalah mudah, karena tidak menghendaki kerja dan usaha terus-menerus. Agitasi baik sebagai pembuka jalan. Namun, pendidikan yang membimbing rakyat ke organisasi! Maka, kita membutuhkan pendidikan yang benar. Yang perlu diusahakan sekarang adalah pendidikan.

Melalui pendidikan, Bung Hatta bertekad memberikan kepada para kader kursus yang relevan dan fungsional. Kursus tidak dilakukan sebagai indoktrinasi, tetapi sebagai pendidikan yang mencerahkan. Mereka baru diakui sebagai anggota pergerakan setelah “maju” dalam ujian. Adapun, pokok-pokok ujian meliputi: pertama, sejarah umum Indonesia, terutama sejarah pergerakan nasional, termasuk pengetahuan tentang perbedaan antara politik kooperasi (kerja sama) dan nonkooperasi dengan penjajah. Kedua, imperialisme dalam pertumbuhannya. Ketiga, kapitalisme dalam perkembangannya. Keempat, kolonialisme dan kelima, kedaulatan rakyat.

Gerakan “Pendidikan Nasional Indonesia” berpusat di Bandung. Dalam usahanya ini Bung Hatta dibantu oleh beberapa tokoh pergerakan nasional dan nonkooperator, seperti St Sjahrir, Hamdani, Maskun, Burhanuddin, Inu Perbata- sari, Murwoto, Suka, dan beberapa orang lagi.

Perlu kiranya direnungkan, apakah sikap tokoh-tokoh politikus yang tinggal di daerah elite dengan gaya hidup borjuis dan lalu memilih tempat pembuangan sampah, yang nota bene adalah kotoran kehidupan mereka, sebagai forum pendeklarasian tekad politik, dapat dikatakan tanda jenuin dari sense of the whole mereka, kepedulian mereka terhadap nasib wong cilik? Apakah ini bukan contoh dari adanya eksploitasi secara sadar terhadap ketidaktahuan rakyat kecil dalam berpolitik secara benar, karena kurang dididik selama ini?

Apa pun jawabannya, yang jelas adalah bahwa berpolitik tanpa pendidikan pendahuluan yang relavan akan menyesatkan republik dan menanggalkan demokrasi dari maknanya yang jenuin.

Daoed Joesoef
Alumnus Universitas Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

Tentang Sekolah Bertaraf Internasional

2009-06-18T16:46:00.000+07:00

Undang-Undang Sisdiknas 2003 memperkenalkan klasifikasi sekolah baru. Sekolah itu antara lain disebut Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah dengan Kategori Mandiri (SKM), dan kelompok Sekolah Biasa (SB). Pada SBI, pihak penyelenggara pendidikan diberi ruang untuk menggunakan silabus pembelajaran dan penilaian yang umumnya dipakai pada sekolah menengah di negara-negara yang tergabung dalam OECD.

Kebijakan ini pun kemudian ”rame-rame” direspons oleh sekolah-sekolah di Tanah Air. Syamsir Alam (2008) menyebut pada tahun 2004/2005, SMA Negeri 70 Jakarta dan SMA Labschool mulai mengadopsi silabus Cambridge Advance Level (A Level) guna memperkaya kurikulum nasional pada siswanya. Selanjutnya program yang sama diperkenalkan di SMA Negeri 8 Jakarta, SMA Negeri 21 Jakarta, dan SMA Negeri 68 Jakarta.

Sebagaimana diketahui, program Cambridge A Level merupakan golden standard-nya Cambridge International Examination (CIE) yang sertifikatnya sudah diakui sejumlah universitas unggulan (ivy league) mancanegara, seperti University of Cambridge, Oxford University, Harvard University, MIT, dan Stanford University. Kelebihan lain dari program ini adalah pembelajaran dan penilaian Cambridge IGCSE lebih menekankan pada kemampuan pemecahan masalah, menumbuhkan pemikiran kreatif, dan autentik (contextual learning).

Saat ini sekolah bertaraf internasional (SBI) itu sudah tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Tanah Air. Diperkirakan, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2009, jumlah SBI akan mencapai 260 sekolah, terdiri dari SMA 100 sekolah, SMP (100), dan SMK (60).

SBI Pemicu Kesenjangan

Sebenarnya inti dari SBI ini adalah semakin tumbuhnya kesadaran akan pentingnya untuk terus belajar dan berefleksi serta berkembangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pendidikan demokratis dan multikultural. Guru dalam SBI didesain sebagai sosok yang sangat paham makna dari konsep pembelajaran deep-learning, higher order thinking skills, dan contextual learning bagi siswa dan semakin mengetahui keterbatasan dan manfaat dari pembelajar an rote learning yang selama ini biasa dipakai di sekolah.

Sementara itu, kemajuan pada siswa ditunjukkan dengan semakin tampaknya sikap kemandirian, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kejujuran, toleransi, dan berani menghadapi risiko.

Meskipun SBI ini merupakan salah satu bentuk terobosan Depdiknas untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang cukup merisaukan dengan berkembangnya SBI ini di Indonesia.
Pertama, munculnya kesenjangan di antara peserta didik. Jika SBI ini diterapkan dengan pembiayaan penuh dari pemerintah dan diperuntukkan seluruh siswa di Indonesia, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Sekolah-sekolah yang mulai membuka “jalur” SBI ini nyatanya memungut dana belasan juta rupiah bagi setiap siswa yang ingin masuk jalur ini.

Di Bogor misalnya, untuk bisa masuk SMP berlabel SBI, orang tua siswa harus menyetor sekitar Rp 12 juta sebagai dana masuk, belum lagi SPP bulanan dan biaya lainnya yang tentu untuk mengejar standar internasional butuh dana tidak sedikit. Untuk SMA lebih besar lagi. Mahalnya kelas SBI jelas hanya bisa dijangkau oleh orang tua berpenghasilan besar. Jika demikian bagaimana dengan siswa cerdas yang orang tuanya hanya pedagang sayur, tukang becak, atau buruh cuci, tidakkah siswa ini berhak mengenyam SBI? Tidakkah mereka berhak atas masa depan yang cerah dengan mencicipi pendidikan berkualitas?

Belum lagi efek psikologis yang bakal diderita siswa lain di luar kelas SBI. Betapa tidak, dalam satu sekolah yang sama, pagar dan gedung yang sama harus dibedakan statusnya sebagai siswa SBI yang notabene berkelas/keren, dengan siswa berstatus biasa. Ini yang terjadi dengan salah satu SMA di Bogor, di mana siswa-siswa dari orang tua berduit begitu melaju dengan berbagai program pembelajaran kelas internasional, sementara tak sedikit rekan mereka yang hanya bisa “melongo” menyaksikan ketidakadilan nasib.

Terkesan Buru-buru

Kedua, terobosan ini terkesan buru-buru dijalankan Depdiknas. Ini tampak dari munculnya berbagai problem manajemen tatkala kecepatan sekolah-sekolah dalam melakukan perubahan (mengadopsi silabus pembelajaran dan penilaian asing) masih belum diimbangi dengan upaya yang sistematis untuk memperkuat dan meningkatkan mutu sumber daya kependidikan (kepala sekolah, guru, dan manajemen), membangun sistem kontrol dan akuntabilitas atas seluruh kegiatan akademis dan administrasi keuangan sekolah.

Akibatnya, pertumbuhan SBI yang begitu cepat itu malah menimbulkan masalah, kontraproduktif, dan kehilangan arah. Dengan hilangnya pesan perubahan, yang sebelumnya tercermin dari perubahan manajemen sekolah yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, program SBI ini malah hanya membawa kecemasan baru di masyarakat. Semestinya Depdiknas terlebih dulu melakukan pemetaan, pengkajian dan persiapan dari segala sisi sebelum menggulirkan program tersebut, sehingga keresahan tak menjalar di masyarakat.

Niat pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air memang patut kita berikan apresiasi. Namun, pemerintah jangan hanya sebatas menggulirkan target-target pencapaian makro yang dilengkapi dengan paket-paket kebijakan umum, namun kemudian melempar tanggung jawab pelaksanaan (termasuk aspek pendanaan) kepada masyarakat. Karena hal itu pada akhirnya tidak saja membebani masyarakat dengan mahalnya biaya pendidikan, namun juga akan menciptakan jurang kesenjangan, dan membiarkan anak-anak dari kalangan miskin tergilas dalam kompetisi lantaran ketiadaan dana.

Jika sudah demikian maka lingkaran kemiskinan pengetahuan akan terus berputar-putar di dalam arena kehidupan orang-orang tak berpunya. Kesempatan untuk memperbaiki nasib melalui pendidikan tidak akan pernah terwujud karena lagi-lagi mereka harus menerima nasib sebagai orang miskin yang tak bisa mengenyam pendidikan mahal.

Sebenarnya kualitas pendidikan itu yang ingin diraih, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan berkualitas di negeri ini identik dengan biaya mahal. Kecuali jika pemerintah mau mengubah paradigma itu.

FAHMI FAHRIZA
Direktur KALAM Center Bogor.

Budaya Baca Indonesia Terendah di Asia Timur

2009-06-18T05:07:00.000+07:00

SURABAYA, KOMPAS.com--Budaya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur berdasarkan data yang dilansir Organisasi Pengembangan Kerja sama Ekonomi (OECD), kata Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini.

Saat berbicara dalam seminar "Libraries and Democracy" digelar Perpustakaan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bersama Goethe-Institut Indonesien dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) di Surabaya, Rabu, dia mengatakan, OECD juga mencatat 34,5 persen masyarakat Indonesia masih buta huruf.

"Karena itu, pengembangan minat baca merupakan solusi yang tepat, apalagi anak SD yang dibiasakan dengan budaya baca dan tulis memiliki prestasi tinggi dibanding anak SD yang selama enam tahun tidak dibiasakan dengan budaya baca dan tulis," katanya dalam seminar yang juga menampilkan pakar perpustakaan dari Jerman Prof Dr Phil Hermann Rosch itu.

Menurut dia, pembiasaan membaca dan menulis itu harus dilakukan dengan program pemaksaan pinjam buku di perpustakaan, lalu diberi tugas membuat kesimpulan dari buku yang dipinjam.

"SD swasta yang melaksanakan hal itu umumnya memiliki prestasi yang sangat memuaskan dibandingkan sekolah negeri yang belum memiliki kebiasaan itu," katanya.

Oleh karena itu, katanya, Perpustakaan Kota Surabaya mengembangkan program ke arah sana, di antaranya membuka perpustakaan selama tujuh hari dalam seminggu.

"Kami juga mengembangkan program pembinaan perpustakaan yang ada dengan pengadaan 157.095 buku setiap tahunnya, sekaligus melatih pustakawan yang ada," katanya.

Program lain yang sangat penting adalah pengembangan "Sudut Baca" di berbagai kawasan publik seperti puskesmas, balai kelurahan, perkantoran, perusahaan, dan pusat-pusat keramaian.

"Karena itu, kami merancang rancangan peraturan daerah untuk penyediaan fasilitas sudut baca di berbagai lokasi layanan publik di Surabaya," katanya.

Senada dengan itu, pakar perpustakaan dari Jerman Hermann Rosch menyatakan, perpustakaan itu menunjang pembelajaran sepanjang hidup, pengembangan pandangan yang tak muncul di permukaan, dan mendukung transparansi.

"Perpustakaan itu tidak hanya berfungsi pendidikan, tapi juga sosial, politik, dan informasi. Fungsi sosial terkait dengan pengembangan emansipasi, sedangkan fungsi politik terkait dengan kompetisi ide dan transparansi. Untuk fungsi informasi terkait dengan upaya mendorong keterbukaan dalam masyarakat," katanya.

Sumber : Ant

Karya Abadi Plato: Untuk Abadinya Persahabatan

2009-06-14T05:50:00.000+07:00

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

Salah satu keanehan filsafat adalah dia tak pernah selesai dengan pertanyaan. Dalam ilmu-ilmu empiris—kimia, ilmu hayat, ilmu fisika—sekali sebuah masalah dipecahkan, masalah itu dapat dilupakan.

Sesudah diketahui bakteri apa yang menyebabkan penyakit tuberkulosis, terkaan para peneliti sebelumnya akan dilupakan dan para dokter mendasarkan diri pada penemuan itu. Para ahli akan maju ke masalah baru.

Namun, pertanyaan filosofis, misalnya tentang apa dan siapa manusia, apa yang membuatnya bahagia, atau apa arti persahabatan, tak pernah selesai. Untuk menjawabnya, filsafat selalu kembali ke akar-akarnya.

Pemikiran dari ribuan tahun lalu tetap, tidak hanya menarik, tetapi dapat membantu mengolah pertanyaan hakiki pada abad ke-21 pun. Karena itu pemikir-pemikir yang sudah ratusan tahun lalu meninggal—yang hidup dalam dunia sedemikian berbeda dari dunia kita sekarang—tetap dipelajari siapa pun yang butuh jawaban mendasar bagi kehidupan ini.

Kebutuhan demikian lebih lagi berlaku pada pemikiran dua raksasa filsafat Yunani kuno, Plato dan Aristoteles. Baik mengenai filsafat manusia, etika, filsafat politik, filsafat ketuhanan, maupun filsafat ilmu atau epistemologi, semua aktivitas berfilsafat kita sekarang selalu masih kembali kepada mereka.

Oleh karena itu, penerbitan buku ini, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari karya Plato, merupakan peristiwa menggembirakan. Oleh banyak filosof, Plato dianggap filosof Yunani kuno paling besar dan salah satu dari lima filosof paling penting segala zaman. Kedalaman refleksinya yang jernih, keluasan cakupan masalah kemanusiaan yang diangkat, ketajaman argumentasi, dan, ini pun khas bagi Plato, humornya membuat pembacaan atas tulisannya menjadi pengalaman mengasyikkan.

Dialog sejati

Teks yang diterjemahkan ini, Lysis, diperkirakan ditulis Plato waktu ia masih muda. Lysis adalah dialog, seperti hampir semua tulisan Plato. Sokrates, yang selalu menjadi corong Plato dalam dialog-dialognya, sedang berjalan di taman Akademia—sekolah di mana Plato mengajar. Di situ ia bertemu dengan beberapa pemuda dan mulai berdiskusi dengan mereka. Masalah yang mereka persoalkan adalah persahabatan. Dan berkembanglah pembicaraan.

Persahabatan, dekat sekali dengan cinta, merupakan salah satu dimensi paling penting kemanusiaan. Dalam persahabatan, tak kurang dari ciri sosial hakikat manusia menemukan puncaknya. Persahabatan berarti begitu banyak, kegagalannya begitu memukul, dan kasihan orang yang tidak punya sahabat!

Segi lain pentingnya buku Lysis ini adalah sebagai ”demonstrasi” sebuah dialog hakiki. Lysis adalah dialog sejati, bukan traktat yang demi main-main diberi bentuk dialog. Meskipun Sokrates dengan segala kepintarannya mengemudikan arah dialog itu, dialog itu kelihatan tidak mempunyai arah yang jelas. Tetap bebas. Lain dari, misalnya, uraian Aristoteles tentang persahabatan dalam buku 8 dan 9 Etika Nikomacheia, dialog Lysis tidak maju secara sistematik, tetapi berliku-liku, ada pendapat silang, loncatan dalam argumentasi, dan kesimpulan yang sepertinya tidak dapat disimpulkan. Jadi, bukan hasil kesimpulan dari dialog Lysis itulah yang terpenting, melainkan dialognya sendiri. Kita jadi berpikir terus, seakan-akan terus ingin nyeletuk, ”Kok begitu!”, ”Kok jawabannya seperti itu!”, ”Apa tidak kacau argumentasinya?”

Seperti ditekankan Setyo Wibowo, sang penerjemah, tulisan ini justru bukan tulisan maieutik. Gaya maieutik adalah gaya Sokrates berdialog, yang bagaikan ”bidan” mengantar lawan bicara untuk dengan sendirinya menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dialog Lysis seperti debat tendang bola pendapat dan tanpa jawaban terang benderang. Justru itulah Plato. Selesai kita membaca teksnya, kita tetap belum selesai berpikir-pikir bagaimana sebenarnya ”persahabatan” itu.

Buku ini dipersiapkan dengan teliti oleh salah seorang ahli Plato terbagus di Indonesia berdasarkan pada teks asli dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Pengantar oleh penerbit dan penerjemah membantu pembaca menemukan bagaimana ia sebaiknya mendekati dialog Plato yang padahal tidak mudah. Yang amat membantu dan berguna adalah 53 halaman catatan akhir Setyo Wibowo yang menjelaskan baik istilah maupun konteks dan logika argumentasi, di mana itu terasa perlu. Dengan demikian, pembaca yang belum akrab dengan Plato dapat memahami sindiran Plato.

Pendek kata, buku ini perlu disambut gembira di kalangan para filosof Indonesia dan oleh semua yang tertarik pada filsafat. Buku ini betul-betul memperkaya pustaka filsafat klasik dalam bahasa Indonesia. Bagi siapa pun yang suka untuk sekali-sekali merefleksikan pengalaman-pengalaman ”biasa” kehidupannya, dalam hal ini mengenai persahabatan, buku ini merupakan bacaan yang pasti menarik. Dan yang terutama: pasti penting bagi kehidupan.

Franz Magnis-Suseno SJ Guru Besar STF Driyarkara, Jakarta

PERKEMBANGAN PERADABAN

2009-06-13T05:21:00.001+07:00

Peristiwa Pembuka Cakrawala Sains

Manusia sebagai makhluk berpikir selalu berupaya melakukan inovasi demi peningkatan peradaban manusia. Sejarah manusia adalah sejarah evolusi peradaban. Di bawah ini diuraikan 10 penemuan yang oleh livescience.com dinilai telah mampu mengubah sejarah manusia secara signifikan. Penemuan mesiu

Pada abad ke-9, sekitar tahun 850 Masehi, sejumlah ahli kimia China berhasil menemukan bubuk mesiu atau peledak. Bubuk peledak tersebut merupakan hasil reaksi dari sulfur (S) atau belerang, arang, dan potasium nitrat. Bubuk mesiu lalu secara luas digunakan sebagai alat pembunuh dengan menggunakan pistol, senapan, dan granat. Sejak itu penemuan alat peledak melalui proses kimiawi terus berkembang hingga ditemukannya bom hidrogen (H) hingga ke penemuan nuklir—yang membayangi sejarah kemanusiaan karena dampaknya yang sungguh menghancurkan.

”Agora”

Istilah ini muncul pada era Yunani Kuno, menunjuk pada sebuah ruang publik di tengah kota, semacam pasar di mana warga kota bertemu satu sama lain. Di sana terdapat kegiatan perdagangan, diskusi antarwarga tentang berbagai topik menyangkut politik atau ide-ide besar seperti pemikiran Plato dan Aristoteles waktu itu. Agora merupakan bentuk sangat awal dari apa yang sekarang dikenal sebagai demokrasi—di mana semua orang bebas berpendapat.

Konsili Nice

Ketika Konstantin menjadi pemimpin Kristen pertama di zaman Kerajaan Romawi, dia berusaha menyatukan berbagai aliran agama dan kepercayaan melalui Konsili Nice. Tahun 325 Masehi Konstantin mengumpulkan 318 pemimpin agama Kristen, para bishop, dari seluruh wilayah kerajaan. Mereka mencari kesamaan pandangan pada isu-isu yang mereka hadapi. Konsili tersebut merupakan konsili pertama di dunia yang menyatukan gereja. Perkembangan agama Kristen kemudian banyak dipengaruhi oleh kesepakatan Konsili Nice.

Wabah sampar

Bencana besar yang tak hilang dari ingatan manusia di antaranya wabah sampar, Bubonic Plague atau Black Death, yang terutama menyerang Benua Eropa pada abad ke-14. Peristiwa itu membunuh sekitar separuh populasi Eropa—sekitar 75 juta orang yang lalu memicu perubahan sosial yang signifikan, naiknya gaji buruh dan goyangnya kepercayaan kepada gereja. Pada abad ke-21 ini, dunia digentarkan oleh perkembangan penyebaran influenza A akibat serangan virus H1N1 yang Kamis (11/6) lalu ditetapkan telah mencapai fase enam pandemi.

Penemuan gula

Gula, atau emas putih, telah mengubah sejarah. Pada awal abad ke-16, penemuan gula mendorong migrasi besar-besaran penduduk Afrika ke Amerika Serikat—mengawali zaman perbudakan. Kini penduduk Amerika rata-rata mengonsumsi 50 kilogram gula per tahun. Gula lalu terbukti memegang peran penting sebagai salah satu motor perekonomian dunia.

”The Declaration of Independence”

Deklarasi Kemerdekaan (The Declaration of Independence) yang ditandatangani Thomas Jefferson pada tahun 1776, yang menandai kemerdekaan Amerika Serikat dari kekuasaan Inggris, telah menginspirasi berbagai belahan dunia lain untuk merdeka atau lepas dari kekuasaan monarki. Deklarasi tersebut juga menginspirasi munculnya ide hak-hak asasi manusia.

Pendeta dan kacang polong

Pada abad ke-19, Abbot Gregor Mendel sukses membuka rahasia menurunnya sifat-sifat makhluk hidup. Dia membuat percobaan dengan kacang polong di sebuah biara di Austria. Percobaan dilakukan pada sejumput kacang polong yang dia silangkan satu sama lain. Perkembangan bioteknologi kini telah menyentuh aspek etika saat teknologi kloning dan sel punca ditemukan. Penemuan Mendel tidak langsung mendapatkan reaksi. Menjelang kematiannya dia berujar, ”Waktuku akan tiba.”

Ekspedisi Galapagos

Keanehan penampilan fisik binatang-binatang di Kepulauan Galapagos, seperti kura-kura raksasa, telah memicu rasa ingin tahu Charles Darwin yang kemudian menuliskannya dalam buku hariannya. Catatan tersebut menjadi dasar buku berjudul ”The Origin of Species” yang menandai lahirnya teori evolusi dengan ungkapannya yang terkenal ”the survival of the fittest” yang menjelaskan tentang perubahan secara perlahan dari suatu spesies hingga mencapai bentuk fisiknya sekarang melalui seleksi alam. Buku tersebut baru diterbitkan 20 tahun setelah pelayaran dan penelitian Darwin di Galapagos. Kini Galapagos telah ditawarkan sebagai salah satu tujuan wisata ilmiah.

12 detik di udara

Dua bersaudara dari Dayton, Ohio, AS, tak pernah menyangka bahwa keberhasilan mereka terbang dengan pesawat yang mereka bangun pada 17 Desember 1903 akan berkembang hingga peluncuran manusia ke angkasa luar. Wilbur dan Orville Wright ketika itu berhasil terbang selama 12 detik saja! Mereka terbang di atas tumpukan pasir di Kitty Hawk, Carolina Utara, AS. Sebelumnya manusia tidak pernah membayangkan akan bisa terbang di atas pesawat yang bobotnya jauh lebih besar dari udara dengan dipasangi mesin dan bisa dikendalikan. Wilbur dan Orville sukses menjelmakan mimpi tokoh mitos Yunani, Icarus, menjadi kenyataan. Kini kendaraan bermesin dipakai untuk mencari tempat hunian baru bagi manusia di angkasa luar hingga ke Planet Mars. Beberapa orang bahkan sudah mengecap piknik ke angkasa luar.

Bayi tabung

Sekitar 30 tahun lalu seorang bayi perempuan dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Sekilas kelahiran tersebut merupakan kelahiran biasa, normal. Namun, kelahiran itu sebenarnya merupakan hasil dari pembuahan di luar tubuh manusia. Metode tersebut dikembangkan oleh ilmuwan Inggris, Louise Brown. Pada mulanya, hasil percobaan ”bayi tabung” tersebut memicu protes di berbagai belahan dunia, tetapi sekaligus mengubah pandangan akan kehidupan dan kemajuan sains. Metode tersebut telah menandai perubahan mendasar dalam perkembangan ilmu kedokteran.

(livescience.com/ISW)

Menjernihkan Pendidikan

2009-06-12T06:20:00.001+07:00

Robert Bala

Mendekati pemilu presiden, pendidikan menjadi salah satu isu penting.

Namun, debat visi dan misi capres kadang menimbulkan kegamangan. Falsafah pendidikan yang seharusnya menjadi ”harga mati” saat di tangan politisi ternyata diganti dengan pemahaman pragmatis (Kompas, 1/6). Bagaimana menjernihkannya?

Tiga elemen

Para pakar sepakat, pendidikan harus diteropong dari tiga aspek. Ia harus memiliki rumusan konseptual baku written curriculum. Di dalamnya tertuang apa yang harus diketahui dan kompetensi yang harus dimiliki siswa pada tiap level pendidikan.

Häyrynen dan Hautamäki, J dalam Människans Bildbarhet och Utbildningspolitiken (1997) memperluas konsep ini. Baginya, sebuah fungsi pembelajaran bermakna bila tidak berhenti pada aspek pengetahuan (to know), dan keahlian (to be able), tetapi merambah daya eksplorasi (to study) dan harapan (to hope).

Selanjutnya dibutuhkan langkah metodologis-pedagogis atau taught curriculum untuk mentransformasikan konsep ke dalam aksi. Ia adalah proses vital. Ide yang baik perlu diterapkan oleh pendidik yang kompeten. Meski demikian, ia bukan akhir. Secara analogis, ia diumpamakan dengan jembatan yang menyatukan konsep dan perwujudan. Ia menginspirasi orang untuk terus berjalan, bukan berhenti di situ.

Bila proses ini dilalui dengan baik, barulah kita berbicara tentang ujian atau learned/assessed curriculum. Pada level paling mendasar, ia bertujuan mengetahui apakah proses pembelajaran sudah dilewati dengan baik atau tidak. Kegagalan atau kesuksesan menjadi takaran tentang kualitas proses itu sendiri.

Tanpa arah

Dalam kenyataan, pemahaman pendidikan sering rancu, demikian Hugo Ferreira Gonzales dalam Calidad Total en la Educación, 2002. Visi sebagai konsep baku yang seharusnya melandasi cara berpikir dan bertindak, kenyataannya mudah dikalahkan oleh pragmatisme dan pertimbangan sesaat. ”Gonta-ganti” kurikulum menjadi contohnya.

Kegelisahan juga terlihat dari minimnya suasana kegembiraan dalam proses belajar-mengajar. Siswa terlampau dijejali aneka beban belajar. Memang sekilas hal itu menyenangkan para pejabat yang melihat berkurangnya kenakalan remaja menjelang ujian. Tetapi, bila dikritisi, esensi pendidikan sedang dikorbankan. Yang dibuat sekadar menghafal, bukan belajar dalam arti sebenarnya. Bahkan, menurut Cole, M dalam Cultural Psychology. A Once and Future Discipline (1996), pendidikan sebagai bagian dari proses sosialisasi pun diingkari.

Akhirnya, derita dalam pendidikan menjadi lengkap oleh ujian. Yang diuji bukan lagi pemahaman komprehensif, tetapi sekadar uji daya memori dan keahlian menjatuhkan pilihan pada alternatif jawaban yang disediakan. Realitas kehidupan yang begitu kompleks disederhanakan untuk dapat diselesaikan dalam waktu amat terbatas. Kita lalu puas dengan meningginya grafik kelulusan. Padahal, kehidupan yang rumit membutuhkan daya kreasi dan eksplorasi yang hanya muncul dari pribadi yang telah melewati proses pendidikan dengan gembira.

Membangun harapan

Perubahan seharusnya dilakukan jika kita berkomitmen pada visi kebangsaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Pertama, perlu dihidupkan daya eksploratif yang muncul sebagai konsekuensi pembelajaran atraktif dan menyenangkan. Siswa terdorong untuk belajar bukan karena tekanan ujian nasional, tetapi karena iklim rekreatif-pedagogis. Siswa yang gembira secara sosial akan berkolaborasi membangun negeri dan menjadikannya lebih disegani dalam kancah internasional.

Kedua, perlu kemauan (willingness) dan kesediaan (readiness) membenahi proses pendidikan, demikian Snow, R dalam New Approaches to Cognitive and Conative Assessment in Education (1990). Para politisi harus sadar bahwa perubahan ada dalam tangan mereka. Kemauan mereka untuk meluruskan kerancuan konseptual merupakan langkah bijak. Ia lalu diikuti kesediaan mengorbankan visi pendidikan yang egoistik-pragmatis kepada pemangkuan visi pendidikan yang lebih komprehensif dan tepat sasar.

Bila proses ini dilalui, harapan sebagai elemen konstitutif pendidikan akan hadir sebagai ganjarannya.

Robert Bala Mengajar pada Sekolah Tunas Indonesia Bintaro; Lulusan Universidad Pontificia de Salamanca Madrid, Spanyol
Share on Facebook Share on Twitter

HARI LAUT SEDUNIA

2009-06-12T06:02:00.000+07:00

Limbah Plastik Mengancam Masa Depan

Jonson Lumban Gaol

Banyak orang berharap laut menjadi masa depan (Kompas, 5/6/2009). Namun, jika laut tidak dijaga, harapan itu akan sirna. Kita tidak boleh menutup mata bahwa laut yang menjanjikan itu saat ini juga terancam dari berbagai tindakan manusia baik secara sengaja maupun tidak.

Sadarkah Anda bahwa satu gelas plastik bekas yang dibuang begitu saja di sungai atau di pinggir pantai akan menutupi dasar laut dan lama-kelamaan akan menggunung? Plastik yang telah lama menumpuk akan berubah menjadi serpihan-serpihan kecil seukuran plankton, termakan oleh ikan dan secara tidak langsung menjadi santapan manusia.

Bayangkan, 10.000 gelas plastik volume 240 mililiter akan membentuk tumpukan 2,4 meter kubik (m3). Jika setiap minggu ada 1 juta pengunjung Ancol membuang gelas plastik ke pantai, akan terbentuk tumpukan 240 m3—dan ini terbawa ke laut. Sebagian besar akan melayang di bawah permukaan air lalu tenggelam di dasar laut. Ilmuwan Belanda menemukan lebih dari 70 persen sampah plastik akan tenggelam di dasar laut.

Pasifik tertutup plastik

Badan Lingkungan PBB memperkirakan, tahun 2006 tiap 1 mil persegi lautan mengandung 46.000 lembar sampah plastik (marine debris). Dilaporkan, dasar perairan Samudra Pasifik tertutup sampah plastik yang luasnya dua kali daratan Amerika Serikat—diperkirakan jadi dua kali lipat pada 2015. Ini akan berdampak negatif pada rantai makanan.

Di Pasifik terjadi proses oseanografi gyre, yakni arus melingkar serah jarum jam berkecepatan lambat. Lingkaran arus ini cukup luas, ribuan kilometer. Sampah plastik secara perlahan bergerak sesuai aliran gyre. Lama-kelamaan sampah plastik mengumpul di tengah gyre karena energi arus di tengah gyre cukup lemah—disebut sebagai ”zona mati”. Charles Moore, ahli oseanografi Amerika, menyebut Lautan Pasifik sebagai ”Great Pacific Garbage Patch”. Diperkirakan 100 juta ton sampah terapung mengikuti aliran gyre.

Hal yang sama dalam skala lebih kecil terjadi di perairan tertutup, misal di teluk. Hasil pengamatan pada 2007 selama berlayar dari pantai Marisa Gorontalo menuju Kepulauan Togean, kami menemukan di tengah Teluk Tomini banyak sampah, termasuk botol plastik.

Akibat bentuk Teluk Tomini yang tertutup diperkirakan sampah plastik akan mengumpul di suatu tempat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Mengingat Kepulauan Togean merupakan salah satu pusat terumbu karang dunia, hal ini perlu cepat ditanggapi.

Bayangkan jika keindahan terumbu karang tertutup sampah-sampah plastik. Lama-kelamaan terumbu karang itu akan rusak. Siapa yang akan datang ke sana? Ikan pun akan lari.

Teluk Jakarta dan Ambon

Berdasarkan data hasil penelitian mulai tahun 1990-2005 yang dirangkum lembaga Greenpeace telah ditemukan limbah plastik di sejumlah lokasi di dunia. Pada tabel terlihat bahwa Teluk Ambon mengandung serpihan plastik terpadat dari delapan lokasi yang disurvei. Di Kepulauan Seribu ditemukan ada pulau yang masih belum terkontaminasi, tetapi ada juga yang sangat tinggi hingga 29.000 item per km.

Tahun 2008 sekelompok pencinta lingkungan yang melakukan pembersihan sampah plastik menemukan cukup banyak sampah plastik di Pulau Untung Jawa. Mengingat dampak negatif sampah plastik ini, maka perhatian yang serius untuk mengatasinya perlu segera dilakukan.

Dampak negatif

Program Lingkungan PBB (UNEP) memperkirakan jutaan burung laut dan 100 ribu binatang laut mati setiap tahun dan ditemukan sejumlah partikel plastik di dalam perutnya. Peneliti Kanada, Dr James, menemukan plastik di dalam perut sepertiga kura-kura Leatherbacks. Kura-kura menyangka plastik yang mengapung adalah ubur- ubur sehingga salah makan.

Kura-kura tidak langsung mati, tetapi kesehatannya terganggu dan akhirnya mati. Sampah-sampah plastik yang mengapung di laut lama-kelamaan berubah menjadi serpihan-serpihan kecil menyerupai plankton dan termakan oleh berbagai jenis ikan.

Solusi

Beberapa langkah untuk mengatasi masalah serpihan laut ini telah dilakukan baik secara internasional maupun nasional, di antaranya International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) yang dikeluarkan tahun 1988 dan 122 negara telah meratifikasi.

Salah satu isi dari MARPOL adalah melarang kapal-kapal membuang sampah di laut. Namun, diperkirakan 80 persen debris berasal dari darat (Greenpeace). Karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran seluruh umat manusia karena masalah ini tak bisa diatasi secara sepihak. Penanaman kesadaran bahaya debris laut ini perlu melalui pendidikan keluarga kepada anak-anak hingga ke pendidikan formal.

Sosialisasi Hari Laut Sedunia perlu dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan membumi sehingga umat manusia semakin sadar akan lingkungan. Diharapkan, tidak hanya sehari saja umat manusia tidak mencemari laut, tetapi setiap hari.

Pemulung plastik

Di Jabodetabek, sampah plastik menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi. Plastik dikumpulkan para pemulung dan dijual ke pengumpul.

Di tingkat pengumpul plastik sampah dipisahkan dan sebagian diolah menjadi bubuk plastik dan berupa bongkahan yang selanjutnya dijual ke pabrik daur ulang. Salah satu pengumpul sampah plastik di Bogor melaporkan, setiap hari sampah plastik, berupa gelas dan botol minuman, terkumpul beberapa mobil truk sehingga di tempat penampungan terlihat sampah- sampah plastik menggunung.

Para pemulung yang setiap hari mengumpulkan sampah- sampah plastik seharusnya dihargai, misalnya dengan memberikan insentif. Jasa mereka cukup besar menyerap sampah plastik yang secara langsung mengurangi dampak negatif pada laut. Jumlah pemulung, khususnya di kota-kota besar seperti di Jabodetabek, sangat banyak sehingga perlu diperhitungkan.

Sebaliknya, masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan perlu diberi sanksi. Hal ini merupakan salah satu tindakan nyata untuk menyelamatkan laut yang pada akhirnya untuk keselamatan kita semua.

JONSON LUMBAN GAOL Dosen Departemen Ilmu dan Kelautan, IPB Bogor

Membenahi Ujian Nasional

2009-06-11T20:07:00.000+07:00

Teuku Ramli Zakaria
(Dosen Fak Tarbiyah, UIN Syarif Hidayatullah)

Ujian Nasional (UN) merupakan kebijakan yang dirancang untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan sebagai kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa untuk kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan UN juga mendorong siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan bahkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pembelajaran di sekolah dan bekerja keras sesuai dengan peran masing-masing untuk mencapai kelulusan yang baik.

Namun, pelaksanaan UN dari tahun ke tahun tampaknya tidak sepi dari kesemrawutan. Kekacauan dalam penyiapan, pencetakan, dan pendistribusian soal serta penyimpangan yang sistematis pada tingkat sekolah dan daerah memang sangat memprihatinkan kita semua. Sangat ironis, dalam UN tahun 2008/2009 ini, seluruh siswa di sejumlah SMA, SMK, dan SMP yang berstatus negeri di beberapa daerah terindikasi gagal alias tidak lulus. Hal ini tampaknya sangat janggal. Karena, siswa sekolah negeri relatif telah terseleksi dalam proses penerimaan. Apalagi, bila disinyalir ada di antara sekolah-sekolah tersebut yang masuk dalam kategori sekolah unggulan. Oleh karena itu, sukar diterima kalau seluruh siswanya tidak lulus.

Untuk membenahi kesemrawutan UN saat ini, perlu ditelusuri akar permasalahannya, mengapa kesemrawutan tersebut dapat terjadi dan terus berulang dari tahun ke tahun. Dengan menemukan akar masalahnya, dapat ditentukan langkah dan alternatif pembenahan yang tepat. Menurut pengamatan penulis, faktor-faktor yang memicu kesemrawutan UN antara lain sebagai berikut.

Petama, penyiapan soal yang sepenuhnya terpusat. Dapat dibayangkan, betapa beratnya beban Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Untuk setiap mata ujian, Puspendik harus menyiapkan naskah master soal: 1 x 3 (naskah ujian utama, naskah ujian susulan, dan naskah cadangan) x 33 (jumlah provisi) x jumlah mata ujian x jenjang/jurusan/jenis sekolah. Jumlah seluruh naskah master soal yang harus disiapkan oleh Puspendik lebih dari 4000 naskah. Jumlah tenaga teknis yang terlibat dalam penyiapan naskah master soal ini kurang lebih 25 orang. Artinya, pukul rata, setiap tenaga teknis bertanggung jawab menyiapkan lebih dari 160 naskah. Oleh karena itu, mudah dipahami apabila terjadi kekeliruan kunci, kalimat butir soal kurang lengkap, kehilangan gambar stimulus, dan sebagainya. Berbeda dengan Malaysia, dalam pelaksanaan ujian nasional seperti ini, satu naskah soal digunakan untuk seluruh wilayah negara. Bagi para petugas, untuk mencermati satu naskah soal, tentu lebih mudah daripada mencermati naskah soal yang sedemikian banyak.

Mengatasi masalah ini, menurut hemat penulis, penyiapan naskah master soal sebaiknya didelegasikan ke daerah. Konsekuensinya, pada setiap daerah, perlu dikembangkan bank soal yang terkalibrasi dan perlu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan bank soal ini. Dalam penyiapan naskah soal, penyelenggara pusat hanya menyiapkan kisi-kisi dan sejumlah butir soal inti (ancor item) untuk menyamakan skala dalam penskoran. Daerah menyiapkan naskah master soalnya sendiri dengan menggunakan bank soal yang ada dan mengacu kepada kisi-kisi dari pusat.

Dengan prosedur penyiapan soal seperti ini, bila terjadi kebocoran di suatu daerah, ujian tidak perlu diulang secara nasional, cukup diulang di daerah yang bersangkutan. Selain itu, semua sekolah dan daerah menguji kemampuan yang sama berdasarkan kisi-kisi dan standar kompetensi lulusan yang ada. Hasil ujiannya juga dapat diperbandingkan antarsiswa, antarsekolah, antardaerah, dan bahkan antartahun.

Kedua, kesemrawutan dalam penyelenggaraan UN terjadi karena banyaknya pihak atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian: sekolah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan sekarang ditambah dengan perguruan tinggi. Dengan demikian, titik-titik kerawanan dan penyimpangan yang dapat terjadi sangat banyak, yakni sama dengan jumlah sekolah, ditambah dengan jumlah kabupaten/kota, dan jumlah provinsi. Semua lembaga ini berkepentingan dengan hasil ujian. Karena mereka ikut bermain, tentu mudah dipahami kalau ada yang berusaha untuk menyiasati pelaksanaan guna memperoleh hasil ujian yang sebaik mungkin. Berbeda dengan Malaysia, ujian nasional seperti ini dilaksakan oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan ujian, yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga mana pun. Ujian nasional di Malaysia dilaksanakan oleh Malaysian Examination Syndicate (MES). Lembaga ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan memiliki cabang di semua daerah. Lembaga inilah yang mempersiapkan, menggandakan, dan mendistribusikan naskah soal sampai ke tempat pelaksanaan ujian, mengatur pengawasan, mengumpulkan lembar kerja siswa, dan memeriksa hasil kerja siswa serta melakukan penskoran.

Demikian pula di Singapura, ujian nasional seperti ini diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaran ujian, yaitu Singapure Examination and Assessment Board (SEAB). Badan ini berstatus swasta dan dibentuk pada bulan April 2004 berdasarkan The SEAB Act (2003). Ujian nasional di Singapura telah berlangsung sejak tahun 1892. Karena ada sebuah lembaga yang memiliki otoritas, seluruh proses penyelenggaraan ujian nasional di Malaysia dan Singapura tersistem dengan baik dan hasil ujiannya kredibel. Oleh karena itu, untuk membenahi pelaksanaan UN, apabila sistem ujian akhir seperti ini tetap dipertahankan, perlu dibentuk sebuah lembaga yang memiliki otoritas, seperti MES di Malaysia atau SEAB di Singapura. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang ada sekarang ini tetap diperlukan. Namun, kedudukannya adalah sebagai komisi pakar dalam struktur lembaga. Komisi ini terdiri atas para pakar evaluasi dan pakar psikometri. Lembaga penyelenggara UN ini sebaiknya permanen dan terstruktur sampai di daerah. Kedudukannya dapat berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional seperti di Malaysia atau menjadi sebuah lembaga swasta seperti di Singapura. Anggota komisi pakarnya dapat berganti secara periodik, seperti anggota BSNP yang ada saat ini.

Membebani pelaksanaan UN sepenuhnya pada BSNP adalah melampau kapasitas yang dapat dilakukan oleh BSNP. Karena, beban BSNP sangat berat, antara lain merumuskan dan memantau semua standar nasional pendidikan. Selain itu, badan ini juga tidak permanen dan terstruktur. Anggotanya 15 orang yang diangkat untuk jangka waktu empat tahun. Pada umumnya, beliau-beliau tersebut memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas tetap di tempat lain. Melibatkan banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan UN seperti sekarang ini tentu sukar menghindari kesemrawutan dan senantiasa akan mengundang penyimpangan. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UN tentu banyak kepentingan juga yang akan ikut bermain.

Alternatif lain adalah kembali kepada sistem Evaluasi Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam sistem ini, kelulusan siswa ditentukan oleh gabungan Nilai EBTANAS Murni (NEM) dan nilai dua semester terakhir (P dan Q) yang diberikan guru. Kelebihan sistem ini, siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah tidak terlalu khawatir dengan ketidaklulusan sehingga kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan lebih rendah. Kelemahannya adalah guru dan kepala sekolah cenderung me-mark up nilai P dan Q guna mencapai kelulusan yang maksimal. Selain itu, siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah kurang terdorong untuk bekerja keras dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Bila kita kembali ke sistem ujian sekolah sepenuhnya, seperti yang pernah berlaku pada era tahun 1970-an, berarti kita rela membiarkan sekolah meluluskan siswa semaunya. Dengan kata lain, kita rela membiarkan sekolah memberikan 'pendidikan semu' kepada masyarakat, tanpa membekali para siswa dengan kompetensi yang mencukupi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

(-)

Memperalat Kebudayaan

2009-06-07T06:54:00.001+07:00

Radhar Panca Dahana

Pada misi purbanya, kebudayaan sebenarnya tidak lebih dari usaha manusia untuk survive, mempertahankan diri (spesies)-nya. Pada masa kemudian, katakanlah di masa yang disebut modern, kebudayaan menjadi upaya manusia memuliakan dirinya, dengan kesadaran ia adalah spesies terunggul, setidaknya di Bumi.

Di kurun akhir ini, keunggulan spesies itu mengalami ujian amat berat, saat berbagai fenomena alam—juga rekayasa kebudayaannya sendiri—menunjukkan indikasi teruji akan adanya semacam big bang baru yang berpotensi memusnahkan hingga 75 persen populasi dan hampir seluruh harta peradabannya. Tampaknya misi kebudayaan, dalam jangka dekat, tak tertolak akan kembali pada kondisi purbanya.

Dalam pemahaman ini, semua gerak, aktivitas, hingga ambisi hidup manusia tak terhindarkan dari kewajiban untuk mempertimbangkan kerja-kerja kebudayaan. Kerja yang memberinya dasar eksistensial dan orientasi hasilnya. Namun, kesadaran atau obligasi peradaban ini, malangnya, belum mengisi alam kognisi kita, terutama para elite di segala dimensi; pihak yang sebenarnya menentukan kerja-kerja itu.

Di bagian politik, para penguasa atau pemimpin bangsa tampaknya kewalahan sekadar untuk menjelaskan pemahaman yang cukup komprehensif tentang hal itu. Terlebih saat mereka harus mengelaborasinya ke dalam sebuah strategi (kebudayaan) atau program-program konkret yang harus dilakukan. Dialog yang terjadi antara para budayawan dengan para calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta beberapa waktu lalu melukiskan kenyataan itu.

Kebudayaan lebih dipahami hanya sebagai sebuah kompleks pernyataan dan produk yang dapat teramati, bahkan terukur, baik dalam produk keras maupun lunak. Kebudayaan sebagai karya seni adalah bias pemahaman utama. Lebih jauh kebudayaan terkoleksi dalam bentuk bangunan, artefak, ilmu, syariat agama, atau teknologi. Dengan kata lain, kebudayaan mengalami materialisasi hingga ke tempatnya yang paling sempit: komodifikasi. Satu bentuk apresiasi kasar yang menempatkan kekuasaan lebih sebagai perangkat yang dapat dikooptasi atau diperalat untuk meneguhkan kekuasaan.

Kebudayaan dalam pemaknaan seperti ini sebenarnya tidak lebih dari cara mengerikan yang pernah dilakukan rezim Soeharto, yakni saat seluruh ekspresi dan produksi kultural kita dibakukan sekaligus dibekukan hanya untuk etalase kegenitan yang didistribusi secara murah meriah mengelilingi pentas-pentas selebratif ke penjuru dunia. Kita pun mafhum, kebudayaan dalam gerak dan apresiasi itu sebenarnya sudah teperdaya. Kebudayaan adalah hidup yang sudah menjadi mayat, menjadi zombi.

Kebudayaan proses

Hal yang lebih substansial namun dilenakan oleh para pelaku kekuasaan ada di wilayah di mana kebudayaan menjalani geraknya yang paling dinamis: proses. Wilayah di mana semua kerja budaya masih ada dalam tahap pencarian, pertukaran, penemuan, dan pembentukan. Tahap yang masih bersifat abstrak, dan kalaupun ada output-nya, ia masih berupa kode-kode atau simbol-simbol dasar.

Dalam tahap atau ruang ini, yang dapat dilakukan—oleh siapa pun—tidak lain adalah keterlibatan. Sikap apresiatif yang berjarak, bahkan menjadi penonton, lebih- lebih bermaksud memperalat atau memperdayanya, akan membuat kerja dan produk kebudayaan itu sendiri menjadi berjarak, bahkan teralienasi dari realitas diri sang apresiator/penonton/pemerdaya.

Maka, sebuah kerja kebudayaan yang sifat dasarnya adalah imanen dan semesta—bagi seluruh manusia yang dilingkupi maupun melingkupinya—sewajarnya menyertakan semua elemen kerja dari sebuah bangsa, termasuk dari para penyelenggara negara. Penafian afirmasi historis itu justru akan membuat negara terasing dari kerja sejarah ini; merendahkan bahkan melumpuhkan kemampuan atau potensi-potensi terbaiknya.

Wajar dan alami pula karenanya bila pemerintah atau penguasa (politik, ekonomi, dan sebagainya) turut berupaya agar proses kebudayaan dapat berlangsung dengan caranya yang terbaik. Cara yang sebenarnya sudah diwariskan oleh bangsa- bangsa di nusantara ini, yang sudah memiliki kurun—menurut banyak catatan—lebih dari dua milenia.

Dalam arti ini, adalah obligasi alamiah bagi pemerintah untuk melengkapi proses itu dengan infrastruktur kebudayaan (kesenian tentu di dalamnya) yang mencukupi, ruang ekspresi yang kondusif, apresiasi (hingga ke tingkat penghargaan material) yang sepadan pada karya/produk maupun pelaku/produsennya, dan seterusnya. Dan akan menjadi hal progresif bila mereka terlibat langsung dalam proses itu, menggunakan atau mengekspresikan diri lewat simbol-simbol artistik yang dihasilkannya.

Penafian atau penegasian atas obligasi—yang sebenarnya konstitusional—ini tidak hanya memberi ancaman bagi pemerintah itu sendiri (bukan semacam ancaman konyol yang dianggap berasal dari seniman, misalnya), tetapi juga menjadi sumber kecemasan bagi cara hidup kita sebagai bangsa. Penempatan yang dominatif dari satu sektor pembangunan, katakan ekonomi, adalah jalan terbaik untuk terjadinya hal itu.

Senyum itu

Melalui adagium klasiknya yang menyatakan: ekonomi lebih dulu dicukupkan sebelum kebudayaan digenapkan, sektor ekonomi sebenarnya sejak lama menjebak negara-negara ketiga (berkembang) dalam krisis yang berulang. Sementara realitas hidup berbudaya kita yang cukup panjang mengajarkan sebuah fakta: kebahagiaan—juga sebagai akhir perjuangan ekonomi, di antaranya—tidaklah semata karena limpahan harta.

Bagaimana hidup dapat tersenyum dalam pundi-pundi yang disimpan kecemasan dari kekikiran bahkan kedustaan koruptif? Tidakkah senyum itu dapat timbul saat kita leluasa beraktualisasi, menjalankan ritus mental-intelektual-spiritual, yang disediakan antara lain oleh agama, adat, dan seni? Meski hanya sekadar nasi-ikan-sambal di piring makan siang, atau pondok, TV 14 inci, dan sepeda motor cicilan kita miliki?

Apakah petani, buruh, guru, seniman, siapa pun dari mayoritas bangsa ini harus didera dan dihela oleh nafsu jadi kaya raya, jadi orang yang punya kuasa pada orang lain (lebih dari diri sendiri)? Saya kira, rakyat banyak itu tak membutuhkan siksa ideologi ekonomi semacam itu. Apa yang lebih mereka, kita, butuhkan adalah sebuah senyum di bibir kehidupan kita.

Di manakah senyum itu, di bibir kehidupanmu?

Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang

Pendidikan dan Peran Pemda

2009-05-29T08:34:00.000+07:00

Oleh: Aan Rohanah
(Anggota DPR RI dari Fraksi PKS)

Pengalaman pengelolaan pendidikan nasional yang sentralistik telah menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya sebagaimana amanat UUD 1945 pun akhirnya masih mengalami banyak kendala dan hambatan.

Ini menandakan bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama di tingkat pemerintah daerah (pemda) untuk kemajuan bangsa. Sehingga, upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas, adil, aman, dan sejahtera bisa dirasakan secara merata.

Karena, pada saat ini, ada yang menarik dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pendidikan tidak hanya menjadi dominasi penuh pemerintah pusat, tetapi juga semakin memperbesar peran pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi. Kehadiran UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang disempurnakan dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah konstelasi kebijakan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik.

Sektor pendidikan, termasuk bagian dari sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pasal 13 ayat (1) huruf f UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial." Sedangkan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f menjelaskan, "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: penyelenggaraan pendidikan."

Ini berarti telah terjadi demokratisasi pengelolaan pendidikan. Dan, paradigma lama yang menggunakan sistem sentralisasi sudah tidak berlaku lagi. Di sinilah pemerintah daerah dituntut lebih optimal dan serius lagi dalam menjalankan pembangunan di sektor pendidikan.

Peran pemda
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankan oleh pemerintah daerah terkait dengan kebijakan dalam memajukan pendidikan di tingkat daerah. Pertama, penyelenggaraan wajib belajar gratis.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas penuntasan program wajib belajar untuk seluruh warga negara Indonesia (Pasal 1 butir (18)). Khusus pada jenjang pendidikan dasar, penyelenggaraannya dilakukan dengan tanpa memungut biaya alias gratis (Pasal 34 ayat (2) dan (3)).

Kedua, memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan serta pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan. (Pasal 11 ayat 1 UU Sisdiknas menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10).

Ketiga, memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas serta melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Pasal 41 ayat (3)).

Tentu saja, hal ini berlaku untuk seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan tanpa diskriminasi. Bahkan, dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU Sisdiknas ditegaskan, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah." Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Keempat, menyediakan pendanaan/anggaran pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat (2)). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 46 ayat (1) dan (2)).

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 ayat (2)).
Kelima, melakukan evaluasi, melakukan pengawasan, dan menentukan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pada Pasal 59 ayat (1), dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan, dalam Pasal 16, ditegaskan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Itulah beberapa persoalan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sampai saat ini, kita belum merasakan perubahan signifikan dalam kebijakan dan praktik pendidikan pada tataran lokal (daerah). Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk bisa segera mempercepat pelaksanaan pendidikan sesuai amanat konstitusi tersebut. Sehingga, kemajuan pendidikan di daerah dapat direalisasikan dengan nyata.

(-)

Indonesia Negara Tersenyum Tertinggi di Dunia

2009-05-18T05:18:00.000+07:00

LONDON -- Beberapa media massa Swedia selama beberapa pekan terakhir ini menuliskan laporannya bahwa Indonesia berada di tingkat pertama dalam urutan negara dengan masyarakatnya tersenyum paling tinggi di dunia dibandingkan dengan negara lainnya. Mengutip laporannya The Smiling Report 2009 yang dilakukan salah satu Provider Misteri Belanja yang berada di Swedia justru menempatkan masyarakat Swedia berada di urutan ke 24, ujar Sekretaris Satu KBRI Stockholm ,Swedia Dody Kusumonegoro kepada koresponden Antara London, Minggu.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan tahun 2008 yang menyangkut lebih dari 2,5 juta pertanyaan mengenai Senyum (Smile) dan Salam (Add-Greeting) pada penjualan di 66 negara, Swedia menempatkan Indonesia pada bagian atas daftar. Media Swedia melaporkan Indonesia sebagai negara yang paling tersenyum sebagai hasil dari pelanggan layanan data dari evaluasi yang dilakukan di seluruh spektrum dan pameran oleh AB Bisnis di seluruh dunia, di Swedia.

Dalam laporan itu disebutkan Indonesia sebagai negara tertinggi tersenyum dengan 98 persen. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan ucapan yang paling tinggi yaitu 98 persen.Sementara itu Swedia berada di nomor 24 pada daftar untuk kategori senyum dengan angka 77 persen dan urutan 31 untuk ucapan salam dengan 81 persen.
Industri yang banyak senyum adalah di bidang kesehatan dan kecantikan perawatan serta transportasi dengan 86 persen dan nilai terendah berada di layanan bisnis B2B dengan hanya 52 persen.

Disebutkan bahwa dalam jajak pendapat itu disebutkan bahwa ucapan Salam tahun 2008 dan 2007 tercatat 81 persen dibandingkan dengan 88 persen pada 2004. Ucapan salam tertinggi selain Indonesia juga menempatkan Hong Kong dengan 98 persen, sementara yang terendah adalah Maroko dengan 48 persen.

Ucapan yang terbaik ditemukan pada layanan di pemerintahan dengan 94 persen sementara di kalangan bisnis (B2) hanya 70 persen.Dalam layanan penjualan skor tertinggi dicatat oleh Pakistan dengan 82 persen dan terendah adalah Finlandia dengan tiga persen. Dalam pelayanan B2B memiliki nilai tertinggi mencapai 65 persen sementara dalam segi kenyamanan tercatat sangat rendah dengan 40 persen.

Dalam laporan itu terdapat kesenjangan yang besar antara antara benua Australia memiliki skor tertinggi dari semua benua, dengan Senyum sebesar 89 persen dan Salam 92 persen sementara Afrika disebutkan terendah dengan 61 persen Senyum dan 51 persen Salam . ant/kpo

Sekolah Gratis

2009-05-05T18:07:00.001+07:00

Oleh Zaim Uchrowi

Hari-hari ini 'Bu Muslimah' sering muncul di TV. Pemeran guru hebat di film Laskar Pelangi, Cut Mini, harus memainkan peran serupa di iklan promo sekolah gratis. Tugasnya, mulai menyanyi dam ... dam ... dam ... dam ..., sampai menasihati sopir angkot. ''Biar bapaknya sopir angkot, anaknya bisa jadi pilot,'' katanya.

Ringkasnya, anak harus sekolah. Itu jalan agar masa depan lebih baik. Tak ada alasan anak tak sekolah. 'Sekolah Gratis!'

Tapi, apakah sekolah akan benar-benar gratis? Para pengelola sekolah negeri dapat dengan tegas mengatakan ''ya''.

Uang sekolah atau biasa disebut 'SPP' tak akan dipungut. Negara yang akan menanggungnya. Tapi, apakah pendidikan sekolah benar-benar akan bebas biaya? Apakah orang tua akan benar-benar tak perlu memikirkan biaya pendidikan anaknya? Bukan hanya orang tua siswa, tapi semua, akan menggelengkan kepala.

Tak setiap saat promo macam itu tepat dimunculkan. Tak setiap saat tahun ajaran baru. Tak setiap saat pula pemilihan umum-waktu terbaik untuk menyampaikan apa yang kita anggap sebagai keberhasilan. Maka, gencar iklan 'sekolah gratis' sekarang tentu hasil kajian matang. Sekaranglah saat tepat memunculkan promo itu. 'Bu Muslimah'-lah sosok yang tepat untuk memunculkannya.

Seberapa gratis sekolah nanti masih dapat diperdebatkan. Tapi, keberanian Pak Menteri Bambang Sudibyo mengampanyekan 'sekolah gratis' merupakan hal penting. Pertama, untuk membangkitkan rasa percaya diri semua bahwa 'sekolah gratis' sangat mungkin dapat diwujudkan. Kedua, untuk menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan saat ini memang ke sana.

Keyakinan publik bahwa sekolah memang benar-benar bisa gratis memang masih harus ditumbuhkan. Ketidakpercayaan publik tentang hal itu memang masih kental. Hal ini dapat dimengerti. Dalam seperempat abad terakhir, pendidikan memang seperti bergeser posisi. Dari format layanan sosial menjadi format industri. Dalam format industri, manfaat finansial menjadi salah satu ukuran terpenting. Kekhawatiran untuk bisa benar-benar gratis itu sebenarnya tak perlu lagi. Keputusan politik agar alokasi biaya pendidikan 20 persen dari anggaran negara semestinya dapat mengatasi itu. Yang perlu dikawal ketat justru kemampuan teknis negara mewujudkan arah itu secara nyata. Biaya pendidikan bukan semata 'SPP Bulanan'. Di era kompetisi sekarang, semakin banyak hal yang dimasukkan sebagai komponen pendidikan yang tentu perlu biaya. Beragam kegiatan ekstrakurikuler, beragam bentuk wisata 'studi lapangan', hingga pentas seni maupun pembuatan 'buku angkatan' pun telah menjadi semacam kegiatan wajib yang makan biaya.

Bagi sekolah negeri hal itu semestinya menjadi persoalan. Apalagi, bagi sekolah negeri favorit di perkotaan. Tapi, bagaimana sekolah swasta biasa di kalangan miskin urban serta perdesaan? Mungkinkah negara sungguh-sungguh akan membantu mengembangkan dan membiayai sekolah-sekolah itu? Di antara sekolah-sekolah yang demikian adalah ribuan madrasah di seluruh Nusantara. Departemen Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah berusaha mengangkat madrasah. Namun madrasah, apalagi swasta, masih saja merupakan 'anak tiri' negara.

Banyak hal tentu yang harus dikerjakan untuk dapat mewujudkan pendidikan bermutu yang benar-benar gratis. Lebih banyak lagi yang perlu dilakukan buat membawa semua anak usia sekolah benar-benar di bangku sekolah. Bagaimana membawa anak-anak jalanan yang sudah terbiasa menikmati uang ke sekolah? Juga, anak-anak wilayah terpencil yang harus segera membantu orang tua di ladang. Masih perlu waktu bagi seluruh anak negeri, serta orang tuanya, untuk berdam ... dam ... dam ... dam bersama 'Bu Muslimah'. Tapi, setidaknya kita punya arah jelas: Wujudkan segera sekolah berkualitas yang 100 persen gratis bagi semua anak Indonesia!

(-)

REFLEKSI A MALIK FADJAR

2009-05-04T07:35:00.001+07:00

Persoalan Bangsa Tak Sebatas Sekolah Gratis

Senin, 4 Mei 2009 | 04:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Persoalan bangsa ini tak hanya sekolah gratis, tetapi kenapa belakangan tema-tema yang muncul lebih gencar soal sekolah gratis. Pasca-Pilpres 2009, jangan hanya bicara soal anggaran pendidikan yang 20 persen, tetapi bagaimana memosisikan pendidikan sebagai bagian penting dari jalan membangun masa depan.

Hal itu diungkapkan mantan Menteri Agama dan mantan Menteri Pendidikan Nasional A Malik Fadjar, Sabtu (2/5) malam di Auditorium PP Muhammadiyah, Jakarta, dalam acara Refleksi Pendidikan dan Kebangsaan. Acara itu digelar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memperingati 70 tahun usia dan 50 tahun kiprah A Malik Fadjar di bidang pendidikan.

Malik Fadjar dinilai sebagai tokoh langka bangsa ini. Dia memulai kiprahnya di pendidikan dari menjadi guru sekolah rakyat di daerah terpencil di Sumbawa Besar, tahun 1959, lalu menjadi dosen di IAIN Sunan Ampel Malang hingga menjadi rektor di dua universitas sekaligus, UMM dan Universitas Muhammadiyah Solo (UMS). Dia juga seorang birokrat di Departemen Agama dan menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong. Kini, di usia 70 tahun, ia tetap aktif sebagai pendidik.

Malik Fadjar menjelaskan, pendidikan adalah investasi sosial, investasi sumber daya manusia, dan modal manusia menghadapi masa depan dan mampu mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan manusia semakin beradab.

Sejumlah tokoh memberikan refleksi tentang Malik Fadjar, seperti sejarawan Taufik Abdullah, pendidik dan ahli pendidikan Arief Rahman Hakim, Buya Syafi’i Ma’arif, mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan HAR Tilaar, Ketua Program Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra, Dirjen Dikdasmen Depdiknas Suyanto, Pimpinan Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Komaruddin Hidayat. Sjafi’i Ma’arif mengatakan, Malik Fadjar adalah tokoh yang merajut kebangsaan. HAR Tilaar menilai Malik sebagai humanis dan nasionalis tulen.

Pada acara itu juga diluncurkan empat buku mengenai Malik Fadjar. (NAL)

Waspadai Temanmu

2009-05-01T20:57:00.000+07:00

A Setyo Wibowo

Pertemanan kombinatif para politisi selalu mengagetkan meski tidak membuat kita terkejut. Rasanya déjà vu, sudah pernah melihatnya.

Senyum mediatik Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono, atau kini dengan Taufik Kiemas, hanya meneruskan tradisi pertemanan ajaib antarbeberapa aktivis mahasiswa 74-98 dengan orang- orang yang pernah memenjarakannya. Pertemanan politis yang irasional ini biasanya dijustifikasi dengan argumen, dalam politik tidak ada teman abadi kecuali kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Sinisme ini sejalur dengan ungkapan yang sering diasalkan pada Voltaire, Mon dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge (Tuhanku, lindungilah aku dari teman-temanku. Kalau musuh-musuhku, aku bisa mengatasinya sendiri). Bagi Voltaire, kita harus waspada dan sinis bukan kepada musuh yang jelas bisa dipetakan, tetapi justru kepada orang yang mengaku-aku teman.

Kebaikan relatif

Sebaliknya, Plato (abad ke-4 SM), tanpa sinisme menyakitkan, memberikan inspirasi jernih tentang model pertemanan dalam bukunya, Lysis. Pertemanan (philia) selalu dilandasi kepentingan yang dianggap berguna bagi kedua pihak yang terlibat. Dan, sejauh dianggap berguna dan terbaik untuk saat ini, pertemanan dilandaskan pada semacam kebaikan (to agathon, goodness). Maka, di satu sisi ada macam-macam kebaikan sesuai tingkat persepsi mereka yang berteman dan di sisi lain yang namanya teman selalu relatif.

Pada tingkat paling bawah, orang melakukan relasi pertemanan karena sama- sama ingin memuaskan nafsu makan, minum, dan seks mereka (epithumia) serta mendapatkan kenikmatan sesaat. Di lokalisasi, pertemanan dua orang dijalin secara temporer demi kesenangan akan seks dan uang yang de facto menjadi kepentingan bersama, artinya berguna dan terbaik saat itu bagi keduanya.

Bukan hanya di remang-remang tempat melacur, di bawah sorot terang benderang kamera pun, kita bisa menyaksikan relasi pertemanan politik antardua pihak yang mirip. Mereka bergonta-ganti pasangan dengan mudah. Yang satu butuh survival, sementara yang lain butuh kenikmatan menguasai lewat uang. Wajar jika lalu muncul istilah pelacuran politik. Artinya, di tingkat ini, kombinasi pertemanan hanya disetir epithumia. Dan sejauh kepentingan/kegunaan/kebaikan hanya di tingkat nafsu, landasan pertemanan ini bersifat relatif. Semua tergantung dari derajat pemuasan nafsu. Bila ada pihak yang tidak senang dan tidak puas, ganti pasangan adalah solusi logis. Sebuah logika yang jauh dari bimbingan budi jernih. Artinya, tidak rasional karena kebaikan dalam arti ini benar-benar tidak pernah baik. Kebaikan dalam arti sekadar memenuhi nafsu survival dengan sendirinya kalah luhur dari kebaikan, misalnya dalam arti pemerjuangan gengsi nasional.

Pada tingkat tengah, kita menyaksikan politisi yang berteman dengan alasan ingin memperjuangkan nasib rakyat dan membesarkan nama jaya Indonesia. Pertemanan tidak lagi dilandaskan pada pemuasan nafsu survival, tetapi demi ambisi dan gengsi nasional. Bagi mereka, kepentingan politis bukan lagi demi menjarah kekayaan negeri. Mereka menemukan, apa yang paling berguna dan terbaik saat ini adalah memberikan rasa bangga. Dengan demikian, kebaikan bukan lagi soal harta atau seks, tetapi harga diri (thumos). Demi memenuhi kenikmatan memiliki kebanggaan nasional, mereka akan mencari teman atau partai yang sama-sama memperjuangkan gengsi harga diri.

Namun, kebaikan—dalam arti pemenuhan gengsi yang menjadi landasan berteman—bersifat relatif. Hasrat menggebu tidak bisa diterapkan untuk hidup bermasyarakat. Alih-alih berpikir jernih, kebaikan dalam arti harga diri justru mengancam akal sehat. Kita sudah mengalami betapa politik nasional tahun 1960-an de facto dibayar rakyat dengan kelaparan.

Pada kedua tingkat pertemanan itu, kebaikan dalam arti pemuasan nafsu survival dan gengsi bersifat relatif. Mencari teman sekadar untuk memuaskan makan- minum-seks dan gengsi bersifat irasional. Dan, karena memelintir akal sehat serta budi jernih, wajar jika akal-akalan selalu ditemukan untuk membenarkan pasangan yang digonta-ganti.

Kebaikan sejati

Platon mengajak merenungi tingkat- tingkat pertemanan dan kepentingan (kebaikan) relatif itu untuk dilampaui. Sejauh bisa dimurnikan, Platon akan menunjukkan, ada kebaikan sejati yang rasional dan mendekatkan kita pada praktik hidup yang tenang, menyejukkan, dan menjanjikan kebahagiaan durable.

Itu mengandaikan kita berani berpikir bahwa berteman dalam politik tidak bisa hanya dilandaskan pada soal uang atau harga diri. Sejauh bisa, pertemanan dibangun demi komitmen nilai. Artinya, memberantas korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan pluralisme konstitutif Pancasila, dihayati bukan lagi sebagai lips service untuk membenarkan motif-motif epithumia dan thumos, tetapi benar-benar dijadikan kriteria dan value dalam mencari teman berpolitik.

Dengan prinsip ini, kita bisa memahami dengan budi jernih mengapa teman akhirnya bersifat relatif. Bila komitmen nilai jelas, siapa pun teman Anda relatif. Kalau ia memeluk nilai yang sama luhurnya, kita akan berteman dengannya. Untuk sampai ke situ, kita harus tajam me-wiweka (discern) kebaikan apa yang sedang diperjuangkan: apakah kebaikan dalam arti nafsu dan gengsi irasional atau kebaikan sejati yang berbudi. Semoga perburuan teman politis tidak mengoyak kedamaian rakyat yang sudah senang dan tenang dengan Pemilu 2009 yang lancar dan kini memerlukan hidup normal.

A Setyo Wibowo Pengajar STF Driyarkara, Jakarta

Sekolah Gratis

2009-05-01T20:33:00.001+07:00

(-)

Menggugat Pendidikan Gratis

2009-04-28T07:39:00.000+07:00

JC Tukiman Taruna

Rupanya Jawa Tengah menjadi satu-satunya pemerintahan provinsi yang ”berani” mengadakan perlawanan terhadap kebijakan pendidikan gratis.

Salah satu indikasi perlawanan itu ialah akan dipanggilnya Gubernur Jawa Tengah oleh Komisi X DPR terkait pernyataan Gubernur Jateng yang bernada tidak setuju terhadap kebijakan pendidikan (dan kesehatan) gratis. Alasannya, penggratisan ini akan membuat masyarakat kian bergantung dan dibodohi.

Pada tataran bawah, sebutlah tingkat kabupaten/kota sampai ke sekolah, ”pendidikan gratis” membawa dampak pada sejumlah persoalan. Pertama, kosakata dan implementasinya menimbulkan salah tafsir dan pertentangan pendapat. Di satu pihak gratis itu berarti tanpa ada pungutan apa pun, tetapi di pihak lain sering dikatakan gratis hanya untuk komponen tertentu.

Kedua, implementasi pendidikan gratis terbukti meresahkan sekolah-sekolah swasta karena sumber pendanaannya yang kian terbatas/tersumbat karena masyarakat sering tidak amat peduli terhadap perbedaan negeri dan swasta dalam pembiayaan.

Ketiga, kebijakan pendidikan gratis ternyata hanya menyangkut komponen biaya operasional, sedangkan biaya investasi dan biaya perseorangan (sesuai PP No 47/2008) tidak termasuk di dalamnya.

Keempat, berbeda dan terbatasnya kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk menunjang pendidikan gratis ini sehingga implementasi gratis di satu kabupaten berbeda dengan kabupaten lain.

Kelima, kebijakan pendidikan gratis telah begitu menyurutkan peran serta masyarakat. Dan tragisnya, termasuk segala bentuk iuran dihilangkan (termasuk iuran saat ada kematian warga sekolah).

Keenam—mungkin ini hanya terjadi di Jawa Tengah—terbukti subsidi pendidikan untuk 22.295 SD dan SMP di Jawa Tengah sudah menghabiskan dana Rp 11 triliun pada 2009.

Ketujuh, nuansa politis pendidikan gratis lebih mengemuka dibandingkan kandungan maksudnya. Contohnya, para siswa dari keluarga kaya tidak dipungut biaya apa pun karena pendidikan gratis dimaknai secara politis sebagai ”hasil perjuangan politis” yang harus dinikmati oleh siapa pun tanpa membedakan kaya miskin.

Jalan keluar

Kebijakan pendidikan gratis telah diputuskan, uang/pembiayaan telah disediakan, tetapi implementasi di tingkat bawah (sekolah dan masyarakat) menimbulkan banyak persoalan, seperti disebutkan di awal tulisan. Jalan keluar terbaik harus ditemukan/disepakati bersama dalam empat pokok pikiran substansial.

Satu, kosakata gratis sebaiknya diganti sesuai realitas yang terjadi, yaitu tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, sedang komponen lain tetap harus dibayar orangtua/masyarakat. Kosakata pengganti itu, misalnya pendidikan terjangkau atau pendidikan bersubsidi atau pendidikan murah bermutu. Penggantian kosakata ini amat penting mengingat dalam kata ”gratis” terkandung satu makna saja, yaitu tidak dipungut biaya.

Dua, tri-matra pendidikan, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus terus dibuktikan dalam implementasi sehari-hari. Kebijakan pendidikan gratis secara drastis telah menurunkan peran serta masyarakat dan sekolah. Sementara itu, seolah-olah matra pemerintah kian kuat. Siapa pun pasti tidak bermaksud membuat kepincangan seperti ini. Semua pihak pasti ingin agar tri-matra pendidikan berkembang dan berperan optimal.

Tiga, sudah tiba saatnya analisis pembiayaan pendidikan berbasis subsidi silang. Artinya, pihak-pihak yang memang mampu (perusahaan, masyarakat, orangtua, dan lainnya) layaklah diminta untuk memberikan kontribusi besar/banyak ke pendidikan, sementara mereka yang tidak mampu harus disubsidi dari uang kontribusi mereka yang mampu. Dengan kata lain, dunia pendidikan kita harus semakin adil demi peningkatan mutu, adil di mata pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Empat, bagaimanapun kemampuan pemerintah itu terbatas dan keberdayaan masyarakat dapat ”menutup” keterbatasan itu sehingga pelaksanaan pendidikan sehari-hari di sekolah terjamin keberlangsungannya. Bukankah sekolah (pendidikan) selalu dihadapkan pada tantangan biaya investasi, operasional, dan perseorangan?

JC Tukiman Taruna Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Si Brilian di Negeri Merlion

2009-04-20T12:47:00.000+07:00

Indira Permanasari

Imlek sudah lama berlalu. Tapi tulisan Gong Xi Fa Cai masih menempel di dinding kamar asrama Wahyu Saputra di Singapura.

”Biar selalu ingat keluarga di Medan,” kata Wahyu, mahasiswa asli Medan yang kini memasuki semester empat di program sarjana Nanyang Technological University (NTU) Jurusan Teknik Kimia dan Biomolekuler.

Sekalipun berotak encer, belajar di negeri orang tidak selalu mudah dilalui. Tahun pertama merupakan saat tersulit. Bahasa, lingkungan, budaya, dan kultur akademis semua berbeda dengan di Tanah Air.

Awalnya, Wahyu mengenal NTU dari kakaknya yang terlebih dahulu berkuliah di universitas itu. Keluarganya lantas mendorong Wahyu mengikuti jejak sang kakak.

Wahyu yang pernah mengikuti Olimpiade Matematika Tingkat Provinsi Sumatera Utara itu lolos seleksi. Bahkan ia pun lolos seleksi dan menerima beasiswa bergengsi CN Yang.

Beasiswa yang dinamai sesuai penerima Nobel Fisika tahun 1957, Chen Ning Yang, bertujuan meng-kader generasi muda periset.

Beasiswa lebih dari Rp 100 juta per tahun itu tanpa ikatan, tetapi sebagai penerima tuition grant atau semacam subsidi dari Pemerintah Singapura, Wahyu akan menjalani ”ikatan dinas” selama tiga tahun.

Mahasiswa lainnya, Pascal Gekko, memilih jadi mahasiswa National University of Singapore (NUS) Jurusan Teknik Elektro. Ia mengetahui tentang NUS dari kunjungan wakil universitas itu ke sekolahnya di SMAK 1 BPK Penabur. Biaya kuliah ditutupi dari tuition grant dan beasiswa Sembcorp yang totalnya mewajibkan dia untuk bekerja bagi perusahaan terdaftar Singapura selama enam tahun.

Kompetitif

Menemukan mahasiswa asal Indonesia berprestasi, sebut saja para peserta olimpiade keilmuan tingkat internasional, di universitas publik Singapura tidak terlalu susah. ”Di sini mengaku juara olimpiade kalau hanya tingkat kabupaten atau provinsi, malu,” ujar Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di NTU (PINTU) Budi Raharjo Santoso.

Para mahasiswa berpendapat, universitas-universitas di negara itu jauh lebih agresif dalam menawarkan kesempatan dan kemudahan belajar ketimbang universitas di negeri sendiri.

Selain mendapat beragam fasilitas, di Singapura, para mahasiswa tersebut belajar di tengah iklim yang dibangun sangat kompetitif. Di mata Director Office of Admissions National University of Singapore (NUS) R Rajaram, kompetisi menjadi suatu kewajaran. ”Di sini berkumpul mahasiswa internasional dari lebih dari 30 negara. Mereka biasanya pemuda-pemuda terbaik di negaranya,” ujarnya.

Kompetisi di kalangan mahasiswa juga terlihat dari penelitian yang mereka lakukan. Wahyu, misalnya, meneliti carbon nanotubes, sejenis material sangat menjanjikan. ”Material itu punya daya tahan seribu kali lebih kuat daripada besi, tetapi sepuluh kali lebih ringan dan pengantar listrik yang baik. Sudah diproduksi, tetapi masih skala kecil dan belum stabil,” ujarnya.

Sistem kompetisi itu pula yang rupanya mendorong David Hartono Widjaja bekerja ekstra keras. Di kalangan teman-temannya, tersiar kabar David menghasilkan temuan perangkat lunak komputer bernilai tinggi.

”Temuan ini dikhawatirkan berdampak ekonomi luas,” kata Iwan Piliang, Ketua Tim Verifikasi Kematian David Hartono. David diketahui tewas di kampusnya di Singapura pada 2 Maret 2009 dan hingga kini kematiannya masih penuh misteri.

Tak mau kalah

Salah seorang alumnus dari NUS yang kini bekerja di Singapura, Risyad, masih mengingat ungkapan khas di kalangan pelajar. ”Istilahnya, kiasu... kiasu.... Semacam ungkapan memperolok-olok yang artinya takut atau tidak mau kalah. Iklimnya memang semua tidak mau kalah,” ujar Risyad.

Sistem penilaian di universitas-universitas mendukung atmosfer tersebut. Di kalangan pelajar dikenal sistem kurva bel.

Nilai mereka ditentukan pula oleh kemampuan siswa-siswa lain yang mengikuti subyek tersebut. ”Kalau merasa mampu mengerjakan tugas dan ujian, tetapi ternyata anak-anak lain lebih bagus lagi, otomatis nilainya jeblok. Tidak ada pilihan lain, harus belajar semampu kita dan mengusahakan yang terbaik,” ujar Anthony Lie, mahasiswa NTU yang peraih medali perunggu di Olimpiade Sains Nasional Bidang Kimia tahun 2005.

Pesaing terberat biasanya mahasiswa asal Republik Rakyat China. Mereka belajar sangat keras dan sebagian besar penerima beasiswa yang indeks prestasi kumulatifnya tidak boleh kurang dari 3,5 dari 5. ”Itu kira-kira harus rata-rata B plus,” kata Budi.

Para pemuda Singapura sendiri, menurut sejumlah mahasiswa Indonesia, lebih nyantai. Ada yang berpendapat, para pemuda Singapura sebelumnya menjalani wajib militer atau tugas negara selama dua tahun dengan disiplin ketat sehingga di kampus mereka ingin menikmati masa-masa di perguruan tinggi.

Kompetisi dipertajam dengan adanya top lima persen yang disebut ”daftar dekan” atau dean list. Daftar mahasiswa dengan nilai-nilai tertinggi tersebut diumumkan terbuka. Pelajar Indonesia termasuk yang unjuk gigi terkait daftar itu. Pascal dan Wahyu, misalnya, termasuk dalam daftar dekan semester lalu. Indeks prestasi kumulatif Wahyu terakhir malah mencapai 5, yang merupakan angka sempurna dan bukan pertama kalinya dia masuk dalam daftar dekan.

Di tengah iklim penuh persaingan, kegiatan di luar akademis menjadi oase. Perhimpunan-perhimpunan mahasiswa Indonesia, misalnya, aktif mengadakan berbagai kegiatan. ”Biasanya kami olahraga bersama atau ngumpul-ngumpul makan, Indonesian dinner,” ujar Budi.

Pascal mengikuti berbagai kegiatan di asrama atau hall di tengah kesibukannya belajar guna mendapatkan suasana berbeda. Kamar mungil Pascal yang berantakan penuh tempelan stiker dan kertas warna-warni.

Di atas meja tergeletak pelat tugas elektro yang belum selesai dia kerjakan berdekatan dengan sebuah raket tenis, alat olahraga kesayangannya.

Tiba-tiba telepon selulernya berdering. Rupanya teman paduan suara Pascal menanyakan kostum yang akan mereka kenakan pada pertunjukan mendatang. Alangkah sibuknya anak-anak brilian di Negeri Merlion, Singapura....

Singapura Buru Siswa Brilian

2009-04-20T12:46:00.001+07:00

Singapura, Kompas - Indonesia kurang memberikan perhatian kepada siswa-siswa brilian, termasuk para juara olimpiade internasional. Pemerintah hanya memberikan fasilitas masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan siswa bersangkutan dijanjikan akan diberikan beasiswa.

Singapura justru lebih agresif dengan memburu siswa-siswa brilian ke sejumlah sekolah di Indonesia lewat agennya yang tersebar di sejumlah kota, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta, siswa genius yang diincar antara lain yang bersekolah di SMAN 8, SMAN 28, SMAK 1 BPK Penabur, Santa Ursula, dan Kanisius.

Selain menawarkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di Singapura, siswa-siswa brilian juga dijanjikan fasilitas yang menggiurkan.

Selain beasiswa, siswa cerdas juga ditawari subsidi biaya kuliah (tuition grant) dari Pemerintah Singapura sebesar 15.000 dollar Singapura (sekitar Rp 112,5 juta per tahun) atau pinjaman bank tanpa agunan untuk biaya kuliah. Jika siswa mengambil pinjaman bank, cicilan pinjamannya dibayar setelah mereka bekerja.

Setidaknya 250-300 siswa brilian asal Indonesia setiap tahun berangkat ke Singapura untuk kuliah di perguruan tinggi top kelas dunia. Mereka kuliah di Nanyang Technological University, National University of Singapore, dan Singapore Management University.

Sekretaris I Bidang Informasi, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura GH Mulyana mengatakan, dari total pelajar dan mahasiswa Indonesia di Singapura sebanyak 18.341 orang, sekitar 5.448 orang di antaranya sedang mengambil S-1, S-2, dan S-3 di berbagai program studi.

Ditawari beasiswa

Sejumlah siswa peraih olimpiade internasional di Tanah Air mengaku didatangi perwakilan dari Nanyang Technological University sejak 2008. Perguruan tinggi tersebut menawarkan bebas tes masuk, beasiswa pendidikan, dan ikatan kerja selama tiga tahun di perusahaan Singapura.

Adapun dari Pemerintah Indonesia, mereka baru mendapat pemberitahuan dari Departemen Pendidikan Nasional pada awal 2009 untuk mengirimkan data dan pilihan perguruan tinggi yang diinginkan.

”Baru dibilang ada fasilitas bebas tes masuk PTN, tapi beasiswa masih belum tahu,” kata seorang siswa juara olimpiade tingkat Asia dan internasional.

Peserta Olimpiade Kimia Internasional 2006, Adhi Kurnianto, memutuskan belajar di Singapura setelah tim dari Nanyang Technological University datang dan melakukan presentasi di sekolah lamanya di SMAK 1 BPK Penabur Jakarta.

Wahyu Saputra dari SMA Sutomo Medan, yang pernah mengikuti Olimpiade Matematika Tingkat Provinsi Sumatera Utara, belajar Kimia dan Biomolekuler di Nanyang Technological University dengan tuition grant.

Pascal Gekko, peraih medali emas bidang komputer SMA pada Olimpiade Sains Nasional, memutuskan untuk masuk National University of Singapore. Ia mengatakan, universitas-universitas di Singapura jauh lebih agresif dalam menawarkan kesempatan kepada siswa berprestasi ketimbang perguruan tinggi negeri di Tanah Air.

Seleksi sangat ketat

Untuk kuliah di Singapura, ketiga perguruan tinggi tersebut melakukan seleksi sangat ketat. ”Universitas kami hanya menerima mahasiswa terbaik,” kata Director Office of Admissions National University of Singapore R Rajaram.

Universitas yang masuk peringkat ke-30 dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education 2008 tersebut

menerima sekitar 6.500 mahasiswa baru setiap tahun, dengan 20 persen di antaranya mahasiswa internasional.

Mahasiswa baru asal Indonesia berjumlah 80-100 orang per tahun. Menurut Rajaram, pelajar dari Indonesia termasuk populasi terbesar setelah China dan Malaysia.

Di Nanyang Technological University, yang termasuk peringkat ke-77 dalam daftar Times Higher Education 2008, setiap tahun ada 100-150 mahasiswa baru asal Indonesia.

”Seleksi biasanya dilakukan di sejumlah kota di Indonesia,” kata Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Nanyang Technological University Budi Raharjo Santoso.

Singapore Management University juga menerima banyak mahasiswa asal Indonesia. ”Calon mahasiswa baru diseleksi dan diwawancara,” kata Abel Sim, Assistant Director Office of Undergraduate Admissions Singapore Management University.

Jika lolos seleksi, menurut Rajaram, calon mahasiswa asing semuanya ditawari tuition grant dari Pemerintah Singapura yang besarannya sekitar 15.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 112,5 juta per tahun.

”Sebagai balasan, mereka diharapkan bekerja untuk perusahaan yang terdaftar di Singapura atau perusahaan Singapura di seluruh dunia. Yang diminta bukan uang ganti rugi, tetapi kontribusi terhadap pembangunan di Singapura,” ujarnya.

Sisa biaya yang harus ditanggung mahasiswa internasional sekitar 9.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 67,5 juta. Itu pun mahasiswa tidak perlu bingung. Mereka dapat mengajukan tuition loan atau pinjaman ke bank yang juga berlokasi di kampus.

Pinjaman tidak dikenai bunga selama masih berkuliah. Setelah lulus, mereka masih diberikan waktu enam bulan untuk mencari pekerjaan dan setelah itu baru bunga pinjaman dihitung. Waktu pembayaran pinjaman bisa mencapai 20 tahun.

”Guarantor-nya tidak perlu orangtua atau saudara. Yang penting kenal. Mudah sekali,” kata seorang mahasiswa asal Indonesia yang mengambil skema tuition grant dan tuition loan.

Aksi Singapura merekrut mahasiswa brilian bukan hal baru. Mengutip artikel ”Singapore’s Failing Bid for Brainpower” yang dipublikasi Far Eastern Economic Review terbitan Oktober 2007, Singapura menargetkan merekrut 150.000 mahasiswa asing hingga tahun 2015. Ambisi itu bagian dari cepatnya pertumbuhan globalisasi pendidikan.

Tri Turtury Meswary, Assistant Manager Education Services Eastern Indonesia-International Operation, mengatakan, tren melanjutkan pendidikan strata satu ke Singapura meningkat 10-15 persen setiap tahun.

Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Sungkowo Mudjiamanu, Minggu (19/4), mengatakan, pemerintah sudah berupaya memberikan apresiasi terhadap siswa cerdas berprestasi.

Anak yang berprestasi dalam arti memperoleh medali emas, perak, dan perunggu, di berbagai olimpiade keilmuan di level nasional dan masih duduk di bangku SMA diberikan beasiswa Rp 3,6 juta per tahun mulai tahun 2009. ”Angka itu sudah jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp 65.000 per bulan,” ujarnya.

Pengamat pendidikan dan pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Lodi Paat, mengatakan, siswa tidak bisa disalahkan saat akan belajar dan bekerja di Singapura dengan fasilitas Pemerintah Singapura.

”Yang salah Pemerintah Indonesia karena tidak bisa memberikan fasilitas pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk mereka,” kata Lodi Paat.

Direktur Institute of Education Reform Universitas Paramadina Hutomo Dananjaya mengatakan, pemerintah sering mengeluh kualitas sumber daya rendah, tetapi justru anak-anak genius ”dibajak” negara lain. (INE)

Pendidikan Nasional Tak Dipercaya

2009-04-07T11:53:00.000+07:00

Sekolah Bertaraf Internasional Mendapat Kucuran Dana Besar

Selasa, 7 April 2009 | 03:29 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah tidak percaya bahwa sistem pendidikan nasional bisa bersaing secara global dengan negara lain. Hal itu dibuktikan sendiri pemerintah dengan kebijakannya yang justru mendorong bermunculannya sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional yang didukung biaya besarA

Pemerintah seharusnya justru memperkuat sistem pendidikan nasional yang mampu membuat siswa senang belajar, percaya diri untuk bersaing, cerdas, dan humanis. Bukan sebaliknya, menciptakan sistem pendidikan yang berkelas-kelas yang akan menciptakan bom sosial di kemudian hari.

Demikian persoalan yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk ”Membedah Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)” yang dilaksanakan Education Forum di Jakarta, Senin (6/4).

Tampil sebagai pembicara adalah Direktur SMA Kolese Kanisius Jakarta Rm E Baskoro Poedjinoegroho, pengamat pendidikan HAR Tilaar, Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina Utomo Dananjaya, dan M Fajri Siregar, alumnus Universitas Indonesia.

”Bukan kita menutup diri terhadap apa yang berbau asing atau internasional, tetapi SBI ciptaan pemerintah saat ini lebih sebagai pelarian karena tidak bisa membuat sistem pendidikan nasional yang menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan zaman. SBI di sekolah negeri itu jadi tertutup hanya untuk orang pintar dan berduit,” kata Baskoro.

Menurut Baskoro, yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya masih kelas bertaraf internasional. Itu pun dengan pengajar yang fokus untuk menerjemahkan bahan ajar ke dalam bahasa Inggris. SBI umumnya menggunakan kurikulum internasional Cambridge.

HAR Tilaar mengatakan, yang mendasar justru perlu diciptakan sistem pendidikan nasional yang baik, yang bersumber dari kekuatan yang dimiliki bangsa ini.

Sikap inferior

Sementara itu, Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina menilai fokus pemerintah untuk mengembangkan SBI menunjukkan sikap inferior bangsa ini. Padahal, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan budaya dan martabat bangsa dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fajri Siregar, alumnus Sosiologi UI, mengatakan, yang juga berkembang adalah sekolah nasional plus, yang selain memakai kurikulum nasional juga mengadopsi kurikulum internasional. Bahkan, pengajarnya lebih banyak warga negara asing. (ELN)

Negara Harus Menanggung Biaya Pendidikan

2009-04-03T15:03:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kontroversial dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memasuki acara pemeriksaan perbaikan permohonan, Kamis (2/4). Pemeriksaan yang diketuai Muhammad Alim itu meliputi dua perkara yang diajukan kelompok masyarakat dan perorangan.

Kelompok Masyarakat yang terdiri atas orangtua, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan mengajukan uji materi untuk 12 norma dalam UU Sisdiknas dan 21 norma dalam UU BHP. Adapun tiga mahasiswa secara perorangan dengan bantuan tim kuasa hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengajukan hak uji pasal untuk tiga pasal dalam UU BHP.

M Shaleh, kuasa hukum PB PMII, mengatakan, pihaknya yakin jika UU BHP sebagai upaya pelepasan tanggung jawab pembiayaan pendidikan oleh negara. Selain itu, UU BHP tersebut juga bersifat diskriminatif, terutama terhadap masyarakat dari kalangan tidak mampu.

Gatot Goei, kuasa hukum dari Tim Advokasi Masyarakat untuk Mengembalikan Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan, mengatakan, uji materi terhadap UU Sisdiknas yang diajukan terutama dalam pasal mengenai pendanaan pendidikan yang merestui pungutan dari peserta didik.

M Arsyad Sanusi, hakim Mahkamah Konstitusi, menyarankan pemohon yang meminta uji materi terhadap UU Sisdiknas untuk bisa mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Selain itu, pemohon yang terdiri atas kelompok masyarakat diminta untuk bisa menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai sama dalam permohonan.

Dalam sidang itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon dalam dua perkara. Peluang untuk memperkuat bukti dibuka selama sidang uji materi berjalan.(ELN)

Tunjangan Profesi Tetap Dibayarkan

2009-03-31T08:14:00.001+07:00

Selasa, 31 Maret 2009 | 03:29 WIB

JAkarta, Kompas - Pemerintah menjamin pemberian tunjangan profesi untuk guru dan dosen akan tetap dibayarkan. Untuk itu, pemerintah akan segera mempercepat terbitnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang menjadi landasan hukum pemberian tunjangan profesi.

”Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Agama itu semangatnya tidak untuk membatalkan tunjangan profesi. Namun, tujuannya agar kami mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah tentang dosen dan peraturan presiden soal tunjangan profesi. Pokoknya, sebelum Juni kedua instrumen itu sudah diselesaikan,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, Senin (30/3).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-145/MK05/2009 tertanggal 12 Maret 2009 soal pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen pegawai negeri sipil (PNS)/non-PNS pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dinyatakan, jika sampai akhir Juni 2009 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) tentang tunjangan profesi belum ditetapkan, pembayaran tunjangan profesi untuk sementara dihentikan.

Surat itu juga menegaskan, jika sampai akhir tahun 2009 PP dan perpres mengenai tunjangan profesi guru dan dosen belum juga ditetapkan, maka tunjangan profesi yang telanjur dibayarkan kepada guru akan dipotong secara bertahap dari gaji bulanan sesuai ketentuan.

Berikan jaminan

Bambang mengatakan, jaminan sudah diberikan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa bahwa kedua instrumen yang sudah disepakati beberapa departemen terkait itu bisa ditetapkan pemerintah sebelum Juni.

Menurut Bambang, pemberian tunjangan profesi bagi guru serta dosen PNS dan swasta yang sudah memenuhi syarat dengan nilai sebesar satu kali gaji pokok tersebut tetap dibayarkan. Kebijakan pemberian tunjangan profesi itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tidak bisa dihentikan begitu saja, termasuk juga oleh pemerintahan berikutnya seusai Pemilu 2009.

Bambang mengatakan, secara teknis kedua instrumen hukum yang diminta Departemen Keuangan itu terus digarap, bahkan dipercepat. Selama ini, pemberian tunjangan profesi untuk guru dan dosen di lingkungan Depdiknas tetap bisa dilaksanakan dengan adanya peraturan Mendiknas.

”Jadi, sebetulnya tak ada masalah meskipun perpresnya belum diselesaikan. Yang belum mengucur adalah tunjangan profesi untuk guru di Departemen Agama,” katanya.

Mendiknas mengatakan, terkait tunjangan profesi di Departemen Agama, Menteri Agama telah menulis surat edaran kepada semua kantor wilayah di Departemen Agama agar segera membayarkan tunjangan profesi guru dan dosen di lingkungan Departemen Agama karena sudah boleh dibayarkan.

Bambang mengakui masih ada permasalahan dalam pembayaran tunjangan profesi bagi pendidik yang berhak. Banyak tunjangan guru dan dosen yang belum bisa dibayarkan karena terbentur masalah administrasi.

Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nadika menambahkan, para guru yang akan menerima tunjangan profesi akan dinilai melalui beberapa hal.

”Para guru yang pantas menerima tunjangan adalah guru yang tetap, dibuktikan dengan SK PNS atau SK dari yayasannya. Selain itu, mereka harus mengajar sedikitnya 24 jam dalam seminggu,” kata Dodi. (ELN)

Mutu Pendidikan

2009-03-26T15:26:00.000+07:00

Hanya 30 Persen Pekerjaan Sesuai Pendidikan
Rabu, 25 Maret 2009 | 05:51 WIB

Jakarta, Kompas - Hanya sekitar 30 persen kesempatan kerja yang tersedia terisi oleh tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikannya. Karena itu, perlu sinkronisasi segera antara sistem kependudukan, pendidikan, dan ketenagakerjaan nasional.

”Jika tidak dibenahi, kondisinya seperti sekarang. Pengangguran terdidik dari jenjang pendidikan menengah dan tinggi sekitar 50 persen dari jumlah penganggur,” kata Oon Kurnia Putra, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Kependudukan, pada seminar Peningkatan Kualitas SDM Berbasis Keunggulan Lokal dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, Selasa (24/3) di Jakarta.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2008 tercatat 9,43 juta penganggur atau sebanyak 8,46 persen dari total penduduk. Pengangguran di tingkat SD-SMP berjumlah 4,8 juta orang, sedangkan di jenjang SMA-universitas mencapai 4,5 juta orang.

Muchlas Samani, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini adalah akibat atau hasil dari kebijakan 12 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas SDM perlu disesuaikan dengan visi ke depan.

Sutjipto, guru besar Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu melihat kebutuhan daerah, kemampuan, dan kearifan lokal untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. (ELN)

Anggaran Pendidikan, Alokasi dan Korupsi

2009-02-27T20:38:00.000+07:00

Masalah utama yang mempengaruhi
pendidikan nasional adalah korupsi.

Jum'at, 13 Februari 2009, 08:24 WIB

Ade Irawan (antikorupsi.org)

Dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada tahun anggaran 2009 pemerintah akan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlahnya dapat mencapai Rp 224 triliun.

Data menunjukan, dari alokasi anggaran pendidikan senilai Rp 224.4 triliun itu, sebesar Rp 8,5 triliun digunakan untuk membayar gaji pendidik di Depdiknas, Departemen Agama dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sisanya, sebanyak Rp 134,8 triliun dibagi-bagi yaitu, untuk anggaran pendidikan disemua kementerian dan lembaga Rp 70.5 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Rp 8,01 triliun, DAU pendidikan non gaji Rp 7,3 triliun, dana otonomi khusus untuk pendidikan Rp 1,8 triliun dan dana bagi hasil (DBH) untuk pendidikan Rp 982,9 miliar.

Dengan demikian, walau ada tambahan anggaran untuk sektor pendidikan, jumlah riil-nya tidak sebesar yang digembar-gemborkan pemerintah. Sebab, dari sisi porsi, sebagian besar alokasi 20 persen berasal dari klaim beberapa kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya, seperti pembayaran gaji pendidik dan kegiatan pendidikan kedinasan di departemen atau beberapa lembaga diluar Depdiknas maupun Depag.

Selain itu, krisis keuangan global memaksa pemerintah memotong aggaran beberapa departemen, tak terkecuali departemen pendidikan. Akibatnya, alokasi anggaran pendidikan kembali turun. Rencana awal yang diturunkan pemerintah sebesar Rp 224 triliun berkurang menjadi Rp 204,4 triliun.

Buruknya Mekanisme Penganggaran
Masalah lain berkaitan dengan proses penganggaran yang tidak adil. Mekanisme pembuatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat, dinas dan sekolah tidak partisipatif, tertutup, dan tidak akuntabel. Hal tersebut misalnya tergambar dari fase pembuatan anggaran, mulai dari penentuan kebijakan dan penetapan kesepakatan pusat dan daerah; penjabaran kebijakan program kedalan sasaran dan anggaran; membahas DIK/RP, DIK-S, DIP/LK/PO dan penetapan/pengangkatan bendaharawan rutin dan pemimpin/bendaharawan proyek/bagian proyek; serta pemantauan dan evaluasi yang mengatur tentang pelaporan pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Dari empat fase proses penyusunan anggaran pendidikan tidak ada ruang untuk mengakomodir masukan dari warga, temasuk guru. Selain itu, Departemen Pendidikan pun tidak terbuka. Akibatnya, besaran dan alokasi anggaran ditentukan secara sentralistik.

Hal yang sama terjadi pada tingkat dinas dan sekolah. Malah, pada tingkat sekolah pembuatan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di dominasi oleh kepala sekolah. Ruang bagi stakeholder seperti guru dan orang tua sangat tertutup. APBS dianggap sebagai rahasia negara. Lebih parah lagi, hasil temuan ICW, di beberapa daerah seperti Tanggerang dan Garut, banyak sekolah yang tidak membuat APBS atau dibuatkan oleh dinas pendidikan.

Dampak ketidakadilan dalam proses penyusunan anggaran adalah ketimpangan proporsi alokasi. Pada tingkatan pusat maupun sekolah, anggaran untuk operasional dan program pengembangan serta peningkatan kualitas belajar mengajar sangat timpang. Hasil analisis ICW dan Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran, dalam anggaran pendidikan pada APBN tahun 2007 maupun 2008, alokasi operasional birokrasi di Depdiknas bisa mencapai 30 persen dari total anggaran.

Walau anggaran pendidikan mengalami kenaikan, tapi porsi untuk program yang secara langsung mendukung terbukanya akses dan meningkatnya kualitas, seperti program pendidikan dasar gratis, tidak berubah. Misalnya, alokasi dana untuk bantuan operasional sekolah. Tambahan dana yang disediakan pemerintah jauh lebiih kecil dibanding kebutuhan untuk membuka akses dan menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga.

Dari sisi kebijakan, pada tingkat pusat, tidak ada aturan mengenai penyusunan APBS. Karena itu sekolah tidak memiliki patokan mengenai mekanisme pembuatan, alur waktu, serta proporsi alokasi. Padahal sekolah merupakan muara dari segala anggaran, pusat, daerah, orang tua, maupun masyarakat.

Selain itu, tidak ada sinkronisasi program dan anggaran pendidikan antara APBN, APBD, dan APBS. Logika penyusunan program dan anggaran antara Depdiknas, dinas pendidikan, dan sekolah tidak saling mendukung. Padahal pada dasarnya ketiga institusi tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama.

Hal tersebut tergambar ketika pemerintah pusat menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah untuk merealisasikan pendidikan dasar gratis. Sikap pemerintah daerah malah menghambat dengan menghentikan segala jenis bantuan anggaran bagi sekolah, seperti yang terjadi di Garut.

Proses penganggaran pun mengabaikan semangat otonomi sekolah yang didorong pemerintah melalui kebijakan. Logika yang mesti digunakan, proses penyusunan anggaran pusat mesti didasarkan pada pengajuan program dan anggaran dari sekolah dan daerah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, anggaran disusun secara top down, sehingga sacara tidak langsung pemerintah menjadi penentu kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh sekolah.

Korupsi Anggaran Pendidikan
Masalah yang juga mempengaruhi pendidikan nasional adalah korupsi. Praktek tersebut terjadi di semua tingkatan penyelenggara, mulai dari Depdiknas, dinas pendidikan, hingga sekolah. Akibatnya, anggaran pendidikan yang kecil, ternyata tidak digunakan secara maksimal untuk kepentingan keterbukaan akses dan peningkatan kualitas pelayanan.

Praktek korupsi pendidikan tidak hanya terjadi sewaktu program kerja dilaksanakan, namun mulai dari program kerja disusun. Pelakunya pun tidak sendiri, tapi melibatkan banyak orang. Sebagai contoh kasus pengadaan buku pelajaran di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang lumayan besar bagi sektor pendidikan. Namun, penggunaannya lebih banyak untuk proyek-proyek pembangunan atau pengadaan seperti buku pelajaran.

Dalam proses pengadaan kepada daerah atas pengesahan DPRD menerbitkan surat keputusan (SK) yang memungkinkan hanya satu penerbit yang bisa mendapat proyek. Tentunya ada 'biaya' yang harus dibayar penerbit agar SK bisa keluar. Kemudian segala macam biaya untuk mendapatkan tender oleh penerbit akan dikompensasikan dalam biaya produksi. Tidak mengherankan jika kemudian buku yang dihasilkan harganya mahal dan mutu yang dihasilkan buruk.

Korupsi di sektor pendidikan disebabkan lemahnya aktor-aktor seperti guru, orang tua, masyarakat, termasuk didalamnya komite sekolah. Mereka tidak diberi ruang untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan termasuk penganggaran. Selain itu, buruknya sosialisasi dan ketentuan dalam implementasi kebijakan, membuat mereka tidak mampu melakukan pemantauan.

Klimaks dari drama mengenai kontroversi mengenai anggaran pendidikan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Pemenuhan alokasi minimal 20 persen dari total APBN belum di pandang sebagai usaha strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia. Tapi sebaliknya hanya sebagai 'gugur kewajiban' agar pemerintah dianggap berhasil memenuhi amanat konstitusi.

Politik penganggaran pendidikan tidak ditujukan untuk mendorong kesejahteraan warga negara, tapi menjadi alat politik untuk meningkatkan citra sekaligus melanggengkan kekuasaan. Dalam logika seperti itu, tidak penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan membuka akses dan menyediakan pendidikan berkualitas atau memperbaiki mekanisme penganggaran serta praktek korupsi yang berjamaah bisa diminimalisir.

Komitmen minim pemerintah dalam pendidikan tidak hanya akan merugikan warga, tapi dalam jangka panjang juga akan merugikan negara. Indonesia mulai kehabisan sumber daya alam, karena itu sudah saatnya pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam mengembangkan sumber daya manusia. Tanpa itu, Indonesia akan semakin tertinggal oleh negara lain.

Ade Irawan, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekretaris Koalisi Pendidikan.

• VIVAnews

Guru Lawan Google

2009-02-16T13:19:00.000+07:00

R Arifin Nugroho

”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." (Charles Darwin)

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi pilar utama penyempurnaan hidup di muka bumi. Akibatnya, berbagai perubahan harus selalu terjadi setiap saat.

Sesuai pernyataan Charles Darwin, jika manusia tidak ingin mengalami kepunahan, mereka harus memiliki sifat adaptif. Dalam menjalankan proses adaptasi tersebut diperlukan efektivitas untuk merespons perubahan.

Akibat perilaku yang harus adaptif ini muncul teknologi komunikasi yang mampu melintasi sekat ruang dan waktu. Perubahan di dunia dapat diketahui lewat sebuah laptop hanya dalam hitungan detik.

Agen pendidikan

Salah satu teknologi canggih yang mampu memfasilitasi ilmu pengetahuan adalah Google. Google yang lahir dari pertemuan tidak sengaja antara Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1995 telah membalikkan sekat keterbatasan informasi.

Embrio search engine yang diberi nama BackRub, pada tanggal 7 September 1998 berkembang sempurna menjadi Google. Mesin pencari supercanggih ini dapat mencari sebuah istilah hanya dalam satuan detik yang tersaji dalam jutaan situs internet.

Di dunia pendidikan, search engine ini mampu mengubah jejaring pemikiran para pelaku pendidikan. Seorang siswa dapat searching seluas-luasnya untuk mengeksplorasi sebuah pengetahuan baru. Dari mencari arti kata, materi pelajaran, sampai teknologi yang terkini dapat digali dengan mudah.

Banjir informasi menjadi fenomena yang sangat indah untuk dinikmati. Pemahaman tentang sebuah materi pelajaran pun terolah dengan lebih baik. Siswa tidak lagi harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli berbagai judul buku. Cukup klik dan dapat!

Para pendidik juga tidak ketinggalan atas kehebatan teknologi mesin pencari ini. Dari pencarian silabus, soal ulangan, sampai artikel ilmiah terbaru dapat diakses dengan mudah. Transfer ilmu pengetahuan antara guru dan siswa dapat berjalan dengan efektif. Libido ilmu pengetahuan yang selama ini terkekang sekarang dapat tersalurkan dengan nyaman.

Lebih dari Google

Suatu saat pernah seorang guru menjadi merah padam di depan kelas akibat Google ini. Pagi itu seorang siswa sudah ”sarapan” dengan mengakses perkembangan teknologi terbaru melalui fasilitas Google.

Kebetulan, materi pelajaran hari itu berhubungan dengan teknologi terkini yang ia temukan. Singkat cerita, di dalam kelas, siswa mencobai gurunya dengan bertanya seputar teknologi terbaru itu. Guru yang tadi pagi hanya sarapan nasi dan tempe itu akhirnya menjawab sekenanya, dan ternyata salah. Ia pun tergagap di depan kelas karena ditertawakan para murid akibat kesalahan yang ia lakukan.

Sekelumit gambaran tadi menunjukkan pentingnya seorang guru untuk selalu meng-up grade diri. Siswa masuk kelas bukan lagi dengan tidak bermodal, tetapi telah penuh dengan fantasi dan eksplorasi ilmiahnya.

Melihat situasi ini, lantas masih perlukah peran seorang guru? Bukankah Google lebih hebat daripada guru?

Jika seorang guru diadu dengan Google dalam kecepatan mengartikan, jelas guru akan kalah telak. Lalu, bagaimana nasib seorang guru selanjutnya?

Perlu diingat bahwa seorang guru bukan hanya pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai pendidik yang memanusiawikan manusia menjadi sempurna. Yesus Sang Isa Almasih pernah berkata, ”Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya (Injil Matius 5:48)”.

Ilmu eling marang sangkan paraning dumadi (ingat akan tujuan kita diciptakan) menjadi bekal dasar seorang guru. Guru bukan sekadar pesaing dari Google sebagai alat mentransfer ilmu pengetahuan. Guru memiliki peran lebih untuk menyempurnakan kehidupan seorang pribadi agar serupa dengan Sang Khalik. Tidak hanya menjadikan siswa having, melainkan being.

Seperti dalam agama Hindu, guru bukan saja dinobatkan sebagai sang pembagi ilmu, tetapi sebagai tempat suci yang berisi ilmu (vidya). Hal ini semakin menguatkan peran guru yang sangat mulia.

Guru masih lebih unggul daripada Google karena guru mampu mengajarkan sisi humanis yang tidak dapat diberikan mesin pencari secanggih apa pun. Dalam kehidupan nyata tidak hanya diperlukan berlimpahnya ilmu pengetahuan dalam otak, tetapi juga sisi manusiawi agar bisa memanusiawikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan memanusiawikan manusia saat berelasi dengan pribadi lain.

Bukan kebun binatang

Jika guru tetap sebatas mentransfer ilmu, sekolah tidak jauh berbeda dengan kebun binatang. Sebenarnya pendidikan bukanlah proses ”penjinakan”, tetapi ”peliaran”. Pendidikan kita seharusnya berusaha ”meliarkan”, memunculkan sifat manusiawi sebagai sifat dasar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada makhluk yang diberi nama manusia.

Pendidikan bukanlah seperti kebun binatang dengan hiburan sirkus binatang di dalamnya. Di dalam kebun binatang terjadi proses domestikasi, yaitu membatasi kehidupan liar binatang. Akibatnya, sifat hewani tidak akan muncul dari dalam kebun binatang.

Jeruji, tembok pembatas, dan ransum makanan menjadi cara untuk domestikasi. Atraksi berbagai binatang yang sering kita jumpai di kebun binatang semakin meyakinkan pembatasan kehidupan mereka. Para binatang tidak lagi diajar untuk bisa survive di kehidupan hewani liarnya, tetapi justru diajar untuk melakukan tindakan-tindakan aneh.

Mana mungkin di tengah hutan ada monyet naik sepeda. Mana mungkin di tengah samudra yang penuh kompetisi dapat diatasi lumba-lumba karena kecerdasannya dalam mengerjakan soal penjumlahan.

Jika guru telah lupa untuk mengajarkan sifat manusiawi suatu ilmu pengetahuan dan memanusiawikan peserta didik, pendidikan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan situasi di kebun binatang.

Pemahaman kita perlu disegarkan kembali bahwa teknologi hanyalah hasil akhir dari ilmu pengetahuan yang bersifat material, bisa rusak, bisa berubah, dan suatu saat bisa tidak bermanfaat. Karena itu, interaksi antarmanusia yang didasari kontak teknologi belaka akan terasa kering karena bersandar pada nilai material.

Pendidikan tidak dapat bersandar pada teknologi semata, melainkan juga harus melibatkan hati yang dimiliki setiap pribadi manusia.

Akhirnya ungkapan Charles Darwin akan semakin tepat dan survive jika dipadu dengan ungkapan indah Mariah Carey dalam lagunya yang berjudul ”Hero”: If you look inside your heart… you know you can survive. (Jika engkau becermin ke dalam hatimu, engkau tahu bahwa engkau bisa bertahan!)

R ARIFIN NUGROHO Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta

Usir Lalat dengan Wewangian Alami

2009-02-03T16:38:00.000+07:00

iDEA

Selain daun pandan dan lavender, aroma cengkeh terbukti ampuh mengusir lalat di sekelilingnya.

Selasa, 3 Februari 2009 | 15:43 WIB

DARI sekian banyak serangga, lalat adalah salah satu yang paling mengganggu. Serangga yang identik dengan sampah dan kotoran ini, seringkali hinggap di makanan, di dapur atau meja makan. Melihat lalat berterbangan di dapur atau ruang makan, jelas bukan pemandangan yang menyenangkan.

Dapur yang kotor atau tumpukan sampah basah, adalah penyebab kedatangan lalat. Oleh karena itu, rajin-rajinlah membersihkan dapur dan mengosongkan tempat sampah basah di rumah. Jika lalat tak kunjung berhenti datang, mungkin cara berikut layak untuk dicoba.

Berbagai semprotan anti serangga berbahan kimia, seringkali dipilih sebagai cara mudah dan cepat membunuh/mengusir serangga. Cara jitu ini juga meninggalkan racun buat tubuh manusia. Jika salah dalam penggunaan, kita bisa keracunan.

Selain cara pintas tadi, ada cara yang lebih alami dan aman, pun sama mudahnya. Coba deh beberapa wewangian alami di bawah ini, untuk mengusir lalat di rumah.

Cengkeh

Wangi cengkeh ternyata cukup efektif mengusir lalat. Ada dua cara memanfaatkan wewangian rempah yang satu ini. Pertama, cara yang paling sederhana. Rendam cengkeh secukupnya, pada semangkuk air. Kemudian letakkan rendaman cengkeh tadi pada tempat yang banyak dihinggapi lalat.

Untuk mendapatkan wangi yang lebih tajam, padukan wangi cengkeh dengan apel. Caranya, siapkan satu buah apel yang sudah matang. Penuhi seluruh permukaan apel dengan cengkeh, dengan cara menusukkan bunga-bunga cengkeh ke permukaan kulit apel. Letakkan apel yang sudah terutup cengkeh ini di atas meja. Lalat pun enggan mendekat.

Daun Pandan

Wangi pandan, ternyata juga bisa dicoba untuk mengusir lalat. Caranya cukup mudah. Cukup siapkan beberapa helai daun pandan, kemudian iris halus. Letakkan irisan daun pandan tadi pada sebuah mangkuk atau piring. Terakhir, tempatkan piring atau mangkuk tadi di tempat yang banyak dihinggapi lalat.

Lavender

Lavender merupakan salah satu tanaman, yang wanginya tidak disukai serangga. Anda bisa menempatkan beberapa tangkai bunga lavender di dalam rumah, untuk mengusir lalat. Selain mengusir lalat, bunga-bunga lavender ini juga mempercantik tampilan ruangan.

Indonesia Hanya Terbitkan 8.000 Buku

2009-01-28T19:20:00.001+07:00

InfoKita/Ign Haryanto / Kompas Images
CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan General Manager Hotel Santika Premiere Cita K Dewantoro (dari kanan) meninjau stan Hotel Santika seusai membuka Kompas Gramedia Fair ke-22, Selasa (27/1) di Jakarta. Acara yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, ini berlangsung hingga 1 Februari.

Jakarta, Kompas - Indonesia yang berpenduduk lebih dari 225 juta jiwa baru sanggup menerbitkan sekitar 8.000 judul buku per tahun. Jumlah ini sama dengan Malaysia yang berpenduduk sekitar 27 juta jiwa dan jauh di bawah Vietnam yang bisa mencapai 15.000 judul buku per tahun dengan jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa.

”Penerbitan buku berdasarkan data dari semua Toko Buku Gramedia baru mencapai sekitar 8.000 judul buku per tahun. Jumlah itu di bawah angka yang disebutkan Ikapi mencapai 10.000 judul buku per tahun,” kata CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo pada acara pembukaan Kompas Gramedia Fair di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Hadir dalam pembukaan Kompas Gramedia Fair ke-22 yang dilaksanakan pada 28 Januari-1 Februari itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama, Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Henry Koenaifi, dan Direktur PT KIA Mobil Indonesia Hartanto Sukmono.

Agung mengatakan, dari sejumlah riset soal jumlah penduduk yang mengunjungi toko buku atau yang suka membaca, jumlahnya hanya mencapai 12-15 persen. Karena itu, perubahan untuk mendorong minat baca perlu terus ditingkatkan.

Kompas Gramedia, kata Agung, siap menyambut ”ledakan besar” minat baca yang bisa ditumbuhkan di masyarakat melalui beragam media yang ada. Kehadiran Kompas Gramedia juga untuk memperluas wawasan dan membangun visi kebangsaan untuk membangun keunggulan.

Fauzi Bowo mengatakan, Indonesia perlu mengatasi ketertinggalan dari segi minat baca dan jumlah penerbitan buku. Di Vietnam, harga buku dipastikan murah karena ada subsidi dari pemerintah. Buku-buku literatur sastra terkenal dunia dapat dibaca warga Vietnam dengan harga murah dan mudah didapat di toko buku.

Selain pameran buku dan media, Kompas Gramedia Fair juga menyajikan lomba paduan suara TK-SD, diskusi buku, dan sejumlah kegiatan lain. Penyelenggaraan Kompas Gramedia Fair yang bernuansa hiburan dan pendidikan ini sekaligus untuk menyambut HUT ke-39 Toko Buku Gramedia yang sudah berjumlah 90 outlet di Tanah Air serta HUT ke-35 PT Gramedia Pustaka Utama. (ELN)

Imlek, Merayakan Kehidupan

2009-01-24T15:22:00.001+07:00

Oleh P Agung Wijayanto

Setelah dijadikan hari libur nasional, Imlek kian menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Orang tidak lagi ragu atau takut untuk merayakannya.

Di sejumlah tempat tampak bahwa semakin banyak anggota masyarakat ikut merayakan, baik secara aktif maupun pasif. Berbagai pertunjukan dan pernak- pernik perayaan Imlek semakin mudah dijumpai.

Tidak dapat dimungkiri, Imlek semula merupakan perayaan bagi petani bangsa Tionghoa pada awal musim semi. Dalam perjalanan waktu, bangsa Jepang, Korea, Vietnam, dan lainnya juga ikut merayakan. Hal ini sudah berlangsung berabad-abad. Bangsa-bangsa yang mengalami empat musim memahami bahwa peralihan musim dingin ke musim semi tidak sekadar suatu peristiwa alamiah belaka, tetapi juga menyediakan makna yang mendalam bagi kehidupan manusia.

Merayakan Imlek tanpa mengolah kandungan rohani yang ada hanya akan berakhir pada pameran kulit luar. Karena itu, amat bermanfaat menilik dan merenungkan beberapa kekayaan rohani yang dihayati bangsa atau masyarakat yang merayakannya, terutama masyarakat Tionghoa sebagai pemula perayaan ini.

Merayakan kehidupan

Imlek sebagai perayaan awal musim semi bagi orang Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dan penghayatan mereka tentang kehidupan itu sendiri. Ada beberapa pemahaman dasar bangsa China tentang kehidupan.

Pertama, perjalanan sejarah manusia bagi bangsa China ditandai oleh berbagai usaha untuk mewujudkan hidup yang membahagiakan. Kebahagiaan manusia tidak pertama-tama terletak pada keberhasilan duniawi, tetapi pada kepenuhan hidup yang mewujudnyatakan kesatuan antara kebaikan tertinggi dan kepenuhan keindahan.

Dengan demikian, hidup yang sejati selalu bersumber dari kesucian, kebaikan, dan keindahan itu sendiri. Di mana ada kehidupan, di sana ada kebaikan dan keindahan. Kemudian, dunia pun dipahami sebagai wahana kebajikan berhiaskan keindahan. Hidup di dunia yang baik dan indah itu sungguh membahagiakan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa berbagai perayaan bangsa China sangat terkait dengan peristiwa kehidupan dan yang ditampilkan penuh dengan kebaikan dan keindahan. Selama perayaan Imlek, manusia diharapkan tidak memikirkan yang jahat, berbicara tentang hal-hal yang tidak senonoh atau melukai hati orang lain, atau melakukan kejahatan yang merusak keindahan martabat diri dan sesama. Mereka saling mengucapkan salam atau nyanyian yang menyanjung kemuliaan kehidupan. Mereka juga berbagi makanan, uang, atau hal-hal lain untuk mengungkap kebaikan dan kemurahan Sang Sumber Kehidupan. Semua itu dilakukan dan dibungkus secara indah, tidak sembarangan, atau melanggar kesantunan hidup bersama.

Kedua, pengikat dan sumber daya kehidupan adalah kasih yang mengalir dan merasuki semua hal yang ada di alam raya ini. Dao sebagai prinsip kehidupan memang tidak terumuskan sebagaimana kasih, tetapi senantiasa hadir, menjiwai, dan mengubah semua bentuk kehidupan menjadi baik dan indah.

Hidup manusia bagi masyarakat Tionghoa pada dasarnya baik dan indah. Kalimat pertama dalam buku bacaan klasik anak- anak Tionghoa, San Zhi Jing, mengajarkan paham ini. Perkembangan perbedaan di antara manusia dipengaruhi pendidikan yang mereka alami. ”Pendidikan” tidak dipandang pertama-tama sebagai suatu kegiatan belajar-mengajar formal di bangku sekolah, tetapi pengalaman hidup langsung dan nyata dengan kebaikan dan keindahan itu sendiri.

Masyarakat Tionghoa mengusahakan agar Imlek menjadi saat bagi semua orang untuk mengalami kebaikan dan keindahan itu secara nyata. Pada hari itu, semua anggota keluarga berkumpul bersama. Generasi muda secara langsung mengalami kebaikan dari yang lebih tua: berbagai pemberian dan hadiah dalam bentuk hong bao (angpau), kue, makanan, dan sebagainya. Mereka juga mendengar orangtua mereka berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan, baik yang telah mendahului maupun yang masih hidup.

Ketiga, hidup harus dijalani dan dirayakan. Bangsa China dikenal sebagai bangsa yang ulet dan rajin bekerja. Boleh dikatakan, tidak banyak waktu di sepanjang tahun bagi masyarakat Tionghoa untuk bersantai atau bermalas-malasan. Bahkan, ada banyak keluarga Tionghoa tidak pernah libur selain pada masa perayaan Imlek. Itu tidak berarti masyarakat Tionghoa tidak merayakan kehidupan.

Masyarakat Tionghoa menjalani dan merayakan kehidupan tidak dalam kesendirian, tetapi dalam kebersamaan dengan orang lain, bahkan termasuk bersama leluhur. Setiap hari orang Tionghoa menyediakan makanan, minuman, dan persembahan perayaan hidup bagi leluhur sekaligus wujud syukur kepada mereka yang telah menjadi perantara kehidupan.

Perayaan Imlek juga ditandai oleh perayaan syukur dan sujud kepada sumber-sumber kehidupan. Misalnya, pada malam Imlek, masyarakat Tionghoa berdoa dan bersujud kepada langit, bumi, leluhur, orangtua, dan sumber kehidupan yang lain. Sesudah itu, mereka makan dan minum merayakan kebersamaan hidup. Keesokan harinya, mereka bertandang ke rumah saudara, teman, guru, atau yang dipandang berjasa dalam kehidupan mereka.

Bangsa Indonesia merayakan kehidupan

Bangsa Indonesia telah menjadikan Imlek sebagai salah satu hari libur nasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah menyatakan diri mau ikut serta dalam tradisi berbagai bangsa di dunia ini untuk menghargai dan merayakan segala bentuk kehidupan yang telah diterima dari Sang Sumber Kasih.

Dengan merayakan Imlek setiap tahun, semoga semakin sedikit tingkat pelanggaran dan pemerkosaan atas kehidupan (manusia dan alam) di Indonesia. Pada sisi lain, semoga kehidupan di Indonesia semakin ditandai oleh kebaikan dan keindahan yang membahagiakan.

Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Gongxi xinnian. Wanshi ru yi.

P Agung Wijayanto SJ Pemerhati Kebudayaan China; Tinggal di Semarang

Pesta IMLEK

2009-01-24T15:10:00.000+07:00

TBI sebagai Pesta Kemanusiaan

Oleh William Chang

Jutaan warga Tiongkok kehilangan pekerjaan akibat tsunami keuangan global. Akankah Tahun Baru Imlek (Pesta Musim Semi) 2560 mengembuskan angin pembaruan di tengah krisis mondial?

Kendati terlilit kesulitan keuangan, Tahun Baru Imlek (TBI) tetap diperingati kebanyakan masyarakat Tionghoa karena khazanah kultural ini mengawetkan tali-temali persaudaraan. Silang selisih dan salah paham dituntaskan. Relasi personal dicairkan. Gaya persaudaraan ini ternyata membangkitkan rasa kemanusiaan di tengah kekalutan sosial.

Nilai persaudaraan ini ditransformasi dalam konteks dinamika sosial yang multikultur. Pilar utama persaudaraan bukan lagi terutama mengandalkan kesamaan marga, kultur, dan profesi, tetapi terutama berupa kesetiakawanan manusia dalam derita. Seluruh Tiongkok berkabung kala gempa memorakporandakan Sichuan. Bunuh diri seorang anak remaja yang terjun dari apartemen mengundang seluruh rakyat Taiwan berkabung.

Malah, dimensi inklusif persaudaraan umat manusia diperluas melalui mondialisasi perayaan TBI. Keikutsertaan masyarakat dari pelbagai etnis, agama, dan kultur dalam pesta ini mencerminkan kepedulian sosial dalam proses membangun jejaring persaudaraan. Batas-batas primordial diterobos dan wadah kemanusiaan baru ditata ulang.

Filsafat pengharapan

Ibarat menantikan salju tebal pada musim dingin, masyarakat Tiongkok mengharapkan perbaikan dinamika sosial-ekonomi dan politik dalam Tahun Kerbau 2560. Filsafat pengharapan dalam poesia-poesia kuno seputar TBI mengarah ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Setiap benih yang disemaikan dalam musim semi biasanya akan memberi hasil pada musim gugur. Untaian syair optimistik di atas secarik kertas merah masih disitir dan ditempelkan di depan pintu rumah pada perayaan TBI.

Merupakan pengharapan terdalam untuk meraih damai, keselamatan, kesehatan, segenggam emas, segunung sukses, kelancaran usaha, dan reformasi hidup. Pandangan positif dan keuletan manusia menjadi dasar pengharapan.

Optimisme dalam syair-syair klasik melukiskan pentingnya kekuatan fisik untuk meratakan bukit dengan sebuah cangkul. Kebulatan hati dan ketekunan akan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, kelemahan menjadi kekuatan, dan keputusasaan menjadi pengharapan.

Dunia kontemporer mendambakan roh pengharapan yang memotivasi hidup manusia di tengah krisis sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Roh ini menyadarkan manusia akan kekinian sambil menyiapkan masa depan sehingga manusia tidak hanya tenggelam dalam nostalgia tempo doeloe. Masa terindah selalu terletak di depan dan tak terlewatkan.

Kreativitas dalam pesta kemanusiaan

Mata, telinga, dan jiwa poesia optimistik itu mengandung semangat moralitas dan kemanusiaan. Kebaikan dan kesejahteraan hidup dikejar terus. Kesatuan dan ketergantungan kosmik tak termungkiri. Tentu seorang petani malas akan lapar dan petani yang kelaparan akan meninggal (Zhang Qishi, Traditional Chinese Culture, Beijing, 2004).

Dalam dinamika kemanusiaan terkandung daya kreatif yang terkait peran akal budi. Optimalisasi potensi manusia akan lebih efektif daripada menguras kekayaan alam tanpa rencana matang yang bertanggung jawab. Kekayaan tanah air dipikul ke luar negeri, sedangkan rakyat kecil tetap menderita. Pengembangan daya kreatif ini sepadan dengan pencanangan tahun 2009 sebagai Tahun Kreatif (bandingkan dengan Menteri Perdagangan Mari Pangestu).

Kesulitan keuangan global ini mengandaikan kreativitas manusia saat memerangi habitus bermalas-malasan, konsumtif, indiferen, konfliktual, dan apatis.

Keterlibatan sosial dalam pembangunan mengubah keadaan negara. Bagaimanakah anak bangsa bisa belajar hidup lebih sejahtera tanpa mengandalkan kekayaan alam? (bandingkan dengan Y Bingling, Chinese Democracies: A Study of Kongsis of the West Borneo: 1776-1884, 2000).

Terkait dengan semangat Tahun Kerbau, kreativitas dan kerja ulet perlu lebih dipupuk dan ditingkatkan dalam tahun 2009. Rentetan terobosan dan strategi baru seharusnya menjunjung kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Yang dibarui dalam perayaan TBI adalah pola pikir dan sistem hidup yang meneguhkan jejaring hidup sosial yang adil, sejahtera, dan toleran. Watak kerbau yang ulet membajak, mencari makan sendiri, dan tekun mengunyah bisa diteladani dalam era krisis keuangan global.

Kini kerbau tidak bisa lagi menunggu rumput segar dari majikan, tetapi kerbau harus proaktif mencari dan menemukan makanan sendiri agar tidak mati kelaparan di tengah rerumputan hijau. Yang jelas, tiada hari yang buruk bagi seekor kerbau yang tekun bekerja keras.

William Chang Ketua Program Pascasarjana STT Pastor

Forum Rektor Kritik UU BHP

2009-01-01T11:56:00.000+07:00

Tamansiswa Akan Ajukan Judicial Review

Yogyakarta, Kompas - Walau tidak menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang baru disahkan DPR, Forum Rektor Indonesia akan terus mengkritisi tajam UU itu. Selain mendesak penegasan terhadap kalimat-kalimat yang bias, UU itu penerapannya harus dilakukan secara bertahap.

Persoalan itu terungkap dalam ”Diskusi UU BHP, Implikasinya bagi Penyelenggaraan di Daerah”, yang diadakan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/12).

Ketua Forum Rektor Indonesia, Edy Suandi Hamid, mengatakan, UU BHP harus diterapkan bertahap. ”Tidak bisa sekaligus, semua lembaga pendidikan disamaratakan,” ujarnya.

Salah satu hal yang bias, menurut dia, adalah pendanaan. BHP di perguruan tinggi swasta (PTS) dan sekolah swasta tidak diakomodir karena dalam UU hanya disebutkan ”dibantu” pemerintah. Sementara untuk BHP negeri sudah tersurat tegas mengenai minimal atau seluruh dukungan dana pemerintah.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, keharusan laporan keuangan sekolah dasar dan menengah (SD/SMP) diaudit akuntan publik atau tim audit, menurut Edy, jelas butuh dana besar sehingga sulit dilaksanakan.

”Judicial review”

Jika Forum Rektor memilih mengkritisi tajam karena masih ada sisi positif UU BHP, Tamansiswa secara tegas menolak. Ki Wuryadi, Ketua III Majelis Luhur Tamansiswa yang juga pembicara diskusi, mengatakan, Tamansiswa segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Wuryadi mengatakan, UU BHP tekanan utamanya sebagai badan usaha (korporat), bukan badan pendidikan yang mengemban tugas mendidik.

”Kami akan ajukan judicial review, atau sekalian tidak akan tunduk pada UU pemerintah itu. Tamansiswa jelas tidak mungkin menerapkan BHP. Konseptor BHP sudah kentara menyiapkan perangkat pendukung terjadinya liberalisasi pendidikan,” tuturnya.

Baskara Aji, Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan DIY, berpendapat, pihaknya juga menyayangkan UU yang di saat- saat terakhir sebelum disahkan, isi drafnya pun tak banyak diketahui kalangan pendidikan.

Di Bandung, Forum Aktivis Bandung yang melakukan Malam Renungan Pendidikan menyatakan, tidak ada jaminan UU BHP tidak akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang biasa tumbuh alamiah di lembaga-lembaga pendidikan. Diperbolehkannya modal asing masuk di dalam BHP tanpa pembatasan ketat mempertinggi risiko ini.

Anthon Freddy Susanto, pengamat hukum pendidikan dari Universitas Pasundan, mengatakan, semangat liberalisasi pendidikan yang dimunculkan UU BHP pada akhirnya potensial lebih banyak menghasilkan hal negatif. ”Banyak ideologi dari luar yang akan secara tidak sadar dibawa dan dicangkokkan ke dalam sistem pendidikan kita,” ujarnya.

Kekhawatiran senada diungkapkan Ketua Forum Rektor Jawa Barat dan Banten Prof Didi Turmudzi. ”Jika UU BHP diimplementasikan, bisakah nilai-nilai lokal, budaya, itu tetap dimunculkan?” ujarnya. (PRA/JON)

Tahun, Semesta, dan Kehidupan

2009-01-01T11:43:00.000+07:00

Oleh NINOK LEKSONO

“Mungkin Tuhan menciptakan Alam Semesta bagi kemaslahatan kita.” (Fisikawan Andrei Linde, Discover, 12/08)

Dalam beberapa jam lagi, Matahari terakhir tahun 2008 akan tenggelam di ufuk barat, dan warga dunia pun berpesta menyambut datangnya tahun baru. Inilah peristiwa yang mengulangi apa yang terjadi, setahun silam, dua tahun silam, sepuluh tahun silam, seabad silam, satu milenium silam, dan sejuta tahun silam… bahkan semiliar tahun silam sekalipun. Seperti kita petik dari ilmu astronomi, sistem Matahari-Bumi yang melahirkan konsep tahun— yaitu periode atau kurun waktu sekali Bumi mengelilingi Matahari—sudah lahir sekitar 4,5 miliar tahun silam.

Seperti inilah ”rutin” yang akan dijalani penduduk Bumi selama sekitar empat miliar tahun lagi, yakni sebelum Matahari mengembang menjadi bintang raksasa merah yang akan memanggang Bumi.

Menjadi pertanyaan menarik, masihkah kehidupan ada di Bumi saat itu? Atau manusia sudah bertransformasi menjadi makhluk pengelana antariksa? Pertanyaan itu masuk akal karena bahkan sekarang pun kondisi lingkungan di Bumi mulai tampak menurun akibat aktivitas manusia.

Tahun dan ”tahun”

Dengan jarak rerata dari bintang induk Matahari 150 juta kilometer, Bumi perlu 365 hari untuk sekali mengelilingi Matahari. Itulah satu tahun kita. Bagi planet Merkurius yang berjarak 57,5 juta kilometer dari Matahari, satu tahun di sana tidak 365 hari, tetapi 87,9 hari Bumi. Lalu satu tahun untuk Venus hanya 224,7 hari Bumi. Sementara itu, satu tahun untuk planet luar, yang jaraknya dari Matahari lebih besar dari Bumi, yakni Mars 686,9 hari Bumi, Jupiter 11,9 tahun Bumi, Saturnus 29,5 tahun Bumi, Uranus 84 tahun Bumi, Neptunus 164,8 tahun Bumi, dan Pluto 247,9 tahun Bumi. Ibaratnya, untuk merayakan tahun baru di Pluto—seandainya manusia bisa hidup di planet yang jauhnya 40 kali jarak Matahari-Bumi ini—diperlukan tempo 247,9 tahun!

Di Bumi, jangka waktu selama itu telah diisi oleh berbagai kemajuan teknologi dan peradaban yang luar biasa. Kalau saat ini di Pluto ada perayaan menyambut tahun baru, maka perayaan tahun baru sebelumnya terjadi tahun 1760 Bumi, satu dekade sejak awal Revolusi Industri di Inggris. Kita sudah menyaksikan betapa hebatnya perkembangan zaman sejak Revolusi Industri hingga hari ini.

Ya, ketika berbicara tentang tahun, yang berarti juga tentang waktu, manusia Bumi pun mau tidak mau harus berbicara tentang jarak. Jaraklah yang sebenarnya membuat manusia seperti tak berdaya—karena kecilnya—di hadapan kosmos yang mahaluas.

Dalam ketidakberdayaan menghadapi jarak, manusia telah memperlihatkan keteguhannya untuk tidak mau menyerah. Melalui wahana antariksa seperti Pioneer 10 (diluncurkan tahun 1972) dan Pioneer 11 (1973), mata manusia telah dibawa ke jarak lebih jauh dari planet Mars, sehingga citra planet raksasa Jupiter secara close-up pun bisa dibuat.

Wahana Voyager bahkan melangkah lebih jauh. Setelah diluncurkan tahun 1977, Voyager 2 menjadi wahana buatan manusia pertama yang mendekati planet Uranus dan Neptunus, sementara Voyager 1 yang menempuh arah berlainan kini telah memasuki ruang antarbintang.

Namun, harus diakui, meski ciptaannya telah berhasil menjangkau ruang antarbintang, jarak sekitar 10 miliar kilometer tersebut masih sangat-sangat kecil untuk ukuran kosmos.

Sekadar perbandingan, bintang terdekat dari Bumi, Alpha Centauri, sudah berjarak 4,5 tahun cahaya, padahal satu tahun cahaya—yakni jarak yang ditempuh cahaya dalam satu tahun—adalah sekitar 9,5 triliun kilometer. Bisa kita hitung berapa triliun kilometer jarak Alpha Centauri ke Bumi.

Bisa juga kita hitung berapa jarak dalam kilometer dari Matahari kita yang ada di salah satu lengan Galaksi Bima Sakti (Milky Way) ke pusat Galaksi yang jauhnya 30.000 tahun cahaya. Juga bisa kita hitung jarak galaksi terdekat, yakni Andromeda, yang jauhnya 2 juta tahun cahaya.

Bak debu

Di hadapan kosmos, Bumi dan manusia ibarat debu yang dimensinya demikian kecil. Namun, Sang Maha Pencipta rupanya memberikan kelebihan yang sungguh besar kepada manusia. Ini diwujudkan dengan munculnya temuan ilmiah terakhir yang memperlihatkan bahwa alam semesta tercipta untuk kehidupan. Jadi, bukan kehidupan menyesuaikan diri dengan alam semesta, tetapi justru alam semestalah yang menyesuaikan diri untuk kehidupan.

Pemahaman baru ini muncul setahap demi setahap di kalangan astronom yang mempelajari kosmos. Astronom yang bekerja di kegelapan malam di observatorium Cile yang amat gelap dan tinggi merasakan dirinya bukan warga Bumi, tapi warga Galaksi. (The sensation of being on Earth faded away, she recalled. ”I was a citizen of the Galaxy.” Dari ”Space—The Once and Future Frontier”/NG)

Adanya kedekatan, meskipun terpisahkan oleh jarak mahajauh, seperti menyiratkan bahwa kehidupan merupakan ”anak kandung” alam semesta. Dalam penjelasannya kepada Tim Folger (Discover, Desember 2008), fisikawan visioner Andrei Linde dari Universitas Stanford di Palo Alto, California, menyebutkan, sifat-sifat dasar alam semesta secara ajaib pas untuk kehidupan. Kalau hukum fisika yang berlaku diubah sedikit saja—di alam semesta ini—maka kehidupan yang kita kenal ini tidak akan pernah ada.

Ambil dua contoh. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Kalau proton 0,2 persen lebih berat, ia akan tidak stabil dan akan meluruh jadi partikel lebih simpel. Atom lalu tidak akan eksis, demikian pula kita. Kalau gravitasi sedikit saja lebih kuat, bintang-bintang akan mengerut lebih kuat, membuatnya lebih kecil, panas, dan padat. Bintang tidak akan bertahan miliaran tahun, tetapi akan terbakar habis bahan bakarnya dalam jutaan tahun, lalu padam jauh sebelum kehidupan punya peluang untuk berevolusi.

Ada banyak contoh yang memperlihatkan bahwa alam semesta punya sifat ramah terhadap kehidupan sehingga para fisikawan sulit menganggapnya hanya sebagai kebetulan.

Kita hidup dalam satu waktu dan tempat khusus di alam semesta di mana kehidupan mungkin terjadi. (Ini dikenal sebagai Prinsip Antropik Lemah). Sementara Prinsip Antropik Kuat menegaskan bahwa hukum-hukum fisika memang bias (amat pro) terhadap kehidupan. Freeman Dyson, fisikawan di Institute for Advanced Study di Princeton, lebih gamblang lagi mengatakan bahwa Prinsip Antropik Kuat menyiratkan, ”alam semesta tahu kita akan datang”.

Kalau memang ini soalnya, tampaknya ada titah khusus yang diamanatkan kepada kehidupan, dan khususnya kepada manusia dari alam semesta, atau dari Penciptanya. Menjadi kewajiban kitalah untuk secara cerdas menangkap amanat tersebut. Ini tentu lebih serius daripada sekadar mengulang ritual setiap tahun tatkala Matahari di hari terakhir bulan Desember tenggelam di ufuk barat.

Becermin BHMN, Menolak BHP

2008-12-27T05:33:00.005+07:00

sssssssss

Ali Khomsan

Lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan disikapi dengan penolakan dari berbagai kalangan. Meskipun DPR menggaransi bahwa UU BHP tidak akan menyebabkan biaya studi di perguruan tinggi semakin mahal, tampaknya hal ini belum bisa diterima.

Para pengamat pendidikan dan mahasiswa yang menolak UU BHP melihat perjalanan beberapa PTN sebelumnya yang berubah status menjadi PT Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pada kenyataannya, PT BHMN dianggap menerapkan tarif pendidikan yang cenderung lebih mahal. Bangku universitas seolah kini menjadi hak orang kaya.

Sebagian orang melihat bahwa UU BHP akan membuat perguruan tinggi meraup dana masyarakat setinggi-tingginya karena alokasi dana pendidikan pemerintah yang tidak pernah mencukupi. Kalau kita mencermati persoalan-persoalan yang dihadapi beberapa PT BHMN, kekhawatiran masyarakat terhadap UU BHP mungkin cukup ber- alasan. UI hanya menerima anggaran pemerintah kurang dari 10 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu Rp 1,4 triliun.

IPB mengandalkan subsidi pemerintah yang hanya Rp 4 juta per mahasiswa, padahal idealnya Rp 18 juta. Unpad menerima Rp 110 miliar per tahun untuk gaji dosen dan pegawai, sedangkan biaya operasionalnya mencapai Rp 320 miliar.

Dirjen Dikti mengakui, unit biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat minim, yaitu Rp 8 juta per mahasiswa per tahun. Rendahnya unit biaya ini menyulitkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Kalau kita bandingkan dengan unit biaya pendidikan di negara- negara tetangga, kita akan tercengang. Di Hongkong, besarannya mencapai Rp 240 juta per mahasiswa per tahun dan di Singapura Rp 150 juta. Proporsi biaya yang ditanggung pemerintah adalah 80 persen, mahasiswa 10 persen, dan industri 10 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kita selama ini kurang memberikan masukan yang memadai untuk mengelola pendidikan tinggi yang berkualitas. Anggaran yang minim tidak sejalan dengan tuntutan untuk menjadikan PTN sebagai the world class university. Cita-cita membentuk research university hanyalah mimpi pada siang bolong. Tidak ada keseriusan untuk membangun universitas yang baik kalau pemenuhan kebutuhan belanja operasional selalu menjadi kendala.

Mengarah ke kapitalisme?

Unit biaya pendidikan tinggi terkait erat dengan mutu penyelenggaraan pendidikan. Rendahnya biaya akan mengorbankan kualitas yang hendak dicapai. Peningkatan mutu dosen, aktivitas riset, dan pelaksanaan proses belajar mengajar memerlukan biaya besar, dan itu semua merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan sarjana yang kompeten di bidangnya.

Mahalnya biaya pendidikan tinggi yang harus dipikul masyarakat membuat kita waswas. Fakultas Kedokteran ada yang menawarkan biaya masuk hingga Rp 175 juta. Pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi dokter yang berasal dari keluarga miskin. Semua lulusan kedokteran pasti mereka yang mampu membayar puluhan juta untuk membiayai sekolahnya.

Apakah ini berarti pendidikan tinggi tengah mengarah pada kapitalisme? Bagaimana nasib bangsa ini bila pendidikan yang baik hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya?

Sepertinya kita akan terus terkungkung dalam kemiskinan. Entry point untuk mengentaskan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi tertutup karena pendidikan hanya berpihak kepada mereka yang mampu. Kesempatan orang miskin untuk masuk universitas sangat terbatas karena biaya masuk perguruan tinggi dibuat sangat mahal.

Biaya pendidikan yang semakin mahal ternyata tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang semakin baik. Dari tahun ke tahun tampaknya kualitas SDM kita tidak menunjukkan perbaikan yang berarti ditinjau dari peringkat Human Development Index (HDI). Kita pernah mencapai peringkat 99 pada tahun 1997 dan peringkat 96 pada 1998 dari sekitar 170 negara, tetapi kini posisi HDI Indonesia pada peringkat ke 111 atau 112. Ini menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan yang dibuat Indonesia dalam perbaikan SDM-nya.

Jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat banyak, yakni sekitar 36 juta orang. Karakteristik orang miskin adalah pendidikannya rendah, kurang sehat, dan kurang gizi.

Sebagian perguruan tinggi kini terjebak membuka program studi yang sifatnya hanya meraup recehan. Nama besar sebuah universitas akan tenggelam kalau terlalu sibuk mengurus program diploma, program eksekutif, atau program extension. Sebuah departemen atau jurusan di perguruan tinggi terkemuka hanya menerima mahasiswa S-1 sebanyak 35 orang setiap tahun dan pada saat yang sama menerima 200 mahasiswa diploma. Padahal, core business perguruan tinggi adalah S-1 reguler, S-2, dan S-3 yang semuanya merupakan jalur akademik.

Jalur diploma terus dikembangkan karena bisa menjadi mesin uang bagi perguruan tinggi. Kalau alasannya hanya ini, keberadaan jalur profesional (diploma) sungguh patut dipertanyakan. Pembukaan program diploma harus selalu disertai feasibility study untuk mengetahui sejauh mana permintaan pasar akan tenaga-tenaga terampil yang kelak akan diluluskan.

Ini semua merupakan rentetan buruk akibat minimnya unit biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi. Kebijakan pendidikan yang kurang tepat, kurangnya perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu akhirnya akan membawa dampak negatif terhadap keseluruhan SDM bangsa. Sarjana-sarjana yang dihasilkan tidak akan mempunyai kompetensi cukup untuk bersaing dengan sarjana-sarjana lulusan luar negeri. Hal ini akan memunculkan sarjana penganggur atau sarjana yang tidak bisa mendapatkan penghasilan layak.

Ali Khomsan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat, FEMA IPB

Profei GSSURU

2008-12-27T05:29:00.002+07:00

Jajak Pendapat "Kompas"

Menakar Penghargaan Masyarakat terhadap Profesi Guru

Sabtu, 27 Desember 2008 | 00:50 WIB

Profesi guru secara perlahan tampak ”naik daun”. Meski terseok-seok, semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta munculnya sejumlah kebijakan yang propendidikan, guru dan profesi guru kian memperoleh perhatian memadai.

Hasil jajak pendapat Kompas, 19-20 November 2008, memperlihatkan, bagian terbesar responden (29,5 persen) secara mengejutkan menempatkan profesi guru sebagai pilihan pertama profesi yang dicita-citakan. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan cita-cita untuk menjadi dokter atau bidan yang menempati tempat favorit kedua.

Dilihat dalam kategori jenis kelamin, perempuan tampak lebih berminat bekerja dalam profesi pendidik ini ketimbang laki- laki. Proporsi responden perempuan yang berminat menjadi guru dua kali lipat lebih besar daripada pria.

Namun, ada yang berbeda dari alasan yang dikemukakan. Berlainan dengan asumsi umum bahwa mencari pekerjaan didorong karena motivasi mencari penghasilan, responden yang bercita-cita menjadi guru ternyata lebih banyak didasari alasan nonmateri.

Kebanyakan responden mengaku minatnya menjadi guru karena menyukai keilmuan yang dipelajari, status yang diperoleh, dan aspek empati lainnya. Hanya 3,3 persen saja responden yang bercita-cita menjadi guru karena faktor gaji dan penghasilan.

Kondisi tersebut cukup istimewa jika mengingat kondisi sulitnya mencari pekerjaan, tetapi sekaligus menyiratkan pesan, profesi guru sebetulnya tetap menarik minat pencari kerja.

Profesionalisme guru

Kemunculan Undang-Undang Guru dan Dosen pada intinya didorong oleh semangat untuk lebih menghargai profesi tenaga pendidik. Untuk mengubah pandangan publik selama ini tentang profesi guru dari sebuah tugas ”pengabdian” menjadi sosok pekerjaan profesional, Undang-Undang Guru dan Dosen memberi kesempatan seluruh tenaga pendidik meningkatkan kompetensi melalui program sertifikasi.

Dengan pendekatan demikian, selain gaji dan pemberian tunjangan fungsional, kini guru yang mampu membuktikan kompetensinya akan mendapat imbalan khusus berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Program ini menjadi pintu masuk penguatan aspek profesionalisme dari sebuah pekerjaan guru yang berujung pada peningkatan kesejahteraan guru.

Niat pemerintah untuk memperbaiki nasib guru melalui perbaikan undang-undang dihadapkan pada berbagai masalah teknis dan nonteknis. Masalah status guru, misalnya, tidaklah sesederhana hanya dengan membagi menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS. Konsekuensi yang mengikuti kedua status itu sungguh berbeda, khususnya dari segi kesejahteraan yang diterima.

Masalah lain adalah program sertifikasi. Jumlah guru yang kini sudah berstatus sarjana atau D-4 lebih sedikit dibandingkan dengan guru yang belum mencapai ”pagu” pendidikan minimal untuk dapat mengikuti program tersebut. Hingga tahun 2006-2007, dari total 2,7 juta guru di seluruh Indonesia, 60 persen belum memiliki kualifikasi akademik minimal, seperti yang disyaratkan undang-undang (lihat Grafik).

Efek dari ketentuan ini semula cukup positif. Guru berbondong-bondong meneruskan pendidikan demi meraih ijazah minimal yang disyaratkan. Sayang, setelah guru bersusah payah melanjutkan pendidikan dengan menghabiskan waktu dan dana, program sertifikasi terkendala kuota tahunan.

Demikian juga bagi sejumlah guru swasta, program sertifikasi dianggap menganaktirikan mereka. Hal ini karena adanya ketentuan, yakni bagi guru yang belum berstatus karyawan tetap, meski sudah memegang ijazah D-4 atau S-1, tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi. Hanya guru yang berstatus karyawan tetap saja yang dapat mengikuti sertifikasi.

Berbagai kendala yang dihadapi untuk membuktikan kompetensi guru melalui sertifikat profesi itulah yang menjadikan program ini masih seperti mimpi mengawang-awang.

Gaji guru

Terkait penghasilan guru yang minim, publik jajak pendapat juga berpendapat, angkatan ”Oemar Bakrie” ini semestinya bergaji Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Tingkatan penghasilan itu harus semakin tinggi sesuai jenjang pendidikan yang diajar.

Saat ini, untuk sebagian guru yang berstatus PNS, besaran penghasilan tersebut bisa dicapai. Di sebagian daerah, pemerintah setempat bahkan menyubsidi gaji guru sehingga sampai di tingkat yang cukup layak.

Sebagaimana dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sejak tahun 2006 memberikan tambahan tunjangan perbaikan penghasilan untuk guru senilai Rp 1 juta per bulan. Dengan tambahan penghasilan itu, guru yang bergaji pokok Rp 1 juta, misalnya, akan menerima gaji Rp 2,7 juta per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan.

Namun, hal itu sulit diwujudkan untuk guru non-PNS, apalagi mereka yang non-PNS tetapi mengajar di sekolah negeri. Hingga saat ini, problem guru non-PNS (swasta) maupun guru bantu (honorer) masih berputar-putar di persoalan kemampuan anggaran, baik itu pemerintah maupun yayasan tempat para guru swasta bernaung.

Seluruh kondisi tersebut menggambarkan niat baik pemerintah saja dengan berbagai perangkat yang dimiliki ternyata belum cukup. Perlu komitmen dan konsisten sistem untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan menjadikan profesi ini memang menarik karena aspek penghargaannya pula.

(Palupi Panca Astuti/ Litbang Kompas)

BHP, Menuju Liberalisasi Pendidikan

2008-12-26T08:15:00.000+07:00

Emile A Laggut

Liberalisasi kebijakan pendidikan (education policy). Itulah semangat UU Badan Hukum Pendidikan yang baru saja disetujui DPR.

Keputusan itu amat paradoks. Sebab, selain menegasikan amanat konstitusi, juga mengingkari realitas kehidupan masyarakat saat ini. Keputusan DPR ini bukannya memberi angin segar, melainkan justru mengembus angin ”polusi” bagi publik.

”Lex specialis” BHP

Pengesahan UU BHP dengan sendirinya menggeser UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebab, UU BHP mengandung asas lex specialis yang bakal menjadi acuan bagi semua kegiatan pendidikan, mulai dari pengembangan infrastruktur, tata kelola, proses, kegiatan formal dan non-formal, kurikulum, hingga penyediaan semua komponen terkait.

Kebijakan ini adalah proses privatisasi atau liberalisasi pendidikan yang sebelumnya telah diperkuat Peraturan Presiden No 76 dan 77 Tahun 2007 tentang kriteria usaha di bidang penanaman modal yang membuka peluang besar kepada modal asing untuk berinvestasi di bidang pendidikan. UU ini membuka jalan bagi asing untuk memegang saham sampai 49 persen untuk tiap satuan pendidikan tingkat menengah dan universitas.

Ini berarti globalisme-liberalisme telah merambah dunia pendidikan. Menurut Dale R dan Robertson SL, ”The varying Effects of Regional Organization as Subjects of Globalization on Education”, Comparative Education Review (2002), terjadinya liberalisasi pendidikan tidak terlepas dari pembentukan organisasi-organisasi regional, seperti EU, NAFTA, AFTA, GATT, PECC, dan APEC.

Kehadiran organisasi-organisasi ini berpengaruh besar pada kebijakan pendidikan, bahkan sampai urusan pelaksanaan kebijakan. Global(isme) juga telah berpengaruh terhadap perkembangan konsep desentralisasi atau otonomisasi pendidikan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan kurikulum di setiap jurusan atau program studi, (Astiz, M F Wiseman, dan Baker D P Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education System, 2002).

Untuk mengikuti tren ini pemerintah mendorong proses liberalisasi atau privatisasi sistem pendidikan. Sasarannya agar sistem pendidikan dicanangkan secara demokratis, efisien, akuntabel, kompetetif, serta memberdayakan sumber daya para dosen, guru, orangtua, dan siswa atau mahasiswa dan pihak-pihak lain dalam membangun pendidikan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan (sekolah dan universitas) serta ketersediaan anggaran untuk gaji guru atau dosen dengan berbasiskan kompetensi dan daya saing yang tinggi. Pada tahap ini pendidikan semakin dianggap sebagai investasi sehingga pemerintah menjadikannya sektor terbuka bagi penanaman modal dan komoditas.

Selamatkan pendidikan

Ada sejumlah dampak negatif atas hadirnya UU BHP.

Pertama, sistem desentralisasi atau otonomi menyebabkan semua institusi pendidikan akan berlomba-lomba mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan membebani masyarakat.

Kedua, terpolarisasinya antara siswa atau mahasiswa jalur khusus (ekstensien) yang relatif berduit dan jalur mahasiswa reguler yang kebanyakan tidak berduit sehingga nilai pengabdian guru atau dosen terkontaminasi dengan aspek materialisme semata. Jadi, nilai pengabdian hanya diukur dengan duit, selain itu adanya bentuk diskriminasi pelayanan pendidikan antara si kaya dan si miskin.

Ketiga, otonomi perguruan tinggi tak terhindarkan sehingga fokus utamanya adalah otonomi pengelolaan keuangan. Maka, perguruan tinggi terus bersaing mencanangkan program-program yang relatif banyak mendatangkan uang.

Dengan pertimbangan finansial, perguruan tinggi telah berubah menjadi perusahaan yang melakukan kalkulasi perdagangan dengan mempertimbangkan untung-rugi. Maka, besar kemungkinan akan menutup jurusan atau program studi yang dianggap tidak menguntungkan.

Jadi, melalui UU BHP, universitas bisa dinyatakan pailit atau bangkrut. Proses pembisnisan pendidikan seperti ini amat meresahkan banyak kalangan, khususnya bagi orang miskin yang menginginkan anaknya menempuh pendidikan tinggi.

Seharusnya perguruan tinggi berposisi sebagai institusi yang mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat universal. Begitu pula dengan institusi pendidikan tingkat dasar dan menengah, selayaknya bisa membuka akses pendidikan bagi rakyat miskin.

Akses pendidikan

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (2007), sebanyak 33,9 juta anak Indonesia dilanggar hak pendidikannya, 11 juta anak usia 7-8 tahun buta huruf dan sama sekali belum pernah mengecap bangku sekolah serta sisanya putus sekolah. Bila dirinci lagi ada 4.370.492 anak putus sekolah dasar dan 18.296.332 anak putus sekolah menengah pertama.

Adapun 11 juta sisanya (lebih dari 30 persen) anak buta huruf karena tidak pernah bersekolah. Bahkan, hanya 70,85 persen masyarakat miskin di Indonesia mendapatkan akses pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah saja, sementara kelompok kaya mencapai 94,58 persen (Susenas, 2004).

Dengan hadirnya UU BHP ini justru lebih besar risikonya ketimbang manfaatnya karena semakin lemahnya akses kaum miskin terhadap pendidikan. Sejauh ini pemerintah tidak memprioritaskan program dan anggaran wajib belajar sembilan tahun. Bahkan, pemerintah sendiri belum melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD 2008 ini.

Pendek kata, pengesahan UU ini telah menambah daftar panjang penderitaan rakyat di satu sisi. Sementara itu, di sisi lain amat bertentangan dengan konstitusi, juga mengingkari hakikat pendidikan yang sesungguhnya.

Maka, sebaiknya sistem pendidikan nasional tetap mengacu konstitusi dan UU No 20 Tahun 2003 yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang demokratis, berkeadilan, manusiawi, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai kultural.

Sudah saatnya kita bersama-sama mematuhi amanat konstitusi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional demi terwujudnya pembangunan manusia Indonesia yang bermutu dan bermartabat.

Emile A Laggut Penulis Buku; Peneliti Bidang Hukum dan Masalah Sosial Politik

PERINGATAN HARI IBU

2008-12-26T08:10:00.002+07:00

Saat Para "Ina" Merayakan Kemandirian

Jumat, 26 Desember 2008 | 00:45 WIB

Begitu memasuki halaman Pusat Program Perempuan Kepala Keluarga Lodan Doe di Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (20/12) siang, sekelompok perempuan tampak asyik memainkan tarian bambu.

Kelompok lain yang terdiri dari sejumlah perempuan tua-muda menari kedong, tari perang adonara yang biasa dimainkan pria. Saat menari para perempuan yang mengenakan selendang tenun itu tampak perkasa. Dengan cekatan, mereka memegang perisai serta mengayun-ayunkan tombak dan parang.

Tari-tarian itu merupakan pembuka rangkaian acara Peringatan Hari Ibu yang diadakan Pusat Program Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Lodan Doe, komunitas perempuan kepala keluarga di Kecamatan Kelubagolit, Adonara, Kabupaten Flores Timur. Tarian yang mereka mainkan juga merupakan simbol keperkasaan kaum perempuan Adonara melawan kemiskinan.

Seusai mendengarkan sejumlah sambutan dari pengurus Pekka ataupun pejabat kantor kecamatan setempat, ratusan anggota komunitas itu pun mengambil bekal mereka. Dengan lahap, para ina (ibu) itu menyantap makanan yang dibawa dari rumah.

Tak berapa lama, hujan deras mengguyur. Mereka berbondong-bondong memasuki ruang pertemuan Pekka Lodan Doe untuk berteduh. Beberapa saat kemudian, acara cerdas cermat yang diikuti kelompok-kelompok Pekka dari sejumlah desa dimulai.

Meski berimpitan, para ina dengan penuh semangat menyaksikan lomba itu dan ikut menyemangati perwakilan kelompok mereka yang maju sebagai tim cerdas cermat. Salah seorang ina tampak memandu acara dan mengajukan beragam soal kepada para peserta.

Pertanyaan yang diajukan sangat bervariasi, mulai dari berhitung, pengetahuan tentang tanaman dan hewan di lingkungan sekitar, sampai seputar kesehatan reproduksi dan kesetaraan jender. Setiap ada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan, para hadirin bertepuk tangan.

Yang tidak kalah seru adalah lomba peragaan busana, pada malam harinya. Jangan membayangkan pesertanya adalah para perempuan cantik bertubuh langsing dan berbaju glamor yang mahir berlenggak-lenggok. Sebab, pesertanya adalah para ina, bahkan banyak yang telah berusia lebih dari 60 tahun.

Ada tiga kategori yang dilombakan, yaitu baju pesta, pakaian untuk melayat, serta baju untuk bekerja di sawah dan berjualan di pasar. Mereka tak hanya menampilkan busana, tetapi juga memperagakan cara berdagang di pasar, aktivitas mencangkul dan menyiangi rumput, serta menyalakan lilin saat melayat.

Gelak tawa ramai terdengar setiap kali ada peserta lomba yang berusaha berlenggak-lenggok dengan gemulai dan berlagak genit di atas teras yang disulap menjadi panggung. Sementara itu, sejumlah peserta terlihat gugup dan malu-malu saat memperagakan busana.

Hak-hak perempuan

Sore beranjak malam. Mereka pun beranjak pulang. Sebagian hadirin berjoget bersama setelah lomba peragaan busana selesai diadakan. Sejenak mereka berbagi suka, menghilangkan segala beban hidup yang harus dipikul sebagai kepala keluarga.

Puncaknya, Minggu (21/12), di bawah terik matahari ratusan ina yang mengenakan baju dan sarung tenun dengan penuh semangat mengikuti pawai kendaraan berkeliling sejumlah desa di Pulau Adonara.

Di bagian depan kendaraan terpampang spanduk bertuliskan, ”Ibu adalah Segalanya”, ”Hapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Pawai keliling desa itu sekaligus untuk menyosialisasikan hak-hak kaum perempuan di daerah terpencil tersebut yang selama ini terabaikan.

Dalam sambutannya, Ketua Serikat Pekka Lodan Doe Maria Abombole menekankan pentingnya kemandirian bagi perempuan agar lepas dari belenggu kemiskinan dan meraih keadilan. ”Kita oma-oma tidak punya ijazah sekolah. Tapi, kita tak mau kalah, kita juga ingin maju,” ujarnya.

Bagi para ina, peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan sekali dalam setahun sangat dalam artinya dan tak sebatas seremonial. Perayaan Hari Ibu sekaligus untuk meneguhkan tekad yang terus terucap dari bibir mereka, ”Satukan Hati, Samakan Langkah, Raih Kemenangan”. (EVY)

UMU BHP

2008-12-26T08:08:00.000+07:00

Eksistensi Yayasan Tidak Terganggu

Jakarta, Kompas - Eksistensi yayasan penyelenggara pendidikan tidak akan terganggu seiring dengan disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (24/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dan Forum Komunikasi Penyelenggara Pendidikan terganggu dengan Pasal 67 Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Dalam pasal itu disebutkan, yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang belum menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam UU BHP, harus menyesuaikan paling lambat enam tahun sejak undang-undang itu diundangkan.

Dalam ayat lain pada pasal yang sama disebutkan pula penyesuaian tata kelola itu dengan mengubah akta pendiriannya. Saat ini terdapat badan pembina, pengawas, dan pengurus. Namun, setelah enam tahun struktur organisasi harus tunduk kepada tata kelola BHP, yang artinya keberadaan yayasan bisa terpengaruh. Padahal, saat ini justru yayasan yang menjadi pendiri dan penyandang dana awal pendirian perguruan tinggi swasta.

”Sebagai yayasan umum, tetap bisa melakukan kegiatan dan dilindungi UU Yayasan. Hanya saja, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan harus terdapat struktur yang melaksanakan fungsi-fungsi yang diminta dalam UU BHP,” kata Fasli Jalal.

Menurut Fasli, penyesuaian itu antara lain dalam pembentukan majelis wali amanat. ”Namanya terserah, tetapi tugasnya dalam menjalankan fungsi sebagai majelis wali amanat harus berjalan,” kata Fasli.

Untuk memperkaya representasi, anggota tidak hanya dari yayasan. Namun, itu pun hanya sepertiga dan lainnya boleh orang yayasan. Pembina yang menjadi tokoh utama yayasan bisa duduk di majelis wali amanat. ”Hanya saja, kalau membuat perguruan tinggi baru kelak, harus menjadi struktur BHP penuh,” ujar Fasli. Perguruan tinggi swasta yang ada sekarang diberi kesempatan untuk membenahi diri selama enam tahun ke depan.

Struktur yang sudah ada di yayasan juga dapat disesuaikan agar menjalankan fungsi yang diminta BHP. Dia mencontohkan, badan pengawas yayasan dapat menjadi dewan audit. Fasli mengatakan, para pendiri yayasan juga dapat tetap berperan dominan.

Mengenai rencana berbagai elemen pendidikan untuk mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, Fasli mengatakan, semua hak hukum warga negara harus dihargai. Depdiknas siap menerima dan menjalankan keputusan hukum apa pun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. (INE)

Mari Mengungsi ke Mars

2008-12-22T15:27:00.000+07:00

Brigitta Isworo L

Konferensi PBB Mengenai Perubahan Iklim di Poznan, Polandia, berakhir sepekan lalu. Tidak ada perubahan komitmen pengurangan emisi karbon. Pemanasan bumi akibat emisi karbon diprediksi menyebabkan Bumi tak mampu lagi menyangga kehidupan pada akhir abad ini.

Ke mana kita akan mengungsikan kehidupan (terutama manusia) ini? Pencarian ini antara lain yang kemudian menjadi obyek ketika penjelajahan ruang angkasa menjadi semakin ”menjanjikan” sejak pendaratan Neil Armstrong 10 Juli 1967 di permukaan Bulan.

Penjelajahan terus berlanjut bukan hanya ke Bulan, tetapi merambah planet-planet lain dalam galaksi Bimasakti.

Program observasi National Aeronautics and Space Administration (Badan Aeronautika dan Ruang Angkasa Nasional/NASA) Amerika Serikat Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) telah berakhir dan hasilnya dipaparkan dalam jurnal ilmiah Science, Jumat (19/12).

Hasil dari misi penjelajahan MRO yang pertama tersebut telah berhasil menemukan bukti- bukti akan adanya mineral-mineral yang penting untuk mendukung kehidupan. Bukan hanya mineral, bahkan jejak-jejak yang membuktikan adanya air di permukaan Mars juga terekam di beberapa lokasi.

Penemuan akan bukti-bukti tersebut mengindikasikan bahwa pernah ada mikroba—sebagai bentuk awal kehidupan—hidup di Mars ketika planet tersebut kondisinya lebih basah (baca: mengandung air) dibandingkan saat ini. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan MRO tahap kedua yang akan berlangsung selama dua tahun.

Penemuan yang cukup melegakan ini karena ternyata Mars tidaklah ”seganas” yang pernah dipikirkan semula.

Bukti akan adanya air di Mars diketahui saat ditemukan adanya parit-parit yang terbentuk oleh aliran air, kemungkinan berasal dari danau purba.

Bukti akan adanya air juga muncul ketika ada ditemukan jenis-jenis mineral yang hanya bisa terbentuk jika terjadi interaksi dengan unsur air.

Persoalan yang masih ada dan masih harus terus dicari dan dibuktikan adalah seberapa banyak air yang pernah ada di Mars tersebut, dan seberapa besar dukungannya terhadap kehidupan mikroba atau kehidupan yang primitif (metabolismenya sederhana)? Jawabannya mungkin belum akan ditemukan dalam waktu dekat.

Di sisi lain, bukti-bukti tersebut mengisyaratkan bahwa di Mars pernah ada periode ketika air membentuk tanah liat yang disusul periode kering saat Mars kaya akan unsur garam dan unsur airnya bersifat asam. Kondisi ini amat tidak cocok untuk mendukung kehidupan.

Persoalannya, kondisi di Mars tidaklah serupa antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Oleh karena masih ditemukan sejumlah unsur karbon yang mengindikasikan wilayah itu tidak bersifat asam-unsur asamnya rendah. Karbon amat mudah terurai jika bertemu unsur asam. Unsur karbon juga ditemukan pada batuan meteorit yang berasal dari Mars.

”Kehidupan yang primitif mungkin menyukainya. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan tidak terlalu asam. Sebuah tempat yang ’tepat’,” ujar Bethany Ehlmann sarjana dari Brown University di Providence.

Unsur karbon yang telah memberikan harapan tersebut ditemukan MRO di daerah yang disebut Nili Fossae, sekitar 667 kilometer panjang dan berada di tepian Isidis-kolam yang telah kering, dan di dekat batuan yang terekspos di tepi lembah kawah. Jejak serupa ditemukan di Terra Tyrrhena dan Libya Montes.

Sejumlah peneliti memiliki teori yang berbeda-beda tentang terbentuknya karbon. Misalnya, ada yang menyebutkan air tanah (Mars) terangkat ke permukaan melewati batuan yang mengandung olivin di permukaan dan terpapar pada hujan atau danau kecil. Teori tersebut mempertebal keyakinan bahwa di Planet Merah itu pernah ada air di permukaannya.

Berkeliling

Perjalanan MRO berkeliling planet telah membawanya menemukan bukti-bukti bahwa sebagian besar wilayah dataran tinggi di bagian selatan planet yang luas itu dialiri air dengan kondisi lingkungan yang bervariasi pada 4,6 miliar-3,8 miliar tahun yang lalu.

Bukti-bukti itu ditunjukkan dengan penemuan batuan filosilikat yang tersebar meluas di belahan selatan planet. Batuan filosilikat ini mengandung unsur besi, magnesium atau aluminium, mica, dan kaolin.

”Dalam filosilikat, atom-atomnya tertata secara berlapis dan semua memiliki unsur air atau kandungan hidrogen dan oksigen yang membentuk suatu struktur kristal,” tutur anggota tim MRO, Scott Murchie, dari John Hopkins University.

Lapisan batuan yang mengandung kristal air tersebut berada di lapisan batuan vulkanik yang belum terlalu tua. Di bagian kawah, misalnya di Valles Marineris, di belahan selatan planet, terpapar lapisan lempung purba dan berbagai mineral lain.

”Ini seperti sebuah perjalanan ke lapisan batuan di dasar Grand Canyon,” ujar Murchie merujuk pada salah satu fenomena geologis yang terbesar.

Variasi tanah lempung dan berbagai mineral yang ditemukan di Mars tersebut mengindikasikan adanya variasi kondisi lingkungan di Mars.

Di belahan utara Mars ditemukan batuan dengan kandungan berbeda, yaitu sulfat yang mengindikasikan lingkungan yang lebih kurang mendukung kehidupan dibandingkan selatan.

Nah, mungkin suatu hari nanti kita bisa mengungsi ke belahan selatan Mars? Atau... maukah kita menyelamatkan kapal kehidupan kita yang bernama Bumi...?

UU BHP

2008-12-22T15:24:00.001+07:00

Korporatisasi Pendidikan

Darmaningtyas

Korporatisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perusahaan besar yang memisahkan antarkepemilikan saham dengan manajemen.

Sedangkan korporatisasi pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah proses pembentukan korporasi di dalam dunia pendidikan. Bentuk korporasi pendidikan yang dimaksudkan di sini memang tidak persis seratus persen sama dengan korporasi dalam dunia bisnis, yang aktivitas utamanya mencari keuntungan bagi para pemilik saham dan manajemen, tapi langkah-langkah, tahapan, prosedur, maupun hasil akhir yang ingin dicapai itu sama persis, yaitu penciptaan standardisasi dan efisiensi guna mencapai produk unggulan.

Proses ke arah pembentukan korporasi dalam pendidikan itu dilakukan secara sistematis dan legal. Sistematis dimulai dengan memperkenalkan istilah-istilah korporasi ke dalam khazanah pendidikan sehingga menghegemoni masyarakat sekolahan, sedangkan legal diberikan payung hukumnya, baik dalam bentuk peraturan presiden, peraturan pemerintah, maupun undang-undang, dan yang terakhir adalah Undang- Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru disahkan, 17 Desember 2008.

Awal proses

Awal proses pembentukan korporasi dalam dunia pendidikan itu dimulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan dan kemudian diikuti dengan PP No 152-155 Tahun 2000 tentang pembentukan UI, UGM, IPB, dan ITB menjadi PT Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status dari PTN menjadi BHMN memiliki implikasi luas terhadap perubahan peran institusi pendidikan tersebut, yang menjadi sangat komersial dan pabrikan. Perguruan tinggi, khususnya universitas, bukan lagi sebagai wahana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan mencari kebenaran, tapi sekadar institusi legal yang punya kedudukan hukum di masyarakat untuk melakukan pungutan-pungutan yang amat mahal dan mencekik.

Istilah baru

Beberapa istilah baru, seperti Majelis Wali Amanah (MWA), tata kelola, Dewan Audit, Organ Audit, Dewan Pengawas, penjaminan mutu, layanan prima, usaha komersial, investasi, investasi dalam bentuk portofolio, ketenagaan, keuntungan, sisa keuntungan, kekayaan, kekayaan dan pendapatan, pemisahan kekayaan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung gugat, volume pendapatan, aktiva, pasiva, penggabungan, pembubaran, dan pailit, adalah istilah yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dunia pendidikan, termasuk dalam UU No 4/1950 tentang Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah serta UU No 2/1989 dan UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, sejak keluarnya PP No 61/1999 dan PP No 152- 155 Tahun 2000, istilah-istilah tersebut menjadi sangat akrab dan semakin melembaga lagi setelah DPR mengesahkan RUU BHP menjadi UU BHP. UU BHP memang UU tentang korporasi pendidikan karena yang diatur hanya mengenai masalah tata kelola, kekayaan, pemisahan kekayaan, ketenagaan, pendanaan, tata cara investasi, serta mekanisme pembubaran dan pailit dari badan hukum pendidikan.

Istilah-istilah yang digunakan dalam bab dan pasal dalam UU BHP ini adalah istilah yang biasa digunakan di dalam korporasi, bukan di dalam dunia pendidikan. Maka wajar bila UU BHP lebih cocok mengatur tentang sebuah korporasi, bukan mengatur pendidikan yang visinya mencerdaskan bangsa dan misinya sosial. Sebab, UU BHP justru secara resmi mengatur aktivitas bisnis bagi BHP (Pasal 43). Ini bertentangan dengan pasal di depan yang menyatakan BHP sifatnya nirlaba.

Penyederhanaan masalah

Berdasarkan istilah-istilah yang dipakai dalam UU BHP itulah yang membuat kami menolak RUU BHP untuk disahkan menjadi UU karena sama saja mendorong pendidikan menjadi korporasi. Sebab, berangkat dari istilah-istilah itulah, maka ketika UU itu diimplementasikan, implementasinya tidak akan jauh berbeda. Bila dalam UU BHP tidak dikenal lagi istilah ”sekolah” dan ”guru” karena digantikan dengan istilah ”badan hukum pendidikan” dan tenaga pendidik, maka dalam implementasinya nanti tidak ada istilah ”sekolah” dan ”guru”. Padahal, kata ”sekolah” dan ”guru” memiliki makna sosiologis dan filosofis yang lebih luas daripada kata ”badan hukum pendidikan” dan ”tenaga pendidik”. Sebaliknya, karena dalam pasal-pasal UU BHP itu adalah Badan Audit, Badan Usaha Komersial, Pemisahan Kekayaan, Investasi, dan sebagainya, maka yang akan terjadi di lapangan ya seperti itu. Akhirnya, ketika UU BHP dilaksanakan, tidak menjawab persoalan pendidikan nasional sama sekali, tapi hanya menjawab masalah tata kelola. Padahal, tata kelola itu hanya sarana untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok lembaga pendidikan formal untuk melakukan pengajaran dan pendidikan justru terabaikan karena penyelenggara justru sibuk dengan urusan tata kelola yang teknis-administratif-manajerial, termasuk mengurusi masalah pemisahan kekayaan antara pemerintah dan BHP atau antara pendiri dan BHPM (sekolah-sekolah swasta). Atau sibuk mengembangkan bisnis melalui investasi. UU BHP memang mereduksi pendidikan hanya pada masalah tata kelola, dan tata kelola pun lebih fokus pada pendanaan saja, terutama bagi-bagi peran antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan UU BHP akan mengeliminir pelaksanaan pendidikan gratis karena tidak ada pasal yang mengatur tentang masalah tersebut (kecuali pendidikan dasar) serta akan menjadikan nasib guru makin tidak jelas, kecuali sebagai buruh kontrak saja.

UU BHP juga mengabaikan hak anak-anak miskin dan bodoh—yang notabene populasinya di masyarakat mencapai 40 persen sendiri—karena yang diatur hanya beasiswa untuk yang miskin tapi pintar dan bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Lantas, siapa yang membiayai pendidikan anak-anak miskin dan bodoh tersebut? Sungguh tragis apabila masalah pendidikan hanya disederhanakan pada masalah tata kelola.

”Judicial review”

Disahkannya RUU BHP menjadi UU sebetulnya merupakan lonceng kematian bagi pendidikan nasional karena negara tidak lagi melindungi hak-hak warganya untuk memperoleh akses pendidikan secara gratis dan bermutu. Untuk itu, sebelum UU BHP diterapkan, ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk melawan keberadaan UU BHP, yaitu, pertama, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan kedua pembangkangan sipil (civil disobedience) dengan tidak mau menjalankan UU tersebut karena kita sudah memiliki UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disusun dengan menimbulkan kontroversi. Judicial review agar dapat mempunyai kekuatan mencari kebenaran mutlak harus dilakukan bersama-sama di antara kelompok yang menolak RUU BHP, baik itu di perguruan tinggi, yayasan, aktivis LSM, mahasiswa, dan sebagainya. Mereka harus mau membuang ego sektoralnya guna membangun aliansi yang kuat untuk menolak UU BHP.

Semoga para hakim di Mahkamah Konstitusi masih diterangi oleh cahaya kebenaran sehingga dapat melihat bahwa UU BHP menyimpang dari semangat Pancasila dan UUD 1945.

Darmaningtyas Aktivis Pendidikan yang Anti-UU BHP

Memburu Gelar Magister

2008-12-18T13:39:00.000+07:00

Oleh Wardjito Soeharso

DALAM dasa warsa terakhir ini, semakin banyak pejabat pemerintahan yang melanjutkan studi jenjang magister/strata dua (S-2). Seperti sudah menjadi tren, gelar magister harus terpajang di belakang nama. Kalau sudah memiliki gelar itu, tampaknya para pejabat tersebut menjadi lebih percaya diri, bergengsi, dan berwibawa.

Sayangnya, gelar itu tidak diikuti dengan penampilan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Dalam penampilan sehari-hari, mereka ”biasa-biasa” saja. Artinya, ketika berbicara dalam berbagai forum, mereka tidak memperlihatkan keluasan berpikir, ketajaman analisis, dan ketepatan dalam memilih berbagai alternatif pemecahan masalah.

Lebih parah lagi, mereka justru lebih banyak diam, tidak ikut ambil bagian dalam diskusi, sehingga memunculkan persepsi yang mengarah kepada stereotype bahwa gelar magister yang berderet di belakang namanya tidak memiliki makna apa-apa.

Dalam birokrasi pemerintahan, jenjang pendidikan memang sangat penting untuk meniti karier. Lulusan SMA, D-2, D-3, S-1, S-2, dan S-3, masing-masing sudah ditentukan di mana posisi awal ketika diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Begitu pula, dalam meniti karier selanjutnya, jenjang pendidikan juga memiliki porsi cukup besar, sebagai bahan pertimbangan untuk promosi menuju struktur jabatan yang lebih tinggi.

Sesungguhnya, birokrasi pemerintahan sangat memerlukan PNS yang berkualitas akademik cukup baik, dari tingkat D-3, S-1, S-2, sampai S-3. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, birokrasi pemerintahan harus memiliki think tank yang kuat. Pemikir dengan kapasitas akademik yang baik, ditunjang pelaksana dengan kemampuan manajerial yang andal, menjadi kebutuhan mutlak bagi birokrasi pemerintahan saat ini.

Era globalisasi yang membawa angin perubahan begitu cepat di seluruh dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, dilihat sebagai tantangan yang harus dijawab. Untuk menjawab tantangan globalisasi, peningkatan kapasitas keilmuan melalui studi lanjut juga menjadi alternatif yang banyak dipilih.

Maka wajar saja kalau para pejabat kemudian berusaha mati-matian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena dengan gelar akademik yang tinggi itu akan meningkatkan daya saingnya, dan membuka peluang yang lebih luas untuk memperoleh posisi yang lebih strategis.

Sekadar Alat

Sayangnya, kebutuhan birokrasi terhadap pejabat yang berkualitas akademik itu tidak dipahami secara benar. Gelar magister sebagai bukti selesainya studi lanjut atau pascasarjana di perguruan tinggi, dianggap sekadar alat atau sarana untuk meningkatkan kualifikasi kepegawaian semata. Akibatnya, para pejabat itu menempuh studi lanjut hanya untuk mencari tambahan gelar, bukan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Itulah bentuk kredensialisme, faham yang hanya melihat dokumen (ijazah) sebagai simbol status belaka.

Berangkat dari asumsi yang salah kaprah seperti itu, banyak pejabat yang meneruskan belajar ke jenjang pascasarjana sekadar ingin memperoleh ijasah dan gelar. Bagi mereka, yang penting memperoleh gelar magister, sedangkan soal substansi atau ilmu bukanlah prioritas yang perlu dipikirkan.
Dengan gelar magister terpajang di belakang namanya, dalam administrasi kepegawaian, posisinya di daftar urut kepangkatan (DUK) akan cepat terdongkrak naik. Dengan tambahan gelar, status sosialnya pun ikut terangkat; orang lain menjadi semakin hormat.

Dalam hukum ekonomi, berlaku hukum supply and demand, yaitu jika ada permintaan tentu ada penawaran. Adanya minat yang tinggi dari pejabat untuk meneruskan belajar ke jenjang pascasarjana ditangkap dengan baik oleh lembaga pendidikan tinggi.

Kini hampir semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, berlomba untuk membuka program pascasarjana. Bahkan ada perguruan tinggi yang secara khusus menawarkan program pascasarjananya kepada pejabat secara berkelompok untuk mengikuti perkuliahan memanfaatkan waktu yang disesuaikan dengan jam kerja lembaga pemerintah.

Banyak perguruan tinggi membuka model long distance learning (perkuliahan jarak jauh) atau week-end (kuliah sabtu-minggu) hanya untuk mengakomodasi keleluasaan waktu kuliah para pejabat.

Sebenarnya tidak ada yang salah apabila perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada PNS untuk belajar dalam program pascasarjana. Sudah semestinya perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan tinggi, menjadi salah satu mesin yang harus mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Para lulusan pascasarjana diharapkan mampu menampilkan diri sebagai intelektual yang kritis, analitis, dan mampu memberikan sumbangan pemikiran signifikan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.

Formalitas Prosedural

Tetapi tampaknya harapan ideal itu masih jauh dari jangkauan. Perguruan tinggi, dalam seleksi penerimaan calon mahasiswa program pascasarjana masih berorientasi kepada kuantitas, bukan kualitas. Tes masuk bukanlah alat seleksi untuk pendaftar, melainkan sekadar formalitas prosedural yang harus dilalui pendaftar sebelum diterima sebagai mahasiswa pascasarjana. Tak heran, banyak calon mahasiswa pascasarjana (terutama dari PNS) yang kapasitas akademiknya rendah, tetap dapat diterima sebagai mahasiswa.

Karena sistem entri yang kurang baik itulah, kualitas pendidikan jenjang pascasarjana sering dipertanyakan. Gelar magister akhirnya mengalami degradasi, karena pemiliknya gagal memperlihatkan kualitas akademik sesuai dengan gelarnya.

Kalau hal itu tidak segera diubah, opini publik terhadap kualitas pejabat di birokrasi semakin rusak; begitu pula nama perguruan tinggi akan dipertaruhkan.

Mestinya ada standarisasi, perguruan tinggi dengan akreditasi seperti apa yang boleh dipilih pejabat untuk meneruskan studi lanjut pascasarjananya. Dengan adanya standarisasi, pejabat tidak boleh kuliah di perguruan tinggi, selain di perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pejabat yang ingin meneruskan kuliah dibatasi, hanya boleh memilih perguruan tinggi papan atas yang berkualitas. Standarisasi perguruan tinggi semacam itu tentu dapat berfungsi sebagai alat seleksi yang wajar dan alamiah. Hanya pejabat yang memang memiliki kemampuan akademik yang baik sajalah, yang dapat meneruskan studi lanjut ke program pascasarjana.

Lebih parah lagi, mereka justru lebih banyak diam, tidak ikut ambil bagian dalam diskusi, sehingga memunculkan persepsi yang mengarah kepada stereotype bahwa gelar magister yang berderet di belakang namanya tidak memiliki makna apa-apa.

Adapun kalau ada yang memaksakan diri meneruskan kuliah pascasarjana di perguruan tinggi di luar standar akreditasi, apalagi di perguruan tinggi yang tidak jelas statusnya, mereka hanya akan buang waktu, tenaga, dan uang, karena ijazah dan gelar mereka tidak diakui dan tidak akan berpengaruh terhadap status kepegawaiannya.

Itu sebuah fenomena menarik yang perlu dicermati. Bertambah hari semakin banyak pejabat yang melanjutkan belajar, lulus, dan menambah gelar akademik magister di belakang namanya. Logikanya, dengan semakin banyak pejabat lulusan pascasarjana, tentu semakin meningkat pula kinerjanya. Apakah logika itu benar, tampaknya masih perlu diuji dulu.

Fakta membuktikan, yang terjadi justru semakin banyak pejabat sedang terkena virus kredensialisme. Paham yang menganut ijazah dan gelar akademik sebagai kehormatan yang mampu memberikan simbol dan status sosial kepada pemakainya. Yang penting punya ijazah, dan berhak memajang gelar magister di belakang namanya. Mutu perguruan tinggi tak terlalu perlu, tesis bisa dicuri, ijazah bisa dibeli.(68)

–– Wardjito Soeharso, Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jawa Tengah.

Kurikulum Lipstik

2008-12-17T05:13:00.000+07:00

Doni Koesoema A

Pembentukan karakter merupakan bagian penting kinerja pendidikan. Namun, kecenderungan untuk menciptakan praksis on the spot yang dipaksakan hanya akan melahirkan sikap reaktif. Kurikulum lipstik lantas menjadi tren. Siswa menjadi obyek bagi ajang pelatihan. Akibatnya, pendidikan terjerembab pada kedangkalan.

Sekolah menjadi reaktif saat terburu- buru ingin menanggapi tantangan zaman. Seolah sekolah adalah obat bagi masalah itu. Saat korupsi merajalela di masyarakat, pendidik sibuk mengembangkan pendidikan antikorupsi di sekolah. Ada yang mempromosikan sekolah antikorupsi, program kantin kejujuran, dan lainnya (Kompas, 5/12/2008). Juga ada yang mengusulkan masuknya mata pelajaran khusus, Pendidikan Antikorupsi untuk menggantikan PPKn dan Agama yang dianggap gagal menjalankan misinya.

Selain itu, tuntutan akuntabilitas pendidikan akibat tantangan standardisasi telah membuat para pendidik lari pontang- panting mengikuti berbagai macam program kilat pengembangan diri, mulai dari seminar cara mengajar efektif dan kreatif, pola pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), diklat positive thinking, mengikuti lokakarya, dan berbagai macam pelatihan bertajuk pendidikan. Pola kian menjadi-jadi saat model portofolio sertifikasi mensyaratkan adanya berbagai macam sertifikat untuk memperoleh poin. Lembaga seminar menjamur, panitia untung, guru untung, tetapi murid buntung.

Sikap reaktif inilah yang belakangan terjadi dalam dunia pendidikan kita. Seperti lipstik hanya menjadi tampilan luar dan akan hilang dalam sekejap, reformasi pendidikan juga tidak akan bertahan lama jika pendidik sibuk mengurusi hal-hal yang bukan menjadi tugas utamanya, apalagi jika menjadikan siswa sekadar obyek pelatihan. Gejala ini saya sebut dengan kurikulum lipstik.

Restrukturisasi

Oleh Fulan (1993), gejala ini disebut restrukturisasi, yaitu sekadar proses pembaruan guru di tingkat pinggiran, berupa peningkatan keterampilan teknis pengajaran, tetapi tidak disertai perubahan cara pandang. Selain itu, gelojoh mengikuti tren berbagai macam gerakan, dengan berbagai macam label anti (korupsi, kekerasan, narkoba, pornografi, dan lainnya) yang dipaksakan di sekolah hanya akan mengorbankan siswa untuk keinginan politik kelompok tertentu.

Memang, sekolah harus melawan korupsi, menentang kekerasan, menawarkan cara hidup sehat, dan mendidik siswa cara menghormati tubuh sesama sebagai makhluk mulia dan berharga karena sama- sama ciptaan Tuhan. Namun, gagal melawan kesabaran disertai nafsu reaktif bisa menjadikan guru sebagai pahlawan kesiangan yang tidak pernah menyadari bahwa menekuni pekerjaan rutin harian di kelas itulah tugas utamanya. Pembentukan karakter itu terjadi melalui dinamika pengajaran di kelas, bukan melalui seminar, sosialisasi, atau pelatihan dadakan.

Diskursus tentang pembentukan karakter yang dipahami secara parsial bisa menjadi sarana pelarian (eskapisme) guru dari tanggung jawab mereka untuk meningkatkan prestasi akademis siswa dengan cara memberi penekanan berlebihan pada unsur-unsur non-akademis.

Padahal, keunggulan akademis adalah bagian dari pembentukan karakter itu sendiri. Tugas utama guru adalah mengembangkan ekselensi akademis dalam diri siswa. Mutu pendidikan kita kian menurun karena visi keunggulan akademis ini diabaikan. Akibatnya, pembentukan karakter siswa juga terpinggirkan.

Agar pembentukan karakter terjadi integral, guru perlu memahami kembali visi pengajarannya dan percaya bahwa mengembangkan keunggulan akademis adalah tugas utamanya sebagai pendidik. Siswa yang memiliki ekselensi akademis mengandaikan keterbukaan, kemampuan bertanya, berdiskusi, menganalisis masalah, dan mampu mendialogkan ilmu pengetahuan dengan orang lain. Dialog seperti ini terjadi jika masing-masing memiliki keyakinan nilai tentang kebenaran pengetahuan dan maknanya bagi kemaslahatan hidup bersama. Jika ini terjadi, secara tidak langsung karakter anak didik yang terbuka, kritis, dan mau berdialog akan berkembang. Siswa menjadi individu dengan karakter kuat.

Rekulturasi

Di tengah maraknya ”kurikulum lipstik” itu, yang sebenarnya diperlukan adalah rekulturasi, yaitu proses pengembangan diri guru untuk kembali memahami hakikat kinerjanya sebagai pendidik yang hidup dalam keterbatasan ruang, waktu, dan bekerja melalui struktur sekolah yang sering malah membatasi fungsi utamanya sebagai pendidik. Restrukturisasi tidak dengan sendirinya meningkatkan kualitas pengajaran (Elmore, 1992). Seminar-seminar tidak otomatis mengubah paradigma mengajar guru, bahkan bisa jadi malah memperkuat konservatisme (Lortie, 1975).

Pembaruan dangkal tetapi ingar-bingar memang lebih seksi dan menarik hati. Namun, pembentukan nilai dan peningkatan kualitas akademis sebenarnya kinerja bersama yang tidak bisa diatasi sekadar dengan menimba ilmu dari orang- orang luar atau dari pembicara publik yang sama sekali tidak mengerti proses belajar- mengajar di kelas. Yang mengenal siswa di kelas adalah guru. Yang paling mengerti apa yang dibutuhkan siswa agar maju dalam menimba ilmu adalah guru.

Rekulturasi mengandaikan guru mampu membangun komunitas belajar profesional dalam lingkungan sekolah. Penumbuhan komunitas belajar profesional hanya bisa muncul saat guru bekerja sama, saling berbagi informasi dan mengevaluasi pekerjaan satu sama lain dengan mengambil kasus-kasus nyata dalam kelas. Meningkatkan mutu pembelajaran membutuhkan ketekunan, terutama berani menilai diri bagaimana guru mengajar di kelas. Inilah pekerjaan on the spot guru.

Pekerjaan seperti ini jauh dari ingar- bingar dan meriahnya seminar di hotel. Juga tidak ada sertifikat atau plakat sebab guru langsung masuk ke jantung pekerjaan utama. Kurikulum lipstik akan lewat, tetapi guru berdedikasi akan berdiri kuat. Mati raga sambil terus mau mengubah diri, bahkan mau belajar dari rekan guru dan siswa agar siswa menggapai keunggulan akademis, inilah yang membuat guru benar-benar menjadi guru.

Doni Koesoema A Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston

Pertumbuhan Profesionalitas Keguruan

2008-12-17T05:12:00.000+07:00

Mochtar Buchori

Profesionalitas keguruan—atau keprofesionalan di bidang keguruan—adalah sesuatu yang tumbuh, berkembang, dan layu.

Keprofesionalan itu tumbuh saat seseorang menyiapkan diri menjadi guru. Berkembang saat mereka bekerja sebagai guru; layu saat mereka tak lagi menggeluti pekerjaan sebagai guru.

Pandangan ini bertentangan dengan anggapan banyak orang, profesionalisme dan profesionalitas merupakan sesuatu yang konstan, tidak berubah-ubah, dalam diri guru. Menurut anggapan ini, jika seseorang telah mendapat pendidikan profesional untuk pekerjaan guru, ia akan menjadi guru profesional dengan profesionalitas yang menetap di suatu jenjang tangga profesionalitas keguruan.

Mana yang benar? Menurut saya anggapan pertama. Dalam setiap profesi, profesionalitas seseorang akan berubah dan umumnya perubahan itu berupa kenaikan. Amat langka profesionalitas seseorang mengalami kemunduran. Ini hanya terjadi ketika orang meninggalkan jabatan profesionalnya.

Almarhum Prof Dodi Tisna Amijaya semula adalah seorang ilmuwan biologi. Namun, setelah bertahun-tahun menjadi birokrat—mulai dari Rektor ITB, lalu Dirjen Pendidikan Tinggi, Ketua LIPI, dan akhirnya Duta Besar RI di Paris—beliau merasa bukan lagi seorang ilmuwan biologi. Katanya suatu ketika, ”Saya ini kan bukan biologist lagi. Saya sudah berubah menjadi biopolitician.”

Begitu pula jika seorang dokter pindah jabatan menjadi menteri. Ia akan kehilangan profesionalitasnya sebagai dokter, apalagi jika dokter itu bertahun-tahun bertahan menjadi menteri. Almarhum dr Soedarsono, mantan Dubes RI di Yugoslavia, pada tahun 1947 duduk sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Linggarjati. Suatu saat, ada seorang anggota delegasi asing jatuh sakit. Dr Soedarsono diminta memeriksa anggota delegasi asing itu. Merasa tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan seorang dokter, dia meminta koleganya, almarhum dr Yuwono, untuk menggantikan memeriksa pasien asing itu. Kata dr Soedarsono kepada dr Yuwono: ”Tolong gantikan saya! Saya sudah bertahun-tahun tidak memeriksa pasien.” Konon, selama pendudukan Jepang beliau sibuk dengan urusan politik.

Profesionalitas

Mari kita periksa dinamika profesionalitas bidang kepilotan.

Ketika seseorang menyelesaikan pendidikannya sebagai pilot, ia sudah seorang pilot profesional. Tetapi, profesionalitasnya dalam mengemudikan pesawat terbang masih terbatas. Ia hanya boleh mengemudikan pesawat terbang dari jenis yang dipelajari selama pendidikan. Biasanya jenis ringan atau kecil dan belum boleh mengemudikan pesawat terbang besar, seperti Boeing 737 atau Boeing 747. Izin untuk ini kelak akan diperoleh setelah ia mengikuti serangkaian pendidikan pilot tambahan. Jika kelak pilot itu dipindahkan dari pesawat Boeing 747 ke Airbus 380, ia harus menjalani pendidikan atau pelatihan khusus untuk Airbus 380 sebelum benar-benar boleh mengemudikan Airbus 380.

Bagaimana dengan seorang guru? Ketika ia menyelesaikan pendidikan profesionalnya sebagai guru, ia sudah disebut guru profesional. Gajinya pun sudah lebih tinggi daripada guru yang belum mendapat predikat guru profesional. Tetapi, dalam status guru profesional pemula, profesionalitas keguruannya masih terbatas. Ia belum dapat melaksanakan tugas-tugas keguruan yang kompleks. Misalnya, ia belum dapat menangani murid yang bandel. Ia juga belum mampu melayani dengan baik kebutuhan murid yang amat cerdas atau yang lamban pikirannya. Ia baru dapat melayani murid-murid biasa, murid ”rata-rata” (average pupils) karena baru itulah yang dipelajari.

Batas profesionalitas

Dalam setiap profesi, ada tugas-tugas profesional yang relatif mudah selain yang relatif rumit. Tugas profesional yang relatif mudah dapat diserahkan kepada profesional pemula dengan kecakapan profesional minimal. Adapun tugas profesional yang kompleks atau rumit harus ditangani petugas profesional dengan profesionalitas lebih tinggi.

Di bidang kedokteran, dokter muda dengan profesionalitas kedokteran masih minim hanya boleh menangani apa yang disebut ”penyakit-penyakit umum”. Untuk penyakit-penyakit khusus harus ditangani dokter dengan profesionalitas lebih tinggi, seperti dokter spesialis.

Masalahnya, apa batas minimal profesionalitas keguruan? Ini merupakan masalah yang harus ditentukan secara hati-hati. Dalam bidang profesionalitas pilot, batas minimalnya (mungkin) mampu menerbangkan pesawat secara lancar dan selamat. Tetapi, jika pilot profesional pemula ini dibajak di udara, dapatkah dia mengatasinya dengan baik, tanpa seorang penumpang pun menjadi korban? Mungkin tidak! Untuk mengatasi pembajakan udara, diperlukan pilot dengan profesionalitas kepilotan lebih tinggi.

Profesionalitas tambahan seperti ini biasanya datang dari pengalaman. Jadi, dalam bidang kepilotan, peningkatan jenjang profesionalitas ditentukan oleh dua faktor, pendidikan lanjutan dan pengalaman.

Profesionalitas keguruan

Bagaimana dengan keguruan? Faktor-faktor apa yang menjadi kriteria untuk menentukan, apakah jenjang profesionalitas seorang guru harus dinaikkan atau belum? Saya tidak tahu! Saya tidak punya pengalaman di bidang supervisi pendidikan.

Pertanyaan ini dikemukakan dengan maksud agar kita yang merasa turut berkepentingan juga ikut memikirkannya. Jika masyarakat tidak turut berpikir, proyek besar nasional untuk membuat guru-guru kita menjadi profesional bisa terancam bahaya kekacauan konseptual yang dalam praktik bisa muncul dalam berbagai jenis malapraktik dalam pengelolaan guru.

Tujuan profesionalisasi keguruan ini akhirnya bukan hanya menciptakan kesempatan bagi para guru untuk meningkatkan pendapatannya secara sah (¬legitimate). Yang lebih penting ialah menaikkan kompetensi para guru kita dalam kegiatan pembelajaran (teaching), kegiatan pelatihan (training), dan kegiatan pendidikan (educating)

Secara umum, batas minimal profesionalitas keguruan ditentukan oleh definisi kita tentang kompetensi keguruan. Apa tugas guru? Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran saja, atau juga menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan pendidikan?

Pertanyaan ini pada gilirannya bergantung pada paradigma pendidikan yang kita ikuti. Jika kita ingin membentuk watak para murid, selain membimbing mereka memupuk pengetahuan dan keterampilan, mau tidak mau kita harus mengikuti paradigma klasik, yaitu pendidikan adalah kegiatan untuk memupuk keterampilan hidup, yaitu keterampilan menghidupi sendiri, keterampilan hidup secara bermakna, dan untuk turut memuliakan kehidupan.

Jika ini paradigma yang diikuti, berdasarkan pelajaran sejarah pendidikan universal, di sekolah para murid harus dibimbing untuk memupuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kearifan (wisdom).

Jika pandangan ini yang diikuti, profesionalitas keguruan sungguh bukan hal sederhana, yang cukup dipelajari sekali dalam hidup. Profesionalitas keguruan merupakan keterampilan yang kompleks, yang harus jelas dirinci untuk dapat dikuasai dengan baik oleh setiap guru.

Mochtar Buchori Pendidik

BatikBatik

2008-12-14T17:07:00.001+07:00

Antara Tradisi dan Teknologi

Dalam rangkaian acara Festival Batik Nusantara di Senayan City, Rabu (10/12), dilangsungkan diskusi mengenai batik.

Diskusi yang diselenggarakan Yayasan Batik Indonesia, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, dan Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) itu membahas batik sebagai gaya hidup, kegiatan ekonomi, perlindungan bagi konsumen dan produsen, dan yang paling banyak menyita minat peserta diskusi, batik fraktal.

Nancy Margried dari Pixel People Project Research and Design yang juga beranggotakan Muhamad Lukman dan Yun Hariadi dari bandung, mendapat bertubi pertanyaan. Mulai dari apakah batik fraktal adalah batik sampai apa yang baru dari batik fraktal.

Pada dasarnya Pixel People menciptakan motif baru dari motif batik tradisional memakai rumus matematika fraktal.

Rumus ini terdiri dari sederetan persamaan yang dicirikan pengulangan. Secara ringkas, dengan rumus ini motif dapat diulang sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan bentuk baru dari perulangan motif yang sama.

”Motif yang kami hasilkan lalu kami print di atas kertas dan dipolakan di atas kain. Setelah itu diselesaikan dengan pembatikan, memakai canting dan malam,” kata Nancy.

Batik, seperti ditetapkan Departemen Perindustrian, adalah teknik membuat motif dengan merintang warna memakai malam. Dalam definisi itu, motif batik dapat dibuat dengan cara apa pun dan berbentuk apa saja.

Tentu saja, sama seperti motif apa pun, termasuk motif batik tradisional, motif batik fraktal dapat di-print di tekstil, atas kayu, kertas, atau kulit.

Pada diskusi ini Yusran Munaf dari Yayasan Batik Indonesia menjelaskan batik mark, yaitu penanda apakah sehelai kain batik tulis, cap, atau kombinasi keduanya. Penanda yang dikeluarkan Balai Besar Batik di Yogyakarta ini untuk melindungi konsumen dan produsen.

Sementara perancang busana Carmanita membahas sisi ekonomi batik.

Selain Festival Batik Nusantara, pada Kamis dan Jumat lalu IPMI juga menyelenggarakan pergelaran arah mode 2009. (Ninuk MP)

Menjadikan Batik Gaya Hidup

2008-12-14T17:06:00.001+07:00

Ninuk Mardiana Pambudy

Akankah masyarakat luas terus bergairah menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan ini sulit-sulit gampang dicari jawabnya. Bahwa batik berkembang mencapai bentuknya saat ini, baik dalam pengembangan motif dan warna, pemakaian material di mana teknik dan motif batik diterapkan, hingga keluasan pemanfaatannya, itu adalah bukti batik menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia di luar urusan ritual.

Perkembangan batik dalam dua tahun terakhir memang mencengangkan. Batik sebagai pakaian menjadi begitu populer. Dengan mudah kita menemukan baju batik dari berbagai kualitas, model, dan harga. Bahkan perancang busana dan department store yang perhatian utamanya selama ini tidak pada batik pun ”tertular virus batik”.

Meski demikian, batik dalam kehidupan sehari-hari memang mengalami pasang-surut, meskipun tidak pernah benar-benar mati.

Ada masa di mana para pria berkemeja batik hanya bila menghadiri pertemuan informal, sedangkan untuk acara lebih formal, seperti resepsi pernikahan, peluncuran produk baru atau rapat, jas dan dasi dianggap lebih pantas. Begitu pun sebagai pakaian perempuan, batik sempat hanya dikenakan sebagai kain panjang melengkapi kebaya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.

Seniman batik terkemuka, Iwan Tirta, yang buku batiknya dalam versi bahasa Indonesia terbitan Femina Group diluncurkan Kamis (11/12) di Jakarta, saat peluncuran buku versi bahasa Inggris-nya, Batik, A Play of Light and Shades tahun 1996 di Jakarta, saat itu berujar, batik akan tetap bertahan. ”Paling tidak perempuan akan tetap memakai batik sebagai selendang (melengkapi gaun),” kata Iwan Tirta.

Di tengah masih bergairahnya masyarakat pada batik dan kebutuhan konkret menciptakan lapangan kerja di bawah ancaman resesi ekonomi global, Dinas Pariwisata DKI Jakarta mengadakan Festival Batik Nusantara, bekerja sama dengan Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI).

Sebelas perancang anggota IPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, dan perancang nonorganisasi Rabu (10/12) malam di Jakarta memperlihatkan rancangan mereka memakai bahan batik.

”Rancangan mereka idenya sangat segar, terutama yang ditujukan untuk orang muda. Kita harus menjaga agar tidak terjadi kejenuhan pada batik. Kita perlu membuat batik dapat disukai orang biasa, bukan hanya untuk tampilan di panggung,” kata mantan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Joop Ave yang juga aktif di Yayasan Batik Indonesia.

20.000 Mahasiswa Dilatih Kewirausahaan

2008-12-10T19:10:00.001+07:00

Rabu, 10 Desember 2008 | 01:28 WIB

Jakarta, Kompas - Ditargetkan sekitar 20.000 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta mulai mendapatkan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2009. Para mahasiswa ini tidak sekadar diajarkan teori kewirausahaan oleh para dosen, tetapi juga dibimbing untuk menjalankan bisnis dan akan mendapat pinjaman modal usaha.

”Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan ini merupakan langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus bertambah jumlahnya,” kata Hendarman, Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, pada acara pelatihan kewirausahaan untuk dosen yang merupakan kerja sama Depdiknas dan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center, Selasa (9/12) di Jakarta.

Menurut Hendarman, perguruan tinggi yang merupakan badan hukum milik negara masing-masing mendapat bantuan dana senilai Rp 2 milar, perguruan tinggi negeri lainnya masing-masing Rp 1 miliar, politeknik masing-masing Rp 500 juta, dan untuk perguruan tinggi swasta diserahkan kepada 12 Kopertis yang masing-masing mendapat dana Rp 1 miliar.

Antonius Tanan, Presiden Direktur Universitas Ciputra Entrepreneur Center Ciputra, mengatakan pendidikan kewirausahaan di kampus ini mengandalkan para dosen. Untuk itu, dosen-dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta disiapkan untuk bisa menjadi pelatih kewirausahaan bagi mahasiwa.

Pengusaha Ciputra mengatakan, pendidikan kewirausahaan membekali mahasiswa untuk mandiri dan tidak berorientasi menjadi pencari kerja saat lulus dari perguruan tinggi. (ELN)

SD Bertaraf Internasional Disubsidi Rp 500 Juta

2008-12-10T19:03:00.000+07:00

SDBI Akan Dibangun di Setiap Kota dan Kabupaten

Rabu, 10 Desember 2008 | 01:28 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah memberikan dana bantuan kepada rintisan Sekolah Dasar Berstandar Internasional sebesar Rp 500 juta pada tahun pertama, Rp 300 juta pada tahun kedua, dan Rp 200 juta pada tahun ketiga.

Kepala Seksi Pemberdayaan TK/SD sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan SD Bertaraf Internasional (SDBI) M Husnan, Selasa (9/12), mengatakan, terdapat 36 SD yang dijadikan rintisan SDBI pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 66 SDBI pada tahun 2008, baik negeri maupun swasta. Diharapkan nantinya masing-masing kabupaten dan kota mempunyai setidaknya satu SDBI.

Biaya di SDBI lebih besar dua hingga tiga kali lipat dibandingka>w 9536mw 9436mw 9736m

Semua anak pada dasarnya boleh masuk ke SDBI. Hanya saja, peminat sekolah-sekolah itu sangat besar dan kerap tidak sebanding dengan kapasitas yang hanya 28 anak dalam satu kelas.

Lebih penting pemerataan

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan, program SDBI merupakan proyek prestisius pemerintah yang sebenarnya tidak perlu. ”Yang lebih penting dan diperlukan itu menciptakan pemerataan pendidikan berkualitas,” ujarnya.

Tanpa embel-embel sekolah internasional pun, sekolah berkualitas itu sudah berbobot dan banyak lulusannya yang berprestasi.

Obsesi pemerintah mendirikan SDBI dengan biaya sangat besar menjadikan iri sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran relatif minim.

Dikhawatirkan bakal terjadi kesenjangan di bidang pendidikan. Masyarakat ekonomi tinggi menikmati pendidikan terbaik, sedangkan masyarakat miskin kian tertinggal. (INE)

Tan Joe Hok

2008-12-07T07:52:00.001+07:00

FOTO-FOTO: KOMPAS/YUNIADHI AGUNG / Kompas Images

Minggu, 7 Desember 2008 | 03:00 WIB

Jimmy S Harianto

Selalu punya cita-cita, punya tujuan. Sikap hidup inilah yang membuat Tan Joe Hok—satu-satunya pebulu tangkis anggota tim Piala Thomas 1958 yang masih tersisa—meraih sukses demi sukses dalam hidupnya. Bahkan, dalam usia senja sekalipun, ia masih punya cita-cita.

Kita hidup, menurut Tan Joe Hok (71), memang selalu harus punya attainable goal, tujuan yang bisa kita capai. Kalau tidak punya cita-cita, itu sama halnya dengan kapal yang tanpa tujuan di tengah lautan, lalu limbung diombang-ambingkan ombak.

Ketika ia masih kecil, misalnya. Mungkin sekitar umur 12 tahun. Si kecil Tan Joe Hok di Kampung Pasir Kaliki, Bandung, juga punya cita-cita sederhana, ”ingin hidup berkecukupan, bisa makan”.

Maklumlah. Masa itu, setelah perang kemerdekaan, sungguh sebuah masa yang sangat sulit. Bisa makan pun masih untung.

”Saya bawa keinginan itu dalam doa, ’Ya Tuhan, bawalah saya kepada apa yang saya impikan, apa yang saya tuju...’,” tutur Tan Joe Hok.

Si kecil Tan lalu merintis tujuannya itu melalui bulu tangkis. Berlatih di lapangan yang dibangun ayahnya, di depan rumah mereka. Dan, ikut bergabung di klub Blue White, Bandung, ketika ia ditawari Lie Tjuk Kong. Siapa tahu bisa berkecukupan dari bulu tangkis....

Tentu bukan tanpa upaya untuk meraih cita-citanya. Ia biasa berlatih keras dari pagi-pagi buta (sampai sekarang pun Tan Joe Hok terbiasa bangun pukul 04.15 dan senam di gym pribadinya untuk tetap menjaga kebugarannya di usia senja, di rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Pancoran, Tebet, Jakarta).

Pintu menuju tujuan sederhananya mulai terkuak lima tahun kemudian di Surabaya tahun 1954.

”Saya mengalahkan Njoo Kiem Bie dan tampil sebagai juara nasional pada usia 17 tahun,” katanya. Setelah sukses pertamanya itu, pintu-pintu cita-cita seperti mulai terbuka.

”Saya mulai diundang ke kanan, ke kiri, dan saya pun diundang ke India bersama (pasangan juara All England) Ismail bin Mardjan dan Ong Poh Lin,” tutur Tan.

Mulailah Tan pergi keliling India—ke Bombay, New Delhi, Calcutta, Ghorapur, Jabalpur, dan kota lainnya di India. Keliling lebih dari setengah bulan, pulangnya mampir di Bangkok dan Singapura (Malaya, waktu itu).

”Ismail tidak hanya menjadi kawan seperjalanan saya, tetapi juga sahabat saya,” ungkap Tan Joe Hok, tentang pemain Melayu itu. Dari mulut Ismail pula terembus cita-cita kedua Tan Joe Hok yang mulai ”bisa hidup berkecukupan”.

”Ismail bin Mardjan bilang kepada saya, ini saya tak akan lupakan, ’Eh, Joe Hok, kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kamu latihan keras seperti sekarang. Tetapi jangan hidupnya kayak saya ini...’,” tutur Ismail bin Mardjan.

Ketika mampir di rumah Ismail di Malaya, barulah mengerti apa arti kata Ismail ”jangan hidupnya kayak saya”.

”Jangan bayangkan Singapura seperti sekarang ini. Rumah Ismail ada di kampung, kotor, dan sungainya hitam, berbau,” tutur Tan. Sore hari, pukul 18.00, Ismail selalu pamit kepada Tan Joe Hok. Ternyata, guna menyambung hidupnya, sang juara All England itu harus bekerja jadi petugas satpam, dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi.

”Doa” Ismail kepada Tan Joe Hok itu rupanya terwujud. ”Saya kerja keras dan rupanya doa itu dikabulkan. Saya diundang ke (kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi—sebuah kejuaraan dunia tak resmi) All England, ke Kanada dan Amerika Serikat. Ketiga-tiganya saya juara dalam kurun waktu sekitar tiga minggu,” tutur Tan Joe Hok.

Tak hanya berhasil tampil sebagai orang Indonesia pertama yang mampu juara All England, pada tahun 1959, Tan Joe Hok rupanya juga memikat publik di Amerika Serikat.

”Saya dimasukkan di majalah Sports Illustrated,” tutur Tan Joe Hok. Majalah itu masih rapi disimpannya dan, memang, profil Tan Joe Hok menghiasi dua halaman majalah tersebut, terbitan 13 April 1959.

”Wonderful World of Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit...”, tulis majalah tersebut. Ada satu foto besar Tan Joe Hok yang berselonjor dengan kedua telapak kaki telanjangnya melepuh-darah, blood-blister, setelah menjuarai AS Terbuka.

”Ketika dioperasi, isinya darah dan nanah,” tutur Tan Joe Hok. Hadiah juaranya? Tan Joe Hok mendapat kesempatan untuk meninjau pabrik mobil di Detroit.

Cita-cita apa lagi? Menurut Tan Joe Hok, semua impiannya sejak masa kecil dan juga ketika remaja sudah tercapai semua. Cita-cita berikutnya, Tan Joe Hok ingin menggapai sukses dalam studi.

Sejak tahun 1959 itu, Tan Joe Hok studi di Texas, memenuhi beasiswa dari Baylor University Jurusan Premedical Major in Chemistry and Biology.

”Antara tahun 1959-1963 (saat menyelesaikan studi di Baylor), saya masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas 1961 di Jakarta serta 1964 di Tokyo. Tahun 1962, saya juga pulang untuk Asian Games,” kata Tan Joe Hok, yang menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas di arena Asian Games.

Meski demikian, ada juga ”pengorbanan” yang dilakukan Tan Joe Hok untuk bulu tangkis. Gara-gara ia harus pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Tokyo 1964, studi S-2-nya di Baylor gagal lantaran kurang empat jam kredit (credit hours), maka dia tak lulus, tutur Tan Joe Hok.

Situasi konfrontasi, Bung Karno mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”, membuat Tan Joe Hok mengurungkan niatnya untuk kembali ke AS meneruskan studi S-2. Ia lalu tinggal di Tanah Air.

”Apa kata Bung Karno, saya nurut saja. Saya malah sempat main di perbatasan Kalimantan sampai ke Mempawah, menghibur sukarelawan kita di medan perang,” ungkap Tan Joe Hok.

”Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena,” tutur Tan Joe Hok.

Di pelatnas Senayan pun terjadi perubahan drastis. Suatu siang, di flat atlet—kini Plaza Senayan—Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta Pusat, mengumpulkan para atlet.

”Kami semua disuruh ganti nama begitu saja. Pak Mulyono yang tentukan,” tutur Tan.

Maka, anggota-anggota Piala Thomas pun ”diberi nama” Indonesia, Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Wong Pek Sen menjadi Darmadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan, Tjiong Kie Nyan menjadi Mintarya, Lie Poo Djian menjadi Pujianto, dan Tjia Kian Sien menjadi Indratno.

”Saya diberi nama Hendra oleh (Panglima Kodam Siliwangi) HR Dharsono. Kartanegara saya karang sendiri, pokoknya ada ’tan’- nya,” papar Tan Joe Hok.

Ternyata tak sesederhana pergantian nama. Perlakuan terhadap Tan Joe Hok dan kawan- kawannya itu ternyata ”dibedakan”.

Mengurus KTP dan paspor, mereka harus menunjukkan bukti Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) meski nyata-nyata bertahun-tahun mereka sebenarnya telah berjuang untuk negeri ini. Itulah namanya dinamika hidup, terkadang manis, ada waktunya pula pahit-getir.

Memelihara Puncak-puncak Gairah

2008-12-07T07:48:00.000+07:00

Kembali populernya batik sejak tahun 2006 ternyata bertahan hingga tahun 2008. Bahkan, sampai tahun depan pun batik diperkirakan akan tetap populer.

Ada beberapa hal yang menyebabkan batik kembali populer. Salah satunya karena klaim negara tetangga sebagai pemilik batik. Reaksi keras pun bermunculan dari berbagai pihak, tetapi hikmahnya perhatian masyarakat pada batik kembali tumbuh.

Hal lain, peran perancang busana bersama artisan batik dalam menghasilkan desain baru batik dan busana dari batik. Kebetulan pada tahun 2006 dan 2007 mata dunia sedang mengarah ke Asia.

Perkumpulan pencinta kain, seperti Yayasan Batik Indonesia, Wastraprema, dan Ratna Busana, aktif mempromosikan batik melalui pameran dan kegiatan sehari-hari mereka. Tanda batik masih akan bertahan hingga tahun depan terlihat dari kegiatan Dinas Pariwisata DKI dan Ikatan Perancang Mode Indonesia mengadakan festival Batik Nusantara pada Rabu (10/12) sebagai bagian dari arah mode 2009.

Selain itu, sejumlah kantor memberlakukan hari Jumat sebagai hari memakai batik untuk karyawan dan ritel kelas menengah-atas, seperti Alun-alun, Metro Department Store, dan Pasaraya menyediakan tempat untuk aneka produk batik. Batik juga bukan hanya muncul dalam bentuk busana, tetapi interior yang kini juga digarap rumah-rumah batik sebagai produk berkelas.

Kegairahan masyarakat pada batik amat penting untuk industri yang menurut Departemen Perindustrian pada 2007 berjumlah 48.000 unit usaha batik tulis, cap, dan kombinasi keduanya dengan nilai bisnis Rp 2,3 triliun dan ekspor 110 juta dollar AS.

Perkembangan terakhir, masuknya teknologi digital ke dalam teknologi tradisional batik. Anak-anak muda kreatif dari Bandung, Pixel People, memasukkan motif batik tradisional ke dalam persamaan matematika fraktal yang memungkinkan lahirnya variasi motif baru dari motif lama dalam berbagai kemungkinan.

Meski begitu, kegairahan ini tak dapat diperlakukan seolah akan berlangsung sendirinya selamanya. Pemerintah yang sudah mencanangkan pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja harus ikut menjaga kegairahan tersebut. Salah satunya dengan memastikan konsumen tidak terkecoh kain print bermotif batik yang diaku produsen dan penjual sebagai batik. Selain itu, banjir kain bermotif batik dari China yang sebagian diduga ilegal pun perlu diwaspadai karena ujung-ujungnya akan merugikan produsen batik yang sebagian besar usaha kecil dan menengah. (Ninuk M Pambudy)

Mengenang Pembantaian Nanjing

2008-12-07T07:45:00.001+07:00

KOMPAS/ROBERT ADHI KSP / Kompas Images
Memorial Hall of Nanjing Massacre merupakan monumen peringatan Pembantaian Nanjing oleh Jepang selama enam minggu sejak 13 Desember 1937 dan menewaskan 300.000 warga China. Setiap tanggal 13 Desember, Pemerintah China memperingati peristiwa kelam ini.

Minggu, 7 Desember 2008 | 03:00 WIB

ROBERT ADHI KSP

Nanjing Massacre alias Pembantaian Nanjing. Peristiwa pahit yang terjadi selama enam minggu sejak 13 Desember 1937 itu masih dikenang warga Nanjing dan warga China sebagai peristiwa pembantaian oleh serdadu Jepang saat Negeri Matahari Terbit itu menduduki China.

Pemerintah China mengklaim 300.000 warga tewas dalam pembantaian tersebut. Untuk mengenang para korban akibat kekejaman serdadu Jepang itu, Pemerintah China membangun monumen kenangan di Kota Nanjing, Memorial Hall of Nanjing Massacre.

Sudah hampir 71 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi warga Nanjing belum sepenuhnya dapat melupakan kejadian tersebut. Dan memang, Pembantaian Nanjing bukan untuk dilupakan. Anak-anak sekolah di China sejak dini diajak ke monumen Pembantaian Nanjing agar mereka sejak kecil sudah diingatkan akan peristiwa ini. Ketika Kompas mengunjungi Memorial Hall of Nanjing Massacre, awal November lalu, museum itu ramai dikunjungi warga China. Di sana, semua data dan deskripsi peristiwa ini tergambar dengan sangat jelas. Bahkan, ada contoh bagaimana korban-korban tewas di dalam rumahnya.

Pembantaian Nanjing adalah bukti nyata kebrutalan serdadu Jepang selama masa Perang Dunia II. Ribuan warga sipil tak bersenjata dan tentara China yang terluka, yang ditangkap, ditembak dengan senjata mesin dan dibunuh dengan bayonet. Mayat-mayat bergelimpangan di tepi Sungai Qinhuai dan Sungai Yantze yang membelah Kota Nanjing. Kota Nanjing berubah menjadi kota penuh darah dan ketakutan. Tak ada tempat bagi warga kota untuk berlindung. Bukan itu saja. Yang mengerikan adalah ribuan perempuan China menjadi korban pemerkosaan oleh tentara Jepang.

Peristiwa ini memberi inspirasi bagi Iris Chang, perempuan Amerika keturunan China, untuk menulis buku berjudul The Rape of Nanking-The Forgotten Holocaust of World War II. Data-data yang terungkap dalam buku itu, termasuk data tentang neneknya yang menjadi korban, mengejutkan dunia Barat. Namun, Iris Chang setelah itu mendapat ancaman dan teror dari kaum sayap kanan Jepang, yang menolak peristiwa Nanjing. Tidak tahan dengan teror dan ancaman itu, Iris Chang akhirnya ditemukan tewas, diduga akibat mengalami depresi. Namun, bukunya, The Rape of Nanking, mengalami cetak ulang dan menjadi best seller.

Salah satu korban pembantaian Nanjing, Li Xiuling, seperti dikutip Newsweek (20/7/1998), mengungkapkan kemarahannya kepada Jepang. ”Saya benci Jepang begitu dalam,” kata Liu Xiuling, yang saat peristiwa terjadi sedang hamil tujuh bulan. Tiga serdadu Jepang menikamnya 37 kali saat itu. Bayi yang dikandungnya tewas, tetapi Li selamat.

Komentar generasi muda

Bagaimana hubungan China dan Jepang sekarang setelah 71 tahun berlalu? Untuk generasi China yang lebih muda seperti Wan Xilin (42), editor surat kabar Shanghai Daily, peristiwa Nanjing masih diingat untuk generasi yang lebih muda berusia 20-an, peristiwa itu mungkin mulai terlupakan. ”Saat ini banyak generasi muda China lebih peduli pada kebudayaan pop, tetapi belum melupakan peristiwa itu,” kata Wan Xilin kepada Kompas.

Takeshi Kokubu, editor The Nishinippon Shimbun, surat kabar berbahasa Jepang terbesar di Pulau Kyushu, mengakui peristiwa itu, tetapi agak ragu dengan jumlah 300.000 korban tewas. Namun, Toshi Noda, Direktur UN HABITAT Kawasan Asia Pasifik yang berkantor di Fukuoka, Jepang, mengatakan, sebagai orang Jepang, dia mengakui peristiwa itu benar adanya. ”Peristiwa itu tidak akan terulang lagi karena militer Jepang diawasi kaum sipil,” kata Noda yang ditemui di Nanjing.

Adapun Mariko Toyofoku (30), perempuan Jepang yang bekerja di Nanjing, mengaku tidak terlalu paham dengan peristiwa itu. ”Saya hanya tahu samar-samar. Saya belum pernah datang ke monumen Pembantaian Nanjing,” kata Mariko.

Bagi sebagian masyarakat Nanjing, terutama generasi tua, Pembantaian Nanjing adalah peristiwa pahit yang tak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Namun justru di Nanjing investor Jepang menanamkan investasinya, setidaknya dalam mal gaya hidup, Nanjing Aqua City yang merupakan kembaran Fukuoka Canal City. Investor Jepang juga bermitra dengan pengusaha Nanjing, membangun kembali Hotel Holiday Inn.

Pembantaian Nanjing telah 71 tahun berlalu. Sejarah masa lalu yang kelam itu sempat membuat hubungan Jepang dan China terganggu. Namun melalui monumen Pembantaian Nanjing yang menonjolkan angka 300.000 korban tewas, Pemerintah China ingin mengingatkan bahwa perang hanya menyisakan kesedihan mendalam.

Peristiwa itu memberi hikmah: agar tidak ditindas bangsa lain, seperti saat ditindas Jepang pada masa lalu, China harus menjadi bangsa yang kuat. China bertekad mengalahkan Jepang dalam perdagangan barang-barang elektronika dan menguasai pasar ekonomi dunia. Dengan cara seperti itulah, China memulihkan dan mengangkat harga diri bangsa.

Pendidikan merupakan Pilar Utama Kemajuan Bangsa

2008-12-07T07:43:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Bangsa yang maju dan berkembang adalah bangsa yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama. Namun, karena pranata sosial masih lemah, kurang terbangun penyelenggaraan pendidikan sebagai rekonstruksi sosial.

Dua butir pemikiran itu dipungut dari pidato Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Sudhamek AWS dan Ketua Umum Sangha Agung Indonesia Mahathera Nyanasuryanadi dalam acara pembukaan Munas VIII MBI di Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut Sudhamek, pendidikan merupakan pilar utama kemajuan suatu bangsa. Pemerintah semakin menyadari pentingnya pendidikan. Alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan perlu diapresiasi walaupun mungkin dalam pelaksanaan masih terjadi ketimpangan. MBI pun sudah memiliki cetak biru bidang pendidikan sebagai tema sentral MBI lima tahun ke depan.

Ketimpangan praksis pendidikan, kata Nyanasuryanadi, mengakibatkan persoalan yang muncul, seperti disintegrasi sosial, konflik antaretnis, kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, dan pola hidup konsumtif, tidak ditangani tuntas.

”Oleh sebab itu, perlu dibangun dan dikembangkan sistem pendidikan atas dasar kesadaran kolektif dalam rangka memecahkan persoalan bangsa yang kita hadapi,” tegas Nyanasuryanadi.

Membuka munas ini, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Bimas Buddha Budhi Setiawan, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengharapkan peningkatan kualitas keagamaan umat Buddha, di antaranya melalui kegiatan pendalaman ”dharma” yang diaktualisasikan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

”Tantangan yang kita hadapi semakin besar dan kompleks,” tegas Maftuh.

Religiositas yang membumi

Harapan keberagamaan (religiositas) yang membumi, dengan rumusan masing-masing, disampaikan para penanggap. Jimly Asshiddiqie mengharapkan satu religiositas yang tidak formalistik, melainkan mengarus dalam kehidupan sosial masyarakat.

”Semangat keberagamaan harus meluber dalam kehidupan umum dan menjadi berkat bagi masyarakat,” kata Franz Magnis-Suseno SJ menambahkan.

Jakob Oetama menggarisbawahi jati diri hakiki agama yang damai dan toleran hendaknya terus mewarnai pertemuan antaragama. Keberagamaan hendaknya mampu mengubah agar para pemeluk agama-agama lebih partisipatif dalam kehidupan riil masyarakatnya.

Penanggap lain, Djohan Effendi, Yudi Latif, dan Komaruddin Hidayat mengapresiasi kebiasaan MBI yang senantiasa menyertakan para tokoh agama lain dalam kegiatan mereka. ”Kita bersama-sama mencari satu kebenaran lewat agama-agama untuk memperoleh satu agama yang benar, satu religion dengan huruf R besar,” kata Komaruddin Hidayat.

Munas VIII MBI dengan tema pengembangan SDM ini berlangsung di Prasadha Jinarakkhita (rumah besar Jinarakkhita) di Puri Indah, Jakarta Barat, pada tanggal 5-8 Desember. Munas yang dihadiri 300 peserta dari 25 provinsi, sebagian dari sekitar 8 juta pemeluk Buddha di Indonesia, mengagendakan penyempurnaan AD/ART dan kepengurusan MBI periode 2009-2014. (STS)

Anggaran Pendidikan Tak Akan Dikurangi

2008-12-04T16:21:00.000+07:00

Meskipun Krisis, Tetap 20 Persen dari APBN 2009

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2009 mendatang. Krisis global yang berimbas ke Indonesia tidak akan dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran pendidikan.

”Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan para guru yang tengah memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun Ke-63 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Acara itu berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Dalam acara itu, Presiden didampingi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri, di antaranya, Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Mendiknas Bambang Soedibyo, serta menteri lainnya.

”Meskipun dewasa ini dunia mengalami krisis keuangan dan resesi ekonomi, dan pasti berdampak pada APBN kita, akan tetapi komitmen kita untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen akan tetap kita jalankan. Namun, sebelumnya mari kita gunakan 20 persen anggaran pendidikan itu dengan sebaik-baiknya, dalam arti tepat sasaran, efisien dan efektif, serta bebas dari penyimpangan,” ujar Presiden Yudhoyono.

Minimal Rp 2 juta

Menurut Presiden, untuk tahun anggaran 2009, pemerintah telah memutuskan untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 31 tentang alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen.

”Terkait dengan itu, kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, saya telah memberi pengarahan agar mulai tahun anggaran 2009 pendapatan guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat terendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja nol tahun sekurang-kurangnya berpendapatan Rp 2 juta,” tutur Presiden, menambahkan.

Dalam arahannya, Presiden Yudhoyono meminta Menkeu, Mendiknas, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota agar dapat menggunakan anggaran pendidikan dengan tepat guna serta menambah dana biaya operasional sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Penghormatan guru

Tentang keseriusannya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, Presiden Yudhoyono mengungkapkan, pekan ini pihaknya akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru dan Dosen yang sudah lama ditunggu.

”PP itu juga mengatur sejumlah tunjangan yang akan diberikan kepada guru,” tandas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menganugerahi Muslimah, guru SD Negeri Gantong, Bangka Belitung, tokoh guru yang menjadi inspirasi dalam film Laskar Pelangi, sebagai penerima penghargaan Satyalencana Pendidikan. Selain Muslimah, 12 guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pendidikan diberikan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. (HAR)